Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membantu peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mendapatkan layanan tes usap antigen gratis.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat, mengatakan setiap peserta tes CPNS dan PPPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes antigen pada H-1 sebelum pelaksanaan tes. Rencananya, tes yang diikuti 2.083 peserta itu diselenggarakan mulai 13 hingga 17 September 2021.
"Bantuan tes antigen ini sangat dibutuhkan para peserta," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus hadir untuk membantu mereka. Apalagi, mereka juga bagian dari warga Surabaya yang sedang berusaha mencari pekerjaan dan status kerja yang lebih baik.
"Mungkin teknis tes antigennya bisa dilakukan di puskesmas terdekat, serta memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan tes antigen tersebut secepatnya," ujarnya.
Pengurus Koordinator Daerah Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Surabaya sebelumnya juga telah mengirim surat permohonan fasilitas tes usap antigen kepada peserta seleksi guru PPPK 2021 ke kepala Dinkes Surabaya. Surat permohonan tersebut telah dikirim pada 9 September 2021.
Dalam surat itu, pengurus FHK2I memohon kepada kepala Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi tes antigen dan vaksin COVID-19, sebagaimana persyaratan mengikuti tes PPPK 2021. Syarat tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/II/2309/2021 tertanggal 6 September 2021.
"Sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi D DPRD Surabaya, saya meminta Pemkot Surabaya melalui dinkes untuk membantu mereka. Pemerintah harus hadir membantu mereka. Harapan saya, semoga semua seluruh peserta tes PPPK dan CPNS bisa lolos dan diterima," katanya.
Ia juga berpesan agar semua peserta tes CPNS dan PPPK tetap mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan tes, meski mereka sudah dinyatakan negatif berdasarkan tes antigen.
"Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK ini yang melakukan adalah pemerintah pusat. Semoga pelaksanaan tes PPPK dan CPNS nanti berjalan lancar, dan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat, mengatakan setiap peserta tes CPNS dan PPPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes antigen pada H-1 sebelum pelaksanaan tes. Rencananya, tes yang diikuti 2.083 peserta itu diselenggarakan mulai 13 hingga 17 September 2021.
"Bantuan tes antigen ini sangat dibutuhkan para peserta," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus hadir untuk membantu mereka. Apalagi, mereka juga bagian dari warga Surabaya yang sedang berusaha mencari pekerjaan dan status kerja yang lebih baik.
"Mungkin teknis tes antigennya bisa dilakukan di puskesmas terdekat, serta memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan tes antigen tersebut secepatnya," ujarnya.
Pengurus Koordinator Daerah Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Surabaya sebelumnya juga telah mengirim surat permohonan fasilitas tes usap antigen kepada peserta seleksi guru PPPK 2021 ke kepala Dinkes Surabaya. Surat permohonan tersebut telah dikirim pada 9 September 2021.
Dalam surat itu, pengurus FHK2I memohon kepada kepala Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi tes antigen dan vaksin COVID-19, sebagaimana persyaratan mengikuti tes PPPK 2021. Syarat tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/II/2309/2021 tertanggal 6 September 2021.
"Sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi D DPRD Surabaya, saya meminta Pemkot Surabaya melalui dinkes untuk membantu mereka. Pemerintah harus hadir membantu mereka. Harapan saya, semoga semua seluruh peserta tes PPPK dan CPNS bisa lolos dan diterima," katanya.
Ia juga berpesan agar semua peserta tes CPNS dan PPPK tetap mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan tes, meski mereka sudah dinyatakan negatif berdasarkan tes antigen.
"Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK ini yang melakukan adalah pemerintah pusat. Semoga pelaksanaan tes PPPK dan CPNS nanti berjalan lancar, dan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021