Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota setempat mengevaluasi pembangunan rumah susun (rusun) menyusul banyaknya warga yang antre untuk bisa tinggal di rusun.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya meminta Peemkot Surabaya untuk memikirkan nasib sekitar 9.000 warga yang antre untuk bisa menempati rusun.
"Dengan antrean tersebut dan melihat biaya pembangunan rusun yang masih tinggi atau senilai Rp8,5 juta/m2, tentunya harus dikaji lagi," katanya.
Menurut dia, per 100 unit atau dalam 1 tower dibangun dengan biaya Rp23 miliar atau Rp210 juta per unit. Selama ini, lanjut dia, hanya 5 lantai dengan biaya maintenance Rp15 miliar per tahun se-Kota Surabaya (103 tower).
Untuk itu, kata dia, komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk punya roadmap pengentasan warga yang antrean untuk tinggal di rusun itu.
Aning mengatakan antrean itu bisa diatasi dengan menambah jumlah lantai disetiap unit, apakah itu jadi 10 lantai atau 20 lantai dengan menggunakan lift.
"Makanya, Komisi C mendorong dibuat kajian yang intensif," ujarnya.
Ia mencontohkan jika pembangunan rusun 5 lantai, maka perlu 90 tower (per tower 100 unit). Sedangkan pembangunan rusun 20 lantai, maka perlu 23 tower yang bisa diselasaikan dalam waktu 8 tahun asalkan setiap tahun bisa dibangun 3 rusun.
"Jika dibangun 5 rusun pertahun maka selesai dalam waktu 4 tahun," ujarnya.
Adapun alternatif lain untuk menutupi dan mengembalikan bep lift dengan menetapkan biaya sewa yang proporsional. Ia menyebut sesuai ketetapan UU maksimal 3 persen (nilai kontruksi/jumlah unit yang ada), sedangkan pemkot masih belum ada 0. 5 persen.
Aning mengatakan Rusun Gunung Anyar yang sudah siap dipakai saat ini tinggal menunggu pipa air tersier dari PDAM Surabaya yang belum terkoneksi. Kapasitas Rusun Gunung Anyar mencapai 100 unit dan 62 sudah terisi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya meminta Peemkot Surabaya untuk memikirkan nasib sekitar 9.000 warga yang antre untuk bisa menempati rusun.
"Dengan antrean tersebut dan melihat biaya pembangunan rusun yang masih tinggi atau senilai Rp8,5 juta/m2, tentunya harus dikaji lagi," katanya.
Menurut dia, per 100 unit atau dalam 1 tower dibangun dengan biaya Rp23 miliar atau Rp210 juta per unit. Selama ini, lanjut dia, hanya 5 lantai dengan biaya maintenance Rp15 miliar per tahun se-Kota Surabaya (103 tower).
Untuk itu, kata dia, komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk punya roadmap pengentasan warga yang antrean untuk tinggal di rusun itu.
Aning mengatakan antrean itu bisa diatasi dengan menambah jumlah lantai disetiap unit, apakah itu jadi 10 lantai atau 20 lantai dengan menggunakan lift.
"Makanya, Komisi C mendorong dibuat kajian yang intensif," ujarnya.
Ia mencontohkan jika pembangunan rusun 5 lantai, maka perlu 90 tower (per tower 100 unit). Sedangkan pembangunan rusun 20 lantai, maka perlu 23 tower yang bisa diselasaikan dalam waktu 8 tahun asalkan setiap tahun bisa dibangun 3 rusun.
"Jika dibangun 5 rusun pertahun maka selesai dalam waktu 4 tahun," ujarnya.
Adapun alternatif lain untuk menutupi dan mengembalikan bep lift dengan menetapkan biaya sewa yang proporsional. Ia menyebut sesuai ketetapan UU maksimal 3 persen (nilai kontruksi/jumlah unit yang ada), sedangkan pemkot masih belum ada 0. 5 persen.
Aning mengatakan Rusun Gunung Anyar yang sudah siap dipakai saat ini tinggal menunggu pipa air tersier dari PDAM Surabaya yang belum terkoneksi. Kapasitas Rusun Gunung Anyar mencapai 100 unit dan 62 sudah terisi. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021