Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan memyebutkan serapan APBD Kabupaten Banyuwangi menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, dengan angka belanja per 15 Juli 2021 terserap 43,96 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan percepatan penyerapan APBD untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal, mengingat dunia usaha yang melambat karena pandemi COVID-19 sehingga APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.
"Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal," ujar Bupati Ipuk usai meluncurkan program penciptaan pengusaha muda baru (Jagoan Bisnis) secara virtual di Banyuwangi, Kamis.
Menurut dia, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan pengucuran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
"Salah satu kunci bantalan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat hampir semua dunia usaha terdampak pandemi. Oleh karena itu, pemda harus optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," tuturnya.
Dengan terserapnya APBD dengan baik, lanjut dia, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan, pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
"Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kami usahakan penyerapannya bisa terus optimal," katanya.
Bupati Ipuk menambahkan salah satu yang juga akan dipacu dalam APBD Banyuwagi adalah serapan belanja untuk kebutuhan sosial bagi masyarakat atau bansos. Termasuk pula belanja tidak terduga untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
"Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian," paparnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menambahkan dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per 15 Juli mencapai 49,55 persen secara keseluruhan. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi 38,4 persen.
"Terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Banyuwangi. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target. Belanja daerah juga bisa sekaligus menjadi stimulan pendapatan daerah karena ekonomi terus berputar," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan percepatan penyerapan APBD untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal, mengingat dunia usaha yang melambat karena pandemi COVID-19 sehingga APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.
"Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal," ujar Bupati Ipuk usai meluncurkan program penciptaan pengusaha muda baru (Jagoan Bisnis) secara virtual di Banyuwangi, Kamis.
Menurut dia, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan pengucuran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
"Salah satu kunci bantalan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat hampir semua dunia usaha terdampak pandemi. Oleh karena itu, pemda harus optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," tuturnya.
Dengan terserapnya APBD dengan baik, lanjut dia, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan, pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
"Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kami usahakan penyerapannya bisa terus optimal," katanya.
Bupati Ipuk menambahkan salah satu yang juga akan dipacu dalam APBD Banyuwagi adalah serapan belanja untuk kebutuhan sosial bagi masyarakat atau bansos. Termasuk pula belanja tidak terduga untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
"Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian," paparnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menambahkan dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per 15 Juli mencapai 49,55 persen secara keseluruhan. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi 38,4 persen.
"Terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Banyuwangi. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target. Belanja daerah juga bisa sekaligus menjadi stimulan pendapatan daerah karena ekonomi terus berputar," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021