Sebagai peserta yang sudah lama terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional sejak era PT. Askes (Persero) hingga kini telah menjadi BPJS Kesehatan, Sigit Dani (40) benar-benar merasakan manfaat Jaminan Kesehatan yang terbentuk pada awal tahun 2014 ini.
Pria yang aktif bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pacitan ini bercerita pernah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Mulai dari diri bahkan keluarganya pun pernah merasakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional ini.
“Saya pribadi pernah menggunakan untuk bedah mulut di tahun 2018. Waktu itu cabut gigi. Rawat inap tiga hari dua malam di RS Darsono.
Kalau istri kemarin bedah sesar, kelahiran anak pertama dan kedua. Alhamdulillah semua lancar, tetapi anak kedua butuh inkubasi semalam,” ungkapnya.
Dari beberapa pelayanan kesehatan yang diperoleh, Dani mengaku tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Hanya perlengkapan nonmedis ketika kelahiran putranya.
Selain itu, dirinya juga mendapatkan pelayanan yang bagus. Dengan adanya Program JKN-KIS saat ini, menurut Dani lebih dipermudah proses mendapatkan pelayanan kesehatan. Lebih fleksibel, fasilitas kesehatan mudah dijangkau. Serta, digitalisasi prosedur layanan administrasi yang semakin mudah diakses.
“Alhamdulillah nol (0) rupiah. Tidak ada biaya sama sekali. Ada biaya, untuk perlengkapan nonmedis, seperti perban. Pelayanannya ya bagus sih. Yang saya rasakan tidak konvensional lagi, sekarang sudah penyebaran pelayanan kesehatan. Faskes fleksibel,
kalau mau pindah faskes mudah dengan menggunakan aplikasi mobile JKN, rujukan juga dipermudah,” paparnya.
Tidak hanya itu, program pemerintah ini menurut Dani sangat meringankan dan membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan biaya besar. Sebagai aparatur negara, Dani merasakan langsung prinsip gotong-royong itu.
“Ya sebenarnya secara umum, program JKN-KIS sangat meringankan. Ini yang saya alami, contohnya perangkat desa, dengan adanya JKN-KIS sekarang membayarnya lebih ringan karena ditanggung pemerintah, ketika kebetulan ada yang sakit dan membutuhkan biaya besar bisa dijamin BPJS. Ya sangat membantulah, karena prinsip gotong-royong itu,” sambungnya.
Oleh karenanya, Dani berharap masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS agar segera mendaftar.
Menurutnya, dengan mendaftar, selain manfaatnya yang bisa dinikmati bersama, juga untuk membantu sesama. Sedangkan bagi peserta yang menunggak iuran, Dani berpesan agar segera dibayar karena tunggakan iuran itu seperti hutang.
“Untuk masyarakat yang belum bergabung di JKN sebaiknya ikut bergabung, sebab ini program nasional. Bukan untuk kita saja, tetapi untuk membantu mereka yang tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan. Untuk peserta yang menunggak, namanya nunggak itu seperti hutang, kalau hutang ya sebaiknya dilunasi. Harus dibayar,” tegas Dani.
Di akhir testimoninya, Dani mengucapkan terima kasih dan selamat kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah atas peningkatan pelayanan kesehatan.
Ia sangat yakin program nasional ini bisa terus dipertahankan, sehingga warga negara bisa diselamatkan dari sakit. Dani juga berharap agar pengelolaan manajemen BPJS Kesehatan lebih profesional. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Pria yang aktif bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pacitan ini bercerita pernah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Mulai dari diri bahkan keluarganya pun pernah merasakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional ini.
“Saya pribadi pernah menggunakan untuk bedah mulut di tahun 2018. Waktu itu cabut gigi. Rawat inap tiga hari dua malam di RS Darsono.
Kalau istri kemarin bedah sesar, kelahiran anak pertama dan kedua. Alhamdulillah semua lancar, tetapi anak kedua butuh inkubasi semalam,” ungkapnya.
Dari beberapa pelayanan kesehatan yang diperoleh, Dani mengaku tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Hanya perlengkapan nonmedis ketika kelahiran putranya.
Selain itu, dirinya juga mendapatkan pelayanan yang bagus. Dengan adanya Program JKN-KIS saat ini, menurut Dani lebih dipermudah proses mendapatkan pelayanan kesehatan. Lebih fleksibel, fasilitas kesehatan mudah dijangkau. Serta, digitalisasi prosedur layanan administrasi yang semakin mudah diakses.
“Alhamdulillah nol (0) rupiah. Tidak ada biaya sama sekali. Ada biaya, untuk perlengkapan nonmedis, seperti perban. Pelayanannya ya bagus sih. Yang saya rasakan tidak konvensional lagi, sekarang sudah penyebaran pelayanan kesehatan. Faskes fleksibel,
kalau mau pindah faskes mudah dengan menggunakan aplikasi mobile JKN, rujukan juga dipermudah,” paparnya.
Tidak hanya itu, program pemerintah ini menurut Dani sangat meringankan dan membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan biaya besar. Sebagai aparatur negara, Dani merasakan langsung prinsip gotong-royong itu.
“Ya sebenarnya secara umum, program JKN-KIS sangat meringankan. Ini yang saya alami, contohnya perangkat desa, dengan adanya JKN-KIS sekarang membayarnya lebih ringan karena ditanggung pemerintah, ketika kebetulan ada yang sakit dan membutuhkan biaya besar bisa dijamin BPJS. Ya sangat membantulah, karena prinsip gotong-royong itu,” sambungnya.
Oleh karenanya, Dani berharap masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS agar segera mendaftar.
Menurutnya, dengan mendaftar, selain manfaatnya yang bisa dinikmati bersama, juga untuk membantu sesama. Sedangkan bagi peserta yang menunggak iuran, Dani berpesan agar segera dibayar karena tunggakan iuran itu seperti hutang.
“Untuk masyarakat yang belum bergabung di JKN sebaiknya ikut bergabung, sebab ini program nasional. Bukan untuk kita saja, tetapi untuk membantu mereka yang tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan. Untuk peserta yang menunggak, namanya nunggak itu seperti hutang, kalau hutang ya sebaiknya dilunasi. Harus dibayar,” tegas Dani.
Di akhir testimoninya, Dani mengucapkan terima kasih dan selamat kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah atas peningkatan pelayanan kesehatan.
Ia sangat yakin program nasional ini bisa terus dipertahankan, sehingga warga negara bisa diselamatkan dari sakit. Dani juga berharap agar pengelolaan manajemen BPJS Kesehatan lebih profesional. (ADV)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021