Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berupaya meningkatkan penanganan perubahan iklim melalui pelaporan berkelanjutan (suistainabilty report/SR), karena Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Bumi Global Karbon (BGK) dalam melengkapi laporan proyek pengungkapan karbon.
CDP merupakan lembaga pemeringkat independen yang bereputasi internasional yang mengukur inventarisasi produksi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim.
"Saat ini Banyuwangi memiliki nilai C, yang artinya telah memiliki kesadaran. Skor C atau mitigasi ini setara dengan skor rata-rata kota di Asia Tenggara dan dunia. Tahun ini, Banyuwangi kembali mendapat permintaan langsung dari CDP untuk mengisi kuisioner CDP," ujar Founder Bumi Global Karbon (BGK) Achmad Deni Daruri dalam pertemuan bersama Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis.
Ia optimistis Banyuwangi bakal mampu meningkatkan rating CDP-nya dan bahkan bisa mencapai rating A, yang bermakna Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki penanganan perubahan iklim dengan leadership level.
"Peluang Banyuwangi untuk bisa meraih rating A sangat besar. Jika ini tercapai, Banyuwangi sejajar dengan 85 kota di dunia yang masuk A-list ini," ucap Deni.
Dengan peningkatan rating tersebut, katanya, juga akan memberikan keuntungan terhadap Banyuwangi ke depan. Seiring wacana pajak karbon yang akan diterapkan oleh pemerintah, peningkatan rating CDP ini bakal memberi manfaat lebih.
"Pajak karbon yang dikenakan akan semakin rendah serta bisa dipergunakan untuk mendapatkan insentif dari hasil pajak karbon yang ada," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan akan terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan aspek ekonomi, prinsip-prinsip keberlanjutan, sosial, dan tata kelola harus seiring.
Oleh karena itu, lanjut dia, Banyuwangi akan terus meningkatkan jangkauan penyusunan laporan berkelanjutan dari berbagai institusi di ujung timur Pulau Jawa itu.
"Kami akan terus mendorong, memperdalam, laporan berkelanjutan untuk CDP ini. Tidak hanya di instansi pemerintah, namun juga dunia usaha perlu dilibatkan," kata Ipuk.
Ia menyebutkan, saat ini sudah ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mengisi kuisioner laporan berkelanjutan. Untuk bisa mencapai rating A, perlu dilakukan upaya serius guna menjangkau seluruh instansi pemerintahan hingga dunia usaha.
"Kami akan memaksimalkan di kalangan OPD terlebih dahulu, baru memperluas sasaran ke dunia usaha," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
CDP merupakan lembaga pemeringkat independen yang bereputasi internasional yang mengukur inventarisasi produksi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim.
"Saat ini Banyuwangi memiliki nilai C, yang artinya telah memiliki kesadaran. Skor C atau mitigasi ini setara dengan skor rata-rata kota di Asia Tenggara dan dunia. Tahun ini, Banyuwangi kembali mendapat permintaan langsung dari CDP untuk mengisi kuisioner CDP," ujar Founder Bumi Global Karbon (BGK) Achmad Deni Daruri dalam pertemuan bersama Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis.
Ia optimistis Banyuwangi bakal mampu meningkatkan rating CDP-nya dan bahkan bisa mencapai rating A, yang bermakna Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki penanganan perubahan iklim dengan leadership level.
"Peluang Banyuwangi untuk bisa meraih rating A sangat besar. Jika ini tercapai, Banyuwangi sejajar dengan 85 kota di dunia yang masuk A-list ini," ucap Deni.
Dengan peningkatan rating tersebut, katanya, juga akan memberikan keuntungan terhadap Banyuwangi ke depan. Seiring wacana pajak karbon yang akan diterapkan oleh pemerintah, peningkatan rating CDP ini bakal memberi manfaat lebih.
"Pajak karbon yang dikenakan akan semakin rendah serta bisa dipergunakan untuk mendapatkan insentif dari hasil pajak karbon yang ada," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan akan terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan aspek ekonomi, prinsip-prinsip keberlanjutan, sosial, dan tata kelola harus seiring.
Oleh karena itu, lanjut dia, Banyuwangi akan terus meningkatkan jangkauan penyusunan laporan berkelanjutan dari berbagai institusi di ujung timur Pulau Jawa itu.
"Kami akan terus mendorong, memperdalam, laporan berkelanjutan untuk CDP ini. Tidak hanya di instansi pemerintah, namun juga dunia usaha perlu dilibatkan," kata Ipuk.
Ia menyebutkan, saat ini sudah ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mengisi kuisioner laporan berkelanjutan. Untuk bisa mencapai rating A, perlu dilakukan upaya serius guna menjangkau seluruh instansi pemerintahan hingga dunia usaha.
"Kami akan memaksimalkan di kalangan OPD terlebih dahulu, baru memperluas sasaran ke dunia usaha," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021