Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Akmal Malik mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) loyal kepada pimpinan di organisasi perangkat daerah masing-masing, termasuk ke kepala daerah.
“Banyak yang pintar, tapi tidak loyal,” ujarnya di sela pembekalan nilai-nilai integritas dan inovasi kepamongprajaan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim di Surabaya, Jumat (9/4) .
Ia memaklumi tidak sedikit ASN pintar yang tak dipilih sebagai pejabat atau memegang satuan kerja di pemerintahan daerah.
“Kenapa? Mungkin karena dia tidak memiliki keloyalan kepada pimpinan. Makanya kami ingatkan, ASN harus loyal ke pimpinan,” ucap dia.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri RI, Agus Fatoni yang menegaskan bahwa loyalitas dan kepintaran harus dimiliki ASN.
“Tanpa loyalitas maka tidak bisa jalan. Loyal terhadap organisasi dan kepada pimpinan agar semua program yang ditetapkan maupun dijalankan bisa sama,” kata dia.
“Dua-duanya penting. Tapi pintar itu bisa dibentuk, dan loyalitas adalah sikap atau pilihan,” tutur Fatoni menambahkan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau ASN saat ini harus mampu melompat melalui format-format atau program-program yang produktif dengan memperhatikan aturan atau regulasi yang ada.
"ASN harus Fastabiqul Khoirot atau berlomba-lomba dalam kebaikan," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Selain itu, Gubernur Khofifah menginginkan agar pamong praja yang akan dan telah menjadi pemimpin di instansi masing-masing harus mampu bekerja cepat, cerdas serta bekerja secara extraordinary (luar biasa).
"Caranya, yakni lewat lompatan inovasi yang luar biasa dalam memberikan pelayanan birokrasi kepada masyarakat," tutur dia.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menegaskan bagaimana peran kerja tim sangat diperlukan dalam kesatuan birokrasi karena dalam keadaan krisis seperti sekarang hal yang perlu dilakukan adalah kerja super tim.
"Kalau ada pandemi seperti saat ini bukan ranahnya Dinas Kesehatan saja. Terjadinya pelemahan sektor ekonomi, juga sektor pendidikan yang melakukan sistem belajar mengajar secara daring juga harus bisa menyesuaikan," katanya.
"Bahkan, backbone ekonomi Jatim saat ini adalah KUMKM yang berbasis daring maka teknologi di birokrasi harus segera disesuaikan," tutur mantan Menteri Sosial tersebut menambahkan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021