DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai adanya unjuk rasa terkait pos penyekatan Suramadu.
"Kami apresiasi langkah cepat wali kota yang langsung membahas dengan satgas provinsi," ujar pengurus DPD PSI Surabaya William Wirakusuma dihubungi di Surabaya, Selasa sore.
Pada Senin (21/6), warga mengatasnamakan "Koalisi Masyarakat Madura Bersatu" berunjuk rasa ke Balai Kota Surabaya, yang salah satunya menuntut penghentian tes usap antigen di Suramadu.
Bersama Kapolrestabes Surabaya dan Satgas Pemkot, Eri Cahyadi menemui Khofifah di Grahadi untuk membahas tuntutan pengunjuk rasa sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangkalan.
Menurut William yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, berdasarkan data dari Kemenkes, indikator kinerja penanganan COVID-19 kategori testing dan tracing oleh Pemkab Bangkalan masuk dalam kategori "terbatas".
Diketahui, Pemkab Bangkalan telah mengeluarkan aturan pelaksanaan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang mulai berlaku sejak kemarin.
Penggunaan SIKM diutamakan untuk warga yang sering berlalu-lalang ke Surabaya dan berlaku selama tujuh hari, yang syaratnya adalah bukti hasil tes usap di di Puskesmas setiap kecamatan.
"Semoga kita semua juga bisa ambil peran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan segera mendaftarkan diri untuk vaksin. Supaya Surabaya, Bangkalan, Madura, Jatim, dan seluruh Indonesia bisa cepat kembali normal lagi," tutur dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami apresiasi langkah cepat wali kota yang langsung membahas dengan satgas provinsi," ujar pengurus DPD PSI Surabaya William Wirakusuma dihubungi di Surabaya, Selasa sore.
Pada Senin (21/6), warga mengatasnamakan "Koalisi Masyarakat Madura Bersatu" berunjuk rasa ke Balai Kota Surabaya, yang salah satunya menuntut penghentian tes usap antigen di Suramadu.
Bersama Kapolrestabes Surabaya dan Satgas Pemkot, Eri Cahyadi menemui Khofifah di Grahadi untuk membahas tuntutan pengunjuk rasa sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangkalan.
Menurut William yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, berdasarkan data dari Kemenkes, indikator kinerja penanganan COVID-19 kategori testing dan tracing oleh Pemkab Bangkalan masuk dalam kategori "terbatas".
Diketahui, Pemkab Bangkalan telah mengeluarkan aturan pelaksanaan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang mulai berlaku sejak kemarin.
Penggunaan SIKM diutamakan untuk warga yang sering berlalu-lalang ke Surabaya dan berlaku selama tujuh hari, yang syaratnya adalah bukti hasil tes usap di di Puskesmas setiap kecamatan.
"Semoga kita semua juga bisa ambil peran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan segera mendaftarkan diri untuk vaksin. Supaya Surabaya, Bangkalan, Madura, Jatim, dan seluruh Indonesia bisa cepat kembali normal lagi," tutur dia. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021