Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan satu orang tersangka terkait peredaran obat ilegal dengan nilai sitaan Rp531 miliar.
Keberhasilan investigasi bersama Bareskrim Polri dan PPATK ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud mengatakan pengungkapan kasus TPPU ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya di masa pandemi.
"Pemerintah bekerja dengan serius melakukan, memantau dan penindakan terhadap bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara yang khusus hari ini terkait peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat," kata Mahfud.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan tersangka dalam kasus TPPU obat ilegal ini ada satu orang berinisial DF.
Ia menjelaskan pengungkapan kasus TPPU ini berawal dari meninggalnya seorang wanita hamil karena menggunakan obat aborsi yang diedarkan oleh tersangka. Kasus tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, pada Maret 2021.
Dari kasus itu dilakukan penelusuran bersama PPATK bahwa tersangka melakukan impor obat dari luar negeri tanpa izin edar dalam jumlah banyak.
"Dari hasil penelusuran, tersangka memiliki sembilan rekening bank, dari sana disita barang bukti TPPU Rp531 miliar," kata Agus.
Menurut Agus, penyidik Bareskrim Polri dan PPATK mencurigai tersangka, karena memiliki dana dalam jumlah yang fantastis, sementara yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.
"Tersangka mengedarkan obat tanpa izin edar dari BPOM," kata Agus.
Agus menegaskan pihaknya masih memburu aktor intelektual dari perkara TPPU ini, termasuk memburu pemasok obat ilegal yang ada di luar negeri.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebutkan pengungkapan ini merupakan proyek kolaborasi kedua yang ditangani pihaknya bersama Bareskrim Polri dalam menindak kejahatan tindak pidana ekonomi secara terintegrasi.
Sebelumnya, PPATK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan yang berhasil dibekukan Rp300 miliar dari Rp600 miliar kerugian dari kasus tersebut.
"Ini proyek besar kedua yang ditangani PPATK dan Polri. Ini konsen kami, melihat perkembangan di masyarakat komplain mengenai obat-obat palsu, obat-obat terlarang yang beredar, bukan hanya merugikan secara keuangan, tapi juga membahayakan masyarakat," kata Dian.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Keberhasilan investigasi bersama Bareskrim Polri dan PPATK ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud mengatakan pengungkapan kasus TPPU ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya di masa pandemi.
"Pemerintah bekerja dengan serius melakukan, memantau dan penindakan terhadap bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara yang khusus hari ini terkait peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat," kata Mahfud.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan tersangka dalam kasus TPPU obat ilegal ini ada satu orang berinisial DF.
Ia menjelaskan pengungkapan kasus TPPU ini berawal dari meninggalnya seorang wanita hamil karena menggunakan obat aborsi yang diedarkan oleh tersangka. Kasus tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, pada Maret 2021.
Dari kasus itu dilakukan penelusuran bersama PPATK bahwa tersangka melakukan impor obat dari luar negeri tanpa izin edar dalam jumlah banyak.
"Dari hasil penelusuran, tersangka memiliki sembilan rekening bank, dari sana disita barang bukti TPPU Rp531 miliar," kata Agus.
Menurut Agus, penyidik Bareskrim Polri dan PPATK mencurigai tersangka, karena memiliki dana dalam jumlah yang fantastis, sementara yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.
"Tersangka mengedarkan obat tanpa izin edar dari BPOM," kata Agus.
Agus menegaskan pihaknya masih memburu aktor intelektual dari perkara TPPU ini, termasuk memburu pemasok obat ilegal yang ada di luar negeri.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebutkan pengungkapan ini merupakan proyek kolaborasi kedua yang ditangani pihaknya bersama Bareskrim Polri dalam menindak kejahatan tindak pidana ekonomi secara terintegrasi.
Sebelumnya, PPATK dan Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan yang berhasil dibekukan Rp300 miliar dari Rp600 miliar kerugian dari kasus tersebut.
"Ini proyek besar kedua yang ditangani PPATK dan Polri. Ini konsen kami, melihat perkembangan di masyarakat komplain mengenai obat-obat palsu, obat-obat terlarang yang beredar, bukan hanya merugikan secara keuangan, tapi juga membahayakan masyarakat," kata Dian.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021