Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, bersama DPRD setempat sepakat untuk mulai mempersiapkan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
"Kebutuhan anggaran pilkada 2024 nanti diperkirakan sangat besar sehingga harus dilakukan persiapann dari sekarang," kata Wakil Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Asrori di Tulungagung, Selasa.
Belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada Tulungagung 2018 yang mencapai Rp60 miliar lebih, pesta demokrasi sejenis yang akan dihelat pada 2024 diyakini akan lebih besar.
Perkiraan sementara mencapai Rp85 miliar. Jumlah itu dihitung berdasar estimasi kenaikan harga biaya jasa, pengadaan barang serta belanja rutin untuk honor panitia pemilihan dan sebagainya.
Anggaran sebesar itu muncul setelah pihaknya melakukan perbandingan dengan daerah lain yang baru menggelar pilkada, dan disinkronkan dengan dengan jumlah pemilih di Tulungagung.
"Kami melihatnya perbandingan dengan daerah lain dan jumlah pemilih saat digelarnya pilkada pada 2024,” ujarnya.
Dengan besarnya anggaran itu, Asrori menyebut Pemkab Tulungagung harus mulai menyisihkan anggaran Ppilkada sejak 2021 ini.
"Karena itu mulai tahun ini harus dicadangkan," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menjelaskan bahwa keputusan untuk menyisihkan anggaran pilkada meski pelaksanaannya masih tiga tahun lagi, adalah karena pertimbangan perencanaan anggaran.
"Supaya tidak memberatkan keuangan daerah," kata Maryoto.
Dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, Maryoto menyebut di APBD 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan APBD 2024 diusulkan penyiapan anggaran antara Rp15 miliar hingga Rp35 miliar.
Selain pilkada 2024, pada 2025 Tulungagung juga bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang diikuti semua desa.
Namun anggaran untuk pilkades ini tak sebesar anggaran pilkada. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kebutuhan anggaran pilkada 2024 nanti diperkirakan sangat besar sehingga harus dilakukan persiapann dari sekarang," kata Wakil Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Asrori di Tulungagung, Selasa.
Belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada Tulungagung 2018 yang mencapai Rp60 miliar lebih, pesta demokrasi sejenis yang akan dihelat pada 2024 diyakini akan lebih besar.
Perkiraan sementara mencapai Rp85 miliar. Jumlah itu dihitung berdasar estimasi kenaikan harga biaya jasa, pengadaan barang serta belanja rutin untuk honor panitia pemilihan dan sebagainya.
Anggaran sebesar itu muncul setelah pihaknya melakukan perbandingan dengan daerah lain yang baru menggelar pilkada, dan disinkronkan dengan dengan jumlah pemilih di Tulungagung.
"Kami melihatnya perbandingan dengan daerah lain dan jumlah pemilih saat digelarnya pilkada pada 2024,” ujarnya.
Dengan besarnya anggaran itu, Asrori menyebut Pemkab Tulungagung harus mulai menyisihkan anggaran Ppilkada sejak 2021 ini.
"Karena itu mulai tahun ini harus dicadangkan," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menjelaskan bahwa keputusan untuk menyisihkan anggaran pilkada meski pelaksanaannya masih tiga tahun lagi, adalah karena pertimbangan perencanaan anggaran.
"Supaya tidak memberatkan keuangan daerah," kata Maryoto.
Dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, Maryoto menyebut di APBD 2021, APBD 2022, APBD 2023 dan APBD 2024 diusulkan penyiapan anggaran antara Rp15 miliar hingga Rp35 miliar.
Selain pilkada 2024, pada 2025 Tulungagung juga bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang diikuti semua desa.
Namun anggaran untuk pilkades ini tak sebesar anggaran pilkada. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021