Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menekan kasus COVID-19, terutama di daerah setempat yang jumlahnya cukup tinggi.
Wali Kota Madiun Maidi, Senin malam, mengatakan penerapan PPKM di Kota Madiun tersebut menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
"Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu dari 11 daerah di Jatim yang wajib melaksanakan PPKM selama 11–25 Januari 2021," ujar Wali Kota Maidi dalam keterangannya saat kegiatan persiapan pemberlakuan PPKM di Balai Kota Madiun.
Menurut dia, penetapan Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang wajib melaksanakan PPKM berdasarkan pada kriteria empat indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Yakni, diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3 persen).
Kemudian, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82 persen), tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional (14 persen), dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.
Untuk itu, Pemkot Madiun mengeluarkan Instruksi Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Adapun aturan ini juga didasari oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Adapun kebijakan yang diberlakukan untuk PPKM di Kota Madiun antara lain, membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan "Work From Home" (WFH) sebesar 75 persen dan "Work From Office" (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat di lingkup Pemkot Madiun.
Hal itu kecuali bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; BPBD; Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Rumah Sakit Umum Daerah; UPT Puskesmas tetap melaksanakan WFO.
Sedangkan, instansi pemerintah vertikal/swasta/BUMN/BUMD/lembaga pendidikan menerapkan WFH 75 persen atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun, pada sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Pemkot Madiun juga menginstruksikan masyarakat untuk menunda kegiatan sosial budaya hajatan, resepsi pernikahan. Selanjutnya, juga diberlakukan pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, mal, dan warnet, "game online" sampai dengan pukul 19.00 WIB.
Kemudian, kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, kecuali PKL.
Berikutnya, kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, PKL, toko modern, dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk makan dan minum di tempat dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat, serta dianjurkan untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang. Sedangkan tempat hiburan malam, bioskop, kolam renang, tempat wisata air tutup 24 jam.
Untuk mencegah penularan COVID-19, Pemkot Madiun juga mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan dan kelurahan. Juga, memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi atau karantina.
Pemkot Madiun juga meminta agar warga Kota Madiun tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari dan mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing kelurahan. Hal itu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Madiun.
"Agar peraturan ini dapat berjalan secara maksimal, Pemkot Madiun tetap melakukan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wali Kota Maidi.
Data Satgas COVID-19 Kota Madiun mencatat hingga Senin (11/1/2021) ada 529 warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 356 orang di antaranya telah sembuh, 35 orang masih dalam perawatan, 96 orang jalani isolasi mandiri, dan 42 orang meninggal dunia.
Saat ini, Kota Madiun masuk dalam zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19 dengan tingkat kesembuhan sebesar 67,30 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wali Kota Madiun Maidi, Senin malam, mengatakan penerapan PPKM di Kota Madiun tersebut menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
"Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu dari 11 daerah di Jatim yang wajib melaksanakan PPKM selama 11–25 Januari 2021," ujar Wali Kota Maidi dalam keterangannya saat kegiatan persiapan pemberlakuan PPKM di Balai Kota Madiun.
Menurut dia, penetapan Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang wajib melaksanakan PPKM berdasarkan pada kriteria empat indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Yakni, diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3 persen).
Kemudian, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82 persen), tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional (14 persen), dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen.
Untuk itu, Pemkot Madiun mengeluarkan Instruksi Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Adapun aturan ini juga didasari oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
Adapun kebijakan yang diberlakukan untuk PPKM di Kota Madiun antara lain, membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan "Work From Home" (WFH) sebesar 75 persen dan "Work From Office" (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat di lingkup Pemkot Madiun.
Hal itu kecuali bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; BPBD; Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Rumah Sakit Umum Daerah; UPT Puskesmas tetap melaksanakan WFO.
Sedangkan, instansi pemerintah vertikal/swasta/BUMN/BUMD/lembaga pendidikan menerapkan WFH 75 persen atau sesuai kebutuhan pelayanan yang diperlukan dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun, pada sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Pemkot Madiun juga menginstruksikan masyarakat untuk menunda kegiatan sosial budaya hajatan, resepsi pernikahan. Selanjutnya, juga diberlakukan pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, mal, dan warnet, "game online" sampai dengan pukul 19.00 WIB.
Kemudian, kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum dibatasi pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, kecuali PKL.
Berikutnya, kegiatan restoran, rumah makan, warung makan, PKL, toko modern, dan usaha sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk makan dan minum di tempat dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat, serta dianjurkan untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang. Sedangkan tempat hiburan malam, bioskop, kolam renang, tempat wisata air tutup 24 jam.
Untuk mencegah penularan COVID-19, Pemkot Madiun juga mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 dan Pendekar Waras di tingkat kecamatan dan kelurahan. Juga, memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi atau karantina.
Pemkot Madiun juga meminta agar warga Kota Madiun tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari dan mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing kelurahan. Hal itu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Madiun.
"Agar peraturan ini dapat berjalan secara maksimal, Pemkot Madiun tetap melakukan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wali Kota Maidi.
Data Satgas COVID-19 Kota Madiun mencatat hingga Senin (11/1/2021) ada 529 warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 356 orang di antaranya telah sembuh, 35 orang masih dalam perawatan, 96 orang jalani isolasi mandiri, dan 42 orang meninggal dunia.
Saat ini, Kota Madiun masuk dalam zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19 dengan tingkat kesembuhan sebesar 67,30 persen.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021