DPD Partai Serikat Indonesia mengapresiasi kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penerapan universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta pada April 2021 di wilayah setempat.
"Ini menunjukkan keberpihakan nyata dan konkret untuk kepentingan rakyat," ujar Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng kepada wartawan, Rabu.
Pelaksanaan program yang dimulai April 2021 setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman UHC antara Pemerintah Kota Surabaya dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota Surabaya pada Selasa (16/3).
Menurut dia, Eri Cahyadi sebagai wali kota ingin memuliahkan semua warga Surabaya sehingga tak ada perlakuan diskriminasi, khususnay di bidang kesehatan.
Pihaknya mengaku senang dan bangga karena tidak salah mendukung Eri Cahyadi pada kontestasi Pilkada Surabaya 2020 karena programnya yang peduli kepada masyarakat kecil.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dengan sudah adanya UHC maka diharapkan seluruh rumah sakit, khususnya RS Pemerintah, kalau ada warga Surabaya sakit, kendati JKN-KIS iurannya belum bayar maupun belum punya maka harus segera dilayani.
"Pada intinya, kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Pemkot ini sebenarnya tidak ada maksud lain, selain mementingkan terkait seluruh warga Surabaya harus mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Eri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ini menunjukkan keberpihakan nyata dan konkret untuk kepentingan rakyat," ujar Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng kepada wartawan, Rabu.
Pelaksanaan program yang dimulai April 2021 setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman UHC antara Pemerintah Kota Surabaya dengan BPJS Kesehatan di Balai Kota Surabaya pada Selasa (16/3).
Menurut dia, Eri Cahyadi sebagai wali kota ingin memuliahkan semua warga Surabaya sehingga tak ada perlakuan diskriminasi, khususnay di bidang kesehatan.
Pihaknya mengaku senang dan bangga karena tidak salah mendukung Eri Cahyadi pada kontestasi Pilkada Surabaya 2020 karena programnya yang peduli kepada masyarakat kecil.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dengan sudah adanya UHC maka diharapkan seluruh rumah sakit, khususnya RS Pemerintah, kalau ada warga Surabaya sakit, kendati JKN-KIS iurannya belum bayar maupun belum punya maka harus segera dilayani.
"Pada intinya, kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Pemkot ini sebenarnya tidak ada maksud lain, selain mementingkan terkait seluruh warga Surabaya harus mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Eri. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021