Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut data untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada saat ini di daerah setempat siap perbarui dengan data yang sedang dikerjakan oleh Dinas Sosial bersama camat, lurah, hingga ketua RT/RW.
"Dalam data itu nantinya akan lebih diperinci lagi siapa saja yang bekerja dalam satu KK (Kepala Keluarga)," kata dia saat memberi pengarahan kepada para lurah dan camat di kantor Kecamatan Kenjeran di Surabaya, Senin.
Ia mencontohkan jika ada kepala rumah tangga yang bekerja dengan pendapatan di bawah upah minimum kota (UMK), namun mempunyai anak yang sudah lulus sekolah atau sarjana, mereka yang akan mendapat intervensi Pemkot Surabaya.
Eri juga memaparkan bahwa rencananya akan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Misalnya desil satu untuk warga yang tingkat kemiskinannya paling rendah, kemudian desil dua, warga yang lebih layak dan seterusnya.
Dari situlah, lanjut dia, Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga yang masuk dalam klasifikasi desil tersebut.
"Lalu kita pantau dengan harapan warga itu akan lepas dari data MBR. Artinya dia sudah keluar dan sudah mampu. Ini dikarenakan setiap desil memiliki intervensi yang berbeda yakni ada yang tidak memerlukan rumah susun (rusun), ada pula yang membutuhkan pelatihan atau keterampilan kemudian memperoleh peluang kerja," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Kota Surabaya itu, menambahkan apabila pendataan sudah kelar maka akan segera dipublikasikan di kantor kecamatan dan kelurahan masing-masing wilayah.
"Supaya semua warga dapat mengakses. Nanti ada aplikasinya juga," katanya.
Ia mengajak para lurah dan camat bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakatnya.
Selain itu, ia mengatakan jika warga membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kendala, kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi.
"Yang saya sampaikan terus menerus adalah tidak ada arogansi kepada masyarakat dan harus solutif," kata Eri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Dalam data itu nantinya akan lebih diperinci lagi siapa saja yang bekerja dalam satu KK (Kepala Keluarga)," kata dia saat memberi pengarahan kepada para lurah dan camat di kantor Kecamatan Kenjeran di Surabaya, Senin.
Ia mencontohkan jika ada kepala rumah tangga yang bekerja dengan pendapatan di bawah upah minimum kota (UMK), namun mempunyai anak yang sudah lulus sekolah atau sarjana, mereka yang akan mendapat intervensi Pemkot Surabaya.
Eri juga memaparkan bahwa rencananya akan dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Misalnya desil satu untuk warga yang tingkat kemiskinannya paling rendah, kemudian desil dua, warga yang lebih layak dan seterusnya.
Dari situlah, lanjut dia, Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga yang masuk dalam klasifikasi desil tersebut.
"Lalu kita pantau dengan harapan warga itu akan lepas dari data MBR. Artinya dia sudah keluar dan sudah mampu. Ini dikarenakan setiap desil memiliki intervensi yang berbeda yakni ada yang tidak memerlukan rumah susun (rusun), ada pula yang membutuhkan pelatihan atau keterampilan kemudian memperoleh peluang kerja," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Kota Surabaya itu, menambahkan apabila pendataan sudah kelar maka akan segera dipublikasikan di kantor kecamatan dan kelurahan masing-masing wilayah.
"Supaya semua warga dapat mengakses. Nanti ada aplikasinya juga," katanya.
Ia mengajak para lurah dan camat bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakatnya.
Selain itu, ia mengatakan jika warga membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kendala, kelurahan maupun kecamatan diminta turun langsung untuk memberikan solusi.
"Yang saya sampaikan terus menerus adalah tidak ada arogansi kepada masyarakat dan harus solutif," kata Eri. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021