DPRD Kota Surabaya meminta dinas pendidikan setempat melakukan pengawasan secara ketat terhadap para siswa saat sekolah tatap muka mulai diberlakukan Juni 2021 atau tahun ajaran baru mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya mendorong dinas pendidikan segera melaksanakan sekolah tatap muka protokol kesehatan yang ketat.
"Untuk itu, semua guru pengajar perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 sebelum pendidikan tatap muka benar-benar mau diterapkan," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, role model yang diatur Dinas Pendidikan Surabaya juga harus benar-benar diperhatikan oleh pihak sekolah.
Ia mencontohkan diterapkan jam masuk pendidikan secara bergantian yakni pada hari ini yang masuk sekolah tatap muka kelas 1, 3 dan kelas 5, sedangkan kelas 2, 4 dan 6 libur. Begitu juga dengan besok harinya kelas 2, 4 serta kelas 6 masuk, sedangkan kelas 1, 3 dan 5 libur.
Laila berharap jangan sampai dibukannya sekolah tatap muka nantinya menimbulkan klaster sekolah. "Saran saya agar prokes di sekolah harus dijalankan dengan ketat. Apalagi ini namanya anak-anak, pasti mereka belum mengerti sekali akan bahaya virus corona ini," kata dia.
Menurut dia, ketersedian sarana untuk cuci tangan dan masker harus juga tersedia di sekolah. Selain itu juga pengawasan yang dilakukan pihak sekolah harus benar-benar diterapkan.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2020 Luthfiyah mengatakan agar anak–anak yang nantinya masuk sekolah tatap muka, tidak hanya ditekankan protokol kesehatan saja, tetapi juga pengawasan secara ketat.
"Mulai sekarang harus merancang secepatnya karena anak-anak sekolah yang masih kecil belum mengerti apa itu protokol kesehatan," katanya.
Menurut dia, meskipun anak-anak mulai dibiasakan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, namun, kalau ketemu dengan temannya bisa lupa akan kebiasaan itu. Bahkan anak-anak rangkul-rangkulan, main sepak bola sepak bola bareng atau yang lainnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berpesan perlu ada pengawasan baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti kalau di dalam kelas ada gurunya, tetapi pada saat istirahat sekolah otomatis tidak ada pengawasan.
"Saat istrirahat sekolah itu harus ada pengawasan jangan sampai tidak ada, itu pesan saya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Soepomo menyampaikan kesiapannya menghadapi penerapan sekolah tatap muka di Surabaya. Bahkan ia mengaku, jika sudah melakukan arahan dan koordinasi dengan Dipendik Jatim maupun Kemendikbud.
"Kami sudah siap dengan penerapan sekolah tatap muka. Namun, semua itu juga tergantung dari persetujuan dari wali murid," ujarnya.
Menurut dia, perlu adanya pernyataan dari orang tua siswa terkait sekolah tatap muka. "Kalau mereka keberatan bisa minta sekolah dengan sistem daring dari rumah," ujarnya.
Soepomo mengatakan ada sekitar 5 ribu dari 7 ribu tenaga pengajar di Surabaya telah menjalani vaksinasi COVID-19. Selebihnya akan dituntaskan vaksinasinya hingga akhir bulan April ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya mendorong dinas pendidikan segera melaksanakan sekolah tatap muka protokol kesehatan yang ketat.
"Untuk itu, semua guru pengajar perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 sebelum pendidikan tatap muka benar-benar mau diterapkan," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, role model yang diatur Dinas Pendidikan Surabaya juga harus benar-benar diperhatikan oleh pihak sekolah.
Ia mencontohkan diterapkan jam masuk pendidikan secara bergantian yakni pada hari ini yang masuk sekolah tatap muka kelas 1, 3 dan kelas 5, sedangkan kelas 2, 4 dan 6 libur. Begitu juga dengan besok harinya kelas 2, 4 serta kelas 6 masuk, sedangkan kelas 1, 3 dan 5 libur.
Laila berharap jangan sampai dibukannya sekolah tatap muka nantinya menimbulkan klaster sekolah. "Saran saya agar prokes di sekolah harus dijalankan dengan ketat. Apalagi ini namanya anak-anak, pasti mereka belum mengerti sekali akan bahaya virus corona ini," kata dia.
Menurut dia, ketersedian sarana untuk cuci tangan dan masker harus juga tersedia di sekolah. Selain itu juga pengawasan yang dilakukan pihak sekolah harus benar-benar diterapkan.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2020 Luthfiyah mengatakan agar anak–anak yang nantinya masuk sekolah tatap muka, tidak hanya ditekankan protokol kesehatan saja, tetapi juga pengawasan secara ketat.
"Mulai sekarang harus merancang secepatnya karena anak-anak sekolah yang masih kecil belum mengerti apa itu protokol kesehatan," katanya.
Menurut dia, meskipun anak-anak mulai dibiasakan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, namun, kalau ketemu dengan temannya bisa lupa akan kebiasaan itu. Bahkan anak-anak rangkul-rangkulan, main sepak bola sepak bola bareng atau yang lainnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berpesan perlu ada pengawasan baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti kalau di dalam kelas ada gurunya, tetapi pada saat istirahat sekolah otomatis tidak ada pengawasan.
"Saat istrirahat sekolah itu harus ada pengawasan jangan sampai tidak ada, itu pesan saya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Soepomo menyampaikan kesiapannya menghadapi penerapan sekolah tatap muka di Surabaya. Bahkan ia mengaku, jika sudah melakukan arahan dan koordinasi dengan Dipendik Jatim maupun Kemendikbud.
"Kami sudah siap dengan penerapan sekolah tatap muka. Namun, semua itu juga tergantung dari persetujuan dari wali murid," ujarnya.
Menurut dia, perlu adanya pernyataan dari orang tua siswa terkait sekolah tatap muka. "Kalau mereka keberatan bisa minta sekolah dengan sistem daring dari rumah," ujarnya.
Soepomo mengatakan ada sekitar 5 ribu dari 7 ribu tenaga pengajar di Surabaya telah menjalani vaksinasi COVID-19. Selebihnya akan dituntaskan vaksinasinya hingga akhir bulan April ini. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021