Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan pemerintah kota setempat agar upaya pemulihan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur kesehatan agar target pembangunan tercapai sesuai harapan.
"Pemulihan ekonomi dan kesehatan tidak terpisahkan," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Minggu.
Setelah itu, lanjut dia, baru kemudian mengoptimalkan sentra wisata kuliner, transformasi perdagangan konvensional ke berbasis digital serta intervensi terhadap UMKM maupun sektor informal.
"Perumusan hingga implementasi kebijakan formulanya harus tepat sehingga bisa mencapai target pembangunan yang diharapkan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga siap mendukung sekaligus mengawasi program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya periode 2021-2026.
Menurut Khusnul, dukungan dan pengawasan itu harus dilakukan agar program-program yang sudah dirancang dalam RPJMD bukan hanya janji manis dan teori semata. Oleh karena itu, semua elemen di Pemkot Surabaya harus bekerja keras mewujudkannya.
Ia mencontohkan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pemberian beasiswa untuk SMA-SMK, pengembangan layanan kesehatan berbasis nuklir, pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Timur, pengembangan layanan kesehatan di puskesmas dan program layanan masyarakat lainnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan program-program tersebut memang tidak mudah, melainkan perlu kerja keras semua pihak. Tidak hanya wali kota atau wakil wali kota, kata dia, tapi juga seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Kami di dewan sebagai fungsi pengawasan, akan mengingatkan jika program tersebut tidak jalan atau jalannya kurang kencang," kata Khusnul yang juga sebagai Ketua Pansus RPJMD Kota Surabaya ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Pemulihan ekonomi dan kesehatan tidak terpisahkan," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Minggu.
Setelah itu, lanjut dia, baru kemudian mengoptimalkan sentra wisata kuliner, transformasi perdagangan konvensional ke berbasis digital serta intervensi terhadap UMKM maupun sektor informal.
"Perumusan hingga implementasi kebijakan formulanya harus tepat sehingga bisa mencapai target pembangunan yang diharapkan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga siap mendukung sekaligus mengawasi program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya periode 2021-2026.
Menurut Khusnul, dukungan dan pengawasan itu harus dilakukan agar program-program yang sudah dirancang dalam RPJMD bukan hanya janji manis dan teori semata. Oleh karena itu, semua elemen di Pemkot Surabaya harus bekerja keras mewujudkannya.
Ia mencontohkan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pemberian beasiswa untuk SMA-SMK, pengembangan layanan kesehatan berbasis nuklir, pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Timur, pengembangan layanan kesehatan di puskesmas dan program layanan masyarakat lainnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan program-program tersebut memang tidak mudah, melainkan perlu kerja keras semua pihak. Tidak hanya wali kota atau wakil wali kota, kata dia, tapi juga seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Kami di dewan sebagai fungsi pengawasan, akan mengingatkan jika program tersebut tidak jalan atau jalannya kurang kencang," kata Khusnul yang juga sebagai Ketua Pansus RPJMD Kota Surabaya ini. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021