Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri acara "Peningkatan Soft Skill Sahabat Disabilitas" di SMPN 3 Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
"Saya lihat Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Fiestiandani telah menjalankan programnya dengan baik dan saya berharap program Banyuwangi bisa diinklusifkan dengan penyandang disabilitas," kata Angkie.
Menurut ia, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan untuk penguatan regulasi bagi kalangan disabilitas, dan setidaknya telah diterbitkan 7 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Oleh karena itu, lanjut Angkie, aturan-aturan tersebut perlu ditindaklanjuti secara lebih teknis oleh pemerintah daerah masing-masing berdasarkan kapasitas otonominya.
Beberapa program Pemkab Banyuwangi yang diapresiasi Angkie berkaitan dengan inklusivitas penyandang disabilitas adalah penguatan ekonomi.
"Semoga teman-teman disabilitas dapat terbantu dengan program-program pemberdayaan ekonomi di tengah pandemi ini," tuturnya.
Selain itu, Angkie juga mengapresiasi kesigapan Pemkab Banyuwangi dalam memberikan vaksinasi terhadap kalangan disabilitas.
"Banyuwangi telah melakukan inovasi yang tak semua daerah lakukan. Melakukan jemput bola vaksinasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini lebih awal sebelum surat edaran dari Kementrian Kesehatan keluar untuk penyandang disablitas mendapatkan vaksinasi," kata Angkie.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu prioritas perhatiannya.
"Banyuwangi sendiri telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas. Dari aturan ini, menjadi komitmen kami untuk mengimplementasikan serta terus menguatkannya," ujarnya.
Kata Ipuk, sebagai salah satu langkah kongkretnya adalah memberikan layanan yang ramah disabilitas. Berbagai bangunan perkantoran pemerintah, secara bertahap harus dilengkapi dengan fasilitas bagi disabilitas.
"Kami juga memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis braille bagi teman netra. Kami juga tak lama lagi membuka rekrutmen bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke Pemkab Banyuwangi," tutur Ipuk.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno mengatakan semua sekolah di Banyuwangi merupakan sekolah inklusi, sehingga para penyandang disabilitas dapat belajar di sekolah umum.
"Terdapat 1.840 siswa inklusi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Di Banyuwangi juga terdapat 250 guru pembimbing yang secara khusus mendampingi siswa disabilitas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Saya lihat Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Fiestiandani telah menjalankan programnya dengan baik dan saya berharap program Banyuwangi bisa diinklusifkan dengan penyandang disabilitas," kata Angkie.
Menurut ia, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan untuk penguatan regulasi bagi kalangan disabilitas, dan setidaknya telah diterbitkan 7 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Oleh karena itu, lanjut Angkie, aturan-aturan tersebut perlu ditindaklanjuti secara lebih teknis oleh pemerintah daerah masing-masing berdasarkan kapasitas otonominya.
Beberapa program Pemkab Banyuwangi yang diapresiasi Angkie berkaitan dengan inklusivitas penyandang disabilitas adalah penguatan ekonomi.
"Semoga teman-teman disabilitas dapat terbantu dengan program-program pemberdayaan ekonomi di tengah pandemi ini," tuturnya.
Selain itu, Angkie juga mengapresiasi kesigapan Pemkab Banyuwangi dalam memberikan vaksinasi terhadap kalangan disabilitas.
"Banyuwangi telah melakukan inovasi yang tak semua daerah lakukan. Melakukan jemput bola vaksinasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini lebih awal sebelum surat edaran dari Kementrian Kesehatan keluar untuk penyandang disablitas mendapatkan vaksinasi," kata Angkie.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu prioritas perhatiannya.
"Banyuwangi sendiri telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas. Dari aturan ini, menjadi komitmen kami untuk mengimplementasikan serta terus menguatkannya," ujarnya.
Kata Ipuk, sebagai salah satu langkah kongkretnya adalah memberikan layanan yang ramah disabilitas. Berbagai bangunan perkantoran pemerintah, secara bertahap harus dilengkapi dengan fasilitas bagi disabilitas.
"Kami juga memberikan layanan administrasi kependudukan berbasis braille bagi teman netra. Kami juga tak lama lagi membuka rekrutmen bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke Pemkab Banyuwangi," tutur Ipuk.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno mengatakan semua sekolah di Banyuwangi merupakan sekolah inklusi, sehingga para penyandang disabilitas dapat belajar di sekolah umum.
"Terdapat 1.840 siswa inklusi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Di Banyuwangi juga terdapat 250 guru pembimbing yang secara khusus mendampingi siswa disabilitas. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021