Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat bijak dan cermat dalam mempersiapkan adanya bantuan 120 bus dengan konsep buy the service (BTS) dari pemerintah pusat.
"Tentunya ini membutuhkan banyak kesiapan agar bantuan yang diterima betul-betul sesuai dengan harapan dan tujuan adanya penambahan armada transportasi," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pihaknya berharap bantuan tersebut tidak menyisakan masalah bagi warga Surabaya karena kurangnya persiapan.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat harus memahami dan bersama mewujudkan Surabaya maju dengan moda transportasi yang solutif terhadap masalah lingkungan sekaligus solutif terhadap penyebab kemacetan dan agenda kesejahteraan para sopir dan pelaku transportasi lain di Surabaya.
"Insya Allah DPRD akan mengawal sekaligus mensupport kebijakan yang dipersiapkan dengan cermat dan sungguh sungguh," katanya.
Aning menjelaskan skema utama bantuan 120 bus BTS menggunakan APBN, dimana pemerintah membeli angkutan layanan perkotaan. Sistem ini memindahkan risiko kerugian dari operator kepada pemerintah.
BTS memberikan subsidi penuh pada operator dengan fasilitas bus yang lebih baik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), cashless/kartu non tunai, membuka aplikasi untuk melihat rute agar lebih mudah dalam mobilitasnya.
"Dalam pelaksanaannya tetap melibatkan skema APBD terkait dengan kelengkapan sarana prasarana berupa halte, rambu lalu lintas, marka dan bus stop," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, terkait biaya buy the service atau sistem pembelian pelayanan, pemerintah juga akan menarik retribusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Fraksi PKS ini menyampaikan sebagai catatan pertama untuk kesiapan pemkot adalah kajian terhadap tarif, kajian terhadap rute yang menjamin waktu tunggu sesuai dengan SPM, ketersedian feeder sesuai dengan kajian kebutuhan masyarakat, bukan hanya citra Surabaya maju tapi juga mengatasi masalah moda transportasi secara efektif.
"Informasi pelayanan, kinerja oprasional yang sangat tergatung proses pelatihan dan pembinaan SDM yang direkrut. Tidak kalah penting adalah headway moda transportasi yang ada," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Tentunya ini membutuhkan banyak kesiapan agar bantuan yang diterima betul-betul sesuai dengan harapan dan tujuan adanya penambahan armada transportasi," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, pihaknya berharap bantuan tersebut tidak menyisakan masalah bagi warga Surabaya karena kurangnya persiapan.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat harus memahami dan bersama mewujudkan Surabaya maju dengan moda transportasi yang solutif terhadap masalah lingkungan sekaligus solutif terhadap penyebab kemacetan dan agenda kesejahteraan para sopir dan pelaku transportasi lain di Surabaya.
"Insya Allah DPRD akan mengawal sekaligus mensupport kebijakan yang dipersiapkan dengan cermat dan sungguh sungguh," katanya.
Aning menjelaskan skema utama bantuan 120 bus BTS menggunakan APBN, dimana pemerintah membeli angkutan layanan perkotaan. Sistem ini memindahkan risiko kerugian dari operator kepada pemerintah.
BTS memberikan subsidi penuh pada operator dengan fasilitas bus yang lebih baik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), cashless/kartu non tunai, membuka aplikasi untuk melihat rute agar lebih mudah dalam mobilitasnya.
"Dalam pelaksanaannya tetap melibatkan skema APBD terkait dengan kelengkapan sarana prasarana berupa halte, rambu lalu lintas, marka dan bus stop," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, terkait biaya buy the service atau sistem pembelian pelayanan, pemerintah juga akan menarik retribusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Fraksi PKS ini menyampaikan sebagai catatan pertama untuk kesiapan pemkot adalah kajian terhadap tarif, kajian terhadap rute yang menjamin waktu tunggu sesuai dengan SPM, ketersedian feeder sesuai dengan kajian kebutuhan masyarakat, bukan hanya citra Surabaya maju tapi juga mengatasi masalah moda transportasi secara efektif.
"Informasi pelayanan, kinerja oprasional yang sangat tergatung proses pelatihan dan pembinaan SDM yang direkrut. Tidak kalah penting adalah headway moda transportasi yang ada," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021