Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, akan memberlakukan kebijakan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai di lingkungan pemerintah setempat guna menghambat laju penyebaran COVID-19 di wilayah itu yang masih tinggi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan kebijakan itu menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan pemkot pada Kamis (7/1/2021), seluruh perkantoran nantinya diberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara bergantian," ujar Haris di Madiun, Jumat.
Sesuai Instruksi Mendagri, kebijakan itu diberlakukan selama 15 hari mulai 11-25 Januari 2021. Nantinya maksimal hanya 25 persen pegawai yang bekerja di kantor atau work from office (WFO). Sedangkan sisanya akan bekerja dari rumah.
Sementara untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang langsung berurusan dengan layanan masyarakat, diminta menyesuaikan agar pelayanan tidak terhambat. Seperti di OPD Satpol PP, Dinkes-PPKB, rumah sakit daerah, kantor kelurahan, kecamatan, maupun BPBD.
"Silahkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perangkat daerah, tapi diusahakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, masing-masing perangkat daerah dilakukan WFH secara bergantian tanpa mengurangi pelayanan," katanya.
Sementara, data Satgas COVID-19 Kota Madiun mencatat hingga Jumat (8/1/2021) ada sebanyak 495 warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, sebanyak 349 orang di antaranya telah sembuh, 37 orang meninggal, 30 orang masih menjalani perawatan, dan 79 orang menjalani isolasi mandiri. Jumlah kasus konfirmasi positif sebanyak 495 orang tersebut naik 21 kasus dari sehari sebelumnya yang mencapai 474 orang.
Saat ini Kota Madiun masuk dalam kategori zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19 di Provinsi Jatim dengan tingkat kesembuhan mencapai 70,51 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan kebijakan itu menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan pemkot pada Kamis (7/1/2021), seluruh perkantoran nantinya diberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara bergantian," ujar Haris di Madiun, Jumat.
Sesuai Instruksi Mendagri, kebijakan itu diberlakukan selama 15 hari mulai 11-25 Januari 2021. Nantinya maksimal hanya 25 persen pegawai yang bekerja di kantor atau work from office (WFO). Sedangkan sisanya akan bekerja dari rumah.
Sementara untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang langsung berurusan dengan layanan masyarakat, diminta menyesuaikan agar pelayanan tidak terhambat. Seperti di OPD Satpol PP, Dinkes-PPKB, rumah sakit daerah, kantor kelurahan, kecamatan, maupun BPBD.
"Silahkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perangkat daerah, tapi diusahakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, masing-masing perangkat daerah dilakukan WFH secara bergantian tanpa mengurangi pelayanan," katanya.
Sementara, data Satgas COVID-19 Kota Madiun mencatat hingga Jumat (8/1/2021) ada sebanyak 495 warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, sebanyak 349 orang di antaranya telah sembuh, 37 orang meninggal, 30 orang masih menjalani perawatan, dan 79 orang menjalani isolasi mandiri. Jumlah kasus konfirmasi positif sebanyak 495 orang tersebut naik 21 kasus dari sehari sebelumnya yang mencapai 474 orang.
Saat ini Kota Madiun masuk dalam kategori zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19 di Provinsi Jatim dengan tingkat kesembuhan mencapai 70,51 persen.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021