Sejumlah warga mengusulkan penambahan fasilitas pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kawasan Kota Surabaya, Jawa Timur, bagian utara.
"Saat reses, kami mendapat keluhan warga terkait fasilitas pendidikan. Mereka menginginkan ada SMP di Kecamatan Pabean Cantian," kata Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat.
Sebab, lanjut dia, di kecamatan yang jumlah penduduknya mencapai 83.865 jiwa lebih itu hanya ada satu SMP negeri yakni di SMPN 7 di Jalan Tanjung Sadari dan delapan SMP swasta.
"Jelas sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menampung siswa lulusan SD yang ingin masuk SMP Negeri. Bahkan di kecamatan ini juga tidak ada SMA negerinya," katanya.
Selama ini, lanjut dia, putra-putri warga di Kecamatan Pabean Cantian lulusan SD yang ingin masuk sekolah SMP negeri harus keluar wilayah. Namun prosentasinya sangat kecil karena sekolah menerapkan zonasi, sehingga mau tidak mau harus masuk SMP swasta.
Masalah lain yang ditanyakan warga saat reses, kata Ning Kaka, adalah soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, banyak warga yang menunggu bantuan BPNT yang belum cair. Sebab bantuan tersebut sangat meringankan kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini.
Setelah melakukan reses ini, Khusnul berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya, dan menjadikan bahan untuk rapat bersama agar masalah-masalah yang ada bisa segera ditindaklanjuti.
"Saya juga berharap petugas yang ada di kelurahan agar lebih proaktif terhadap urusan sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai warga ada yang tidak terdaftar dalam data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), padahal mereka sangat layak untuk masuk agar mendapat intervensi dari pemerintah," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Saat reses, kami mendapat keluhan warga terkait fasilitas pendidikan. Mereka menginginkan ada SMP di Kecamatan Pabean Cantian," kata Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat.
Sebab, lanjut dia, di kecamatan yang jumlah penduduknya mencapai 83.865 jiwa lebih itu hanya ada satu SMP negeri yakni di SMPN 7 di Jalan Tanjung Sadari dan delapan SMP swasta.
"Jelas sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menampung siswa lulusan SD yang ingin masuk SMP Negeri. Bahkan di kecamatan ini juga tidak ada SMA negerinya," katanya.
Selama ini, lanjut dia, putra-putri warga di Kecamatan Pabean Cantian lulusan SD yang ingin masuk sekolah SMP negeri harus keluar wilayah. Namun prosentasinya sangat kecil karena sekolah menerapkan zonasi, sehingga mau tidak mau harus masuk SMP swasta.
Masalah lain yang ditanyakan warga saat reses, kata Ning Kaka, adalah soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, banyak warga yang menunggu bantuan BPNT yang belum cair. Sebab bantuan tersebut sangat meringankan kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini.
Setelah melakukan reses ini, Khusnul berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya, dan menjadikan bahan untuk rapat bersama agar masalah-masalah yang ada bisa segera ditindaklanjuti.
"Saya juga berharap petugas yang ada di kelurahan agar lebih proaktif terhadap urusan sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai warga ada yang tidak terdaftar dalam data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), padahal mereka sangat layak untuk masuk agar mendapat intervensi dari pemerintah," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021