Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan sosial berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp600 ribu kepada 5.000 orang pekerja asal daerah setempat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaannya.
Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 25 orang di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin.
Ia mengatakan bantuan ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam permasalahan yang dihadapi warga di masa pandemi COVID-19 saat ini.
"Untuk pekerja yang kurang beruntung karena ter-PHK, pemerintah telah hadir. Selain memberikan bantuan, pemkab juga telah berdiskusi dengan para pengusaha saat menetapkan UMK agar menemukan solusi yang tepat," ujar Hudiyono.
Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 25 orang di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin.
Ia mengatakan bantuan ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam permasalahan yang dihadapi warga di masa pandemi COVID-19 saat ini.
"Untuk pekerja yang kurang beruntung karena ter-PHK, pemerintah telah hadir. Selain memberikan bantuan, pemkab juga telah berdiskusi dengan para pengusaha saat menetapkan UMK agar menemukan solusi yang tepat," ujar Hudiyono.
Selain itu, sambung Hudiyono, kebutuhan dasar warga yang terkena PHK juga sudah dipenuhi oleh Pemkab Sidoarjo, mulai dari sekolah gratis untuk anak-anaknya hingga jaminan kesehatan.
Bahkan ke depan, Hudiyono akan mencoba mengupayakan keringanan tagihan listrik dan keringanan pajak.
“Pemerintah tidak pernah diam, selalu mengupayakan solusi bagi kesejahteraan warga," ucapnya.
Bahkan ke depan, Hudiyono akan mencoba mengupayakan keringanan tagihan listrik dan keringanan pajak.
“Pemerintah tidak pernah diam, selalu mengupayakan solusi bagi kesejahteraan warga," ucapnya.
Ia meminta kepada para korban PHK untuk bersabar, karena pandemi ini tidak hanya melanda Sidoarjo, tetapi seluruh dunia mengalaminya.
Hudiyono juga berharap jalinan silaturahim dan komunikasi antara warga dengan pemerintah tidak pernah terputus.
Hudiyono juga berharap jalinan silaturahim dan komunikasi antara warga dengan pemerintah tidak pernah terputus.
"Kalau ada kesulitan, langsung saja komunikasi dengan pemerintah, dengan pemdes setempat. Jangan sampai komunikasi terputus," ujarnya.
Bantuan kali ini dikhususkan bagi pekerja ter-PHK yang ber-KTP Sidoarjo. Tercatat para pekerja korban PHK ini berasal dari 65 perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo.
Pada hari yang sama, ribuan korban PHK di Sidoarjo juga mendapatkan bantuan sosial. Pencairan bantuan tersebar di beberapa titik, salah satunya Kantor BPR Delta Artha untuk mencegah kerumunan massa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi mengatakan bantuan tersebut sebagai stimulan bagi para pekerja korban PHK agar tetap semangat dan termotivasi kembali.
"Total anggaran yang kami keluarkan untuk bantuan ini sebesar Rp3 miliar untuk 5.000 korban PHK se-Sidoarjo," ujarnya.
Pada hari yang sama, ribuan korban PHK di Sidoarjo juga mendapatkan bantuan sosial. Pencairan bantuan tersebar di beberapa titik, salah satunya Kantor BPR Delta Artha untuk mencegah kerumunan massa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi mengatakan bantuan tersebut sebagai stimulan bagi para pekerja korban PHK agar tetap semangat dan termotivasi kembali.
"Total anggaran yang kami keluarkan untuk bantuan ini sebesar Rp3 miliar untuk 5.000 korban PHK se-Sidoarjo," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020