Bantuan Sosial Tunai menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya di Indonesia, bantuan serupa juga diupayakan di berbagai negara di dunia yang terdampak pandemi parah bahkan di negara maju sekalipun.
Di Jerman misalnya, pemerintah di negara itu sejak awal tahun ini sudah mengumumkan sejumlah rencana bantuan untuk membantu meringankan sejumlah masalah yang dihadapi sektor bisnis dan wiraswasta mereka akibat kebijakan lockdown yang diterapkan.
Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier setelah berkonsultasi dengan lebih dari 40 asosiasi bisnis dan Altmaier mengungkapkan rencana bantuan keuangan yang dibayarkan satu kali sebesar 7.500 Euro atau Rp127 juta kepada para wirausaha perorangan, yang telah terganggu keuangannya akibat lockdown guna mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Jerman juga memutuskan akan membentuk wadah dana bantuan untuk kasus yang lebih berat.
Namun, sejatinya pemerintah dari masing-masing negara memiliki cara yang berbeda dalam mendistribusikan bantuan tersebut. Mereka yang memiliki infrastruktur yang lebih memadai cenderung akan lebih mudah dalam menyalurkan bantuan-bantuan serupa itu.
Seperti misalnya di Amerika Serikat (AS) yang hampir seluruh penduduknya telah memiliki rekening perbankan. Maka penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer bank secara langsung kepada penerimanya.
Tetapi bagi negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung kuat cenderung akan menjadi persoalan tersendiri. Sebab diperlukan literasi perbankan yang lebih jauh untuk upaya penyaluran bantuan yang lebih efektif dan efisien.
Data base yang akurat pun merupakan masalah yang benar-benar perlu mendapatkan perhatian mengingat basis data memegang peran sentral dalam upaya menentukan arah kebijakan.
Sebagaimana di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengupayakan penyaluran bantuan sosial yang efektif di tengah pandemi virus corona (COVID-19) salah satunya melalui Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.
Jaminan Bantuan
Di Indonesia, Pemerintah memang telah menjamin bantuan akan terus disalurkan bagi masyarakat terdampak pandemi hingga akhir tahun 2021.
Pada masa PPKM ini, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Pemerintah memberikan tambahan anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun. Hal itu berarti bahwa setiap keluarga akan mendapat tambahan dana kurang lebih sebesar Rp400 ribu.
Keluarga yang masuk dalam keluarga penerima Kartu Sembako tercatat bakal mendapatkan bantuan selama 12 bulan. Jadi total anggaran Kartu Sembako mencapai Rp49,89 triliun.
Selanjutnya, pemerintah pun memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta keluarga di pelosok tanah air. Bantuan itu diberikan selama 6 bulan sejak Januari 2021 yang totalnya mencapai Rp17,46 triliun.
Pemerintah pun memberikan bantuan beras, perpanjangan subsidi listrik serta kuota internet. Bantuan beras itu akan disalurkan kepada 28,8 juta keluarga, yang terdiri dari 18,8 juta penerima dan ditambah 10 juta penerima BST.
Sementara subsidi listrik dan kuota internet juga akan diperpanjang sampai Desember. Anggaran untuk pemotongan biaya listrik mencapai Rp9,49 triliun yang akan diterima diterima oleh 32,6 juta pelanggan. Perpanjangan subsidi kuota internet pun ditambah menjadi Rp5,54 triliun sehingga seluruhnya mencapai Rp8,54 triliun.
Teknis Distribusi
Penyaluran bantuan memang sempat menjadi persoalan tersendiri di tanah air termasuk untuk tujuan agar bantuan benar-benar mampu menjangkau target secara tepat sasaran.
Tercatat saat ini Bantuan Sosial Tunai tersebut telah memasuki tahap lanjutan setelah sebelumnya sempat terhenti hingga April 2021. Pada tahap ini ini penerima manfaat mendapatkan Rp300.000 per KK per bulan.
Di Indonesia, Kementerian Sosial salah satunya menggandeng BUMN yakni PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan agar benar-benar tepat sasaran.
Infrastruktur BUMN logistik itu diharapkan mampu mendukung pemerataan penyaluran bantuan hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Dirut Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi mengatakan untuk Bantuan Sosial Tunai tahap lanjutan akan disalurkan hingga Agustus 2021 kepada semua keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
"Tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyaluran BST pada tahapan sebelumnya," ujar Faizal. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) memastikan penyaluran BST tepat jumlah dan tepat sasaran.
Perusahaan logistik pelat merah itu menyatakan akan maksimalkan diri pada jaringan dan pola kerja yang tersistematis, sehingga penyaluran BST berjalan baik, termasuk ke daerah terluar yang sulit dijangkau.
Hal itu penting untuk dapat memastikan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 524 wilayah kabupaten kota, lebih dari 83.447 wilyah kelurahan dan desa.
PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan tidak akan menyalurkan dana BST apabila data penerima tidak sesuai dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Misalnya, nama penerima berbeda dengan data yang terdaftar, alamat salah atau tidak bisa ditemukan.
Secara internal, Faizal juga berpesan kepada seluruh Insan Pos yang berada di lapangan agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan penyaluran BST.
Ia mengingatkan mengingatkan kepada seluruh petugas, untuk tetap mengantisipasi agar tidak ada kerumunan di Kantor Pos. Pembagian harus diberikan kuota dan terjadwal serta selalu memperhatikan protokol kesehatan.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar dan memeratakan bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh tanah air di tengah pandemi COVID-19. Bansos juga menjadi solusi nyata untuk membuat mereka yang berada di ambang batas garis kemiskinan tidak terlampau jatuh terperosok. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Di Jerman misalnya, pemerintah di negara itu sejak awal tahun ini sudah mengumumkan sejumlah rencana bantuan untuk membantu meringankan sejumlah masalah yang dihadapi sektor bisnis dan wiraswasta mereka akibat kebijakan lockdown yang diterapkan.
Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier setelah berkonsultasi dengan lebih dari 40 asosiasi bisnis dan Altmaier mengungkapkan rencana bantuan keuangan yang dibayarkan satu kali sebesar 7.500 Euro atau Rp127 juta kepada para wirausaha perorangan, yang telah terganggu keuangannya akibat lockdown guna mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Jerman juga memutuskan akan membentuk wadah dana bantuan untuk kasus yang lebih berat.
Namun, sejatinya pemerintah dari masing-masing negara memiliki cara yang berbeda dalam mendistribusikan bantuan tersebut. Mereka yang memiliki infrastruktur yang lebih memadai cenderung akan lebih mudah dalam menyalurkan bantuan-bantuan serupa itu.
Seperti misalnya di Amerika Serikat (AS) yang hampir seluruh penduduknya telah memiliki rekening perbankan. Maka penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer bank secara langsung kepada penerimanya.
Tetapi bagi negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung kuat cenderung akan menjadi persoalan tersendiri. Sebab diperlukan literasi perbankan yang lebih jauh untuk upaya penyaluran bantuan yang lebih efektif dan efisien.
Data base yang akurat pun merupakan masalah yang benar-benar perlu mendapatkan perhatian mengingat basis data memegang peran sentral dalam upaya menentukan arah kebijakan.
Sebagaimana di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengupayakan penyaluran bantuan sosial yang efektif di tengah pandemi virus corona (COVID-19) salah satunya melalui Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.
Jaminan Bantuan
Di Indonesia, Pemerintah memang telah menjamin bantuan akan terus disalurkan bagi masyarakat terdampak pandemi hingga akhir tahun 2021.
Pada masa PPKM ini, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Pemerintah memberikan tambahan anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun. Hal itu berarti bahwa setiap keluarga akan mendapat tambahan dana kurang lebih sebesar Rp400 ribu.
Keluarga yang masuk dalam keluarga penerima Kartu Sembako tercatat bakal mendapatkan bantuan selama 12 bulan. Jadi total anggaran Kartu Sembako mencapai Rp49,89 triliun.
Selanjutnya, pemerintah pun memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta keluarga di pelosok tanah air. Bantuan itu diberikan selama 6 bulan sejak Januari 2021 yang totalnya mencapai Rp17,46 triliun.
Pemerintah pun memberikan bantuan beras, perpanjangan subsidi listrik serta kuota internet. Bantuan beras itu akan disalurkan kepada 28,8 juta keluarga, yang terdiri dari 18,8 juta penerima dan ditambah 10 juta penerima BST.
Sementara subsidi listrik dan kuota internet juga akan diperpanjang sampai Desember. Anggaran untuk pemotongan biaya listrik mencapai Rp9,49 triliun yang akan diterima diterima oleh 32,6 juta pelanggan. Perpanjangan subsidi kuota internet pun ditambah menjadi Rp5,54 triliun sehingga seluruhnya mencapai Rp8,54 triliun.
Teknis Distribusi
Penyaluran bantuan memang sempat menjadi persoalan tersendiri di tanah air termasuk untuk tujuan agar bantuan benar-benar mampu menjangkau target secara tepat sasaran.
Tercatat saat ini Bantuan Sosial Tunai tersebut telah memasuki tahap lanjutan setelah sebelumnya sempat terhenti hingga April 2021. Pada tahap ini ini penerima manfaat mendapatkan Rp300.000 per KK per bulan.
Di Indonesia, Kementerian Sosial salah satunya menggandeng BUMN yakni PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan agar benar-benar tepat sasaran.
Infrastruktur BUMN logistik itu diharapkan mampu mendukung pemerataan penyaluran bantuan hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Dirut Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi mengatakan untuk Bantuan Sosial Tunai tahap lanjutan akan disalurkan hingga Agustus 2021 kepada semua keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
"Tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyaluran BST pada tahapan sebelumnya," ujar Faizal. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) memastikan penyaluran BST tepat jumlah dan tepat sasaran.
Perusahaan logistik pelat merah itu menyatakan akan maksimalkan diri pada jaringan dan pola kerja yang tersistematis, sehingga penyaluran BST berjalan baik, termasuk ke daerah terluar yang sulit dijangkau.
Hal itu penting untuk dapat memastikan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 524 wilayah kabupaten kota, lebih dari 83.447 wilyah kelurahan dan desa.
PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan tidak akan menyalurkan dana BST apabila data penerima tidak sesuai dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Misalnya, nama penerima berbeda dengan data yang terdaftar, alamat salah atau tidak bisa ditemukan.
Secara internal, Faizal juga berpesan kepada seluruh Insan Pos yang berada di lapangan agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan penyaluran BST.
Ia mengingatkan mengingatkan kepada seluruh petugas, untuk tetap mengantisipasi agar tidak ada kerumunan di Kantor Pos. Pembagian harus diberikan kuota dan terjadwal serta selalu memperhatikan protokol kesehatan.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar dan memeratakan bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh tanah air di tengah pandemi COVID-19. Bansos juga menjadi solusi nyata untuk membuat mereka yang berada di ambang batas garis kemiskinan tidak terlampau jatuh terperosok. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021