Sebanyak 422 relawan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim diterjunkan untuk memantau penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2020 yang berlangsung Rabu (9/12) ini.
Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen mengatakan ada 422 relawan pemantau telah diterjunkan di 31 kecamatan di Surabaya untuk memantau agar proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan secara transparan, jujur dan adil.
"Beberapa hal yang menjadi fokus pemantauan, di antaranya masalah politik uang, intimidasi pemilih, kecurangan penyelenggara TPS, serta penerapan protokol kesehatan," katanya.
Menurut dia, pola politik uang kerap kali dilakukan pada saat menjelang pemilih menuju TPS, dengan mengondisikan orang atau sekelompok orang di luar tim sukses atau tim pemenangan sebagai eksekutor pembagi uang atau bentuk lainnya, seperti sembako kepada calon pemilih.
Kemudian yang kedua, lanjut dia, masalah intimidasi pemilih, pola tindakan ini dilakukan untuk menakut-nakuti pemilih untuk memberikan pilihannya kepada salah satu pasangan calon, aktor eksekutornya bisa dari sekelompok preman yang disegani atau ditakuti di daerah tersebut.
Selain itu, kata dia, masalah kecurangan penyelenggara TPS, aktor yang bermain adalah para petugas KPPS yang memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk memanipulasi hasil perolehan suara dengan cara mengubah hasil perolehan suara pemilih dalam proses penghitungan suara atau dapat juga dengan cara sengaja tidak memberikan Form C.
Pemberitahuan KWK kepada calon pemilih yang teridentifikasi sebagai pemilih yang orientasinya ke salah satu pasangan calon, pola ini untuk membuat pemilih enggan untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya, tujuannya adalah untuk mereduksi basis suara pasangan calon tertentu.
Adapun fokus pemantauan yang lainnya, menurut Novli, adalah terkait masalah penerapan protokol kesehatan, sejauh mana protokol kesehatan benar-benar diterapkan selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.
"Kami juga memastikan apakah penyelenggara serta pemilih telah menggunakan alat pelindung diri, apakah tiap-tiap TPS telah menyediakan alat mencuci tangan, sarung tangan, bilik khusus, serta pemeriksaan suhu tubuh pemilih saat hendak memasuki TPS," katanya.
Pihaknya, termasuk juga memantau apakah petugas keamanan dan pengawas TPS menjalankan fungsinya dengan baik, mencegah terjadinya kerumunan orang pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sementara pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai, yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen, yakni Partai Perindo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen mengatakan ada 422 relawan pemantau telah diterjunkan di 31 kecamatan di Surabaya untuk memantau agar proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan secara transparan, jujur dan adil.
"Beberapa hal yang menjadi fokus pemantauan, di antaranya masalah politik uang, intimidasi pemilih, kecurangan penyelenggara TPS, serta penerapan protokol kesehatan," katanya.
Menurut dia, pola politik uang kerap kali dilakukan pada saat menjelang pemilih menuju TPS, dengan mengondisikan orang atau sekelompok orang di luar tim sukses atau tim pemenangan sebagai eksekutor pembagi uang atau bentuk lainnya, seperti sembako kepada calon pemilih.
Kemudian yang kedua, lanjut dia, masalah intimidasi pemilih, pola tindakan ini dilakukan untuk menakut-nakuti pemilih untuk memberikan pilihannya kepada salah satu pasangan calon, aktor eksekutornya bisa dari sekelompok preman yang disegani atau ditakuti di daerah tersebut.
Selain itu, kata dia, masalah kecurangan penyelenggara TPS, aktor yang bermain adalah para petugas KPPS yang memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk memanipulasi hasil perolehan suara dengan cara mengubah hasil perolehan suara pemilih dalam proses penghitungan suara atau dapat juga dengan cara sengaja tidak memberikan Form C.
Pemberitahuan KWK kepada calon pemilih yang teridentifikasi sebagai pemilih yang orientasinya ke salah satu pasangan calon, pola ini untuk membuat pemilih enggan untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya, tujuannya adalah untuk mereduksi basis suara pasangan calon tertentu.
Adapun fokus pemantauan yang lainnya, menurut Novli, adalah terkait masalah penerapan protokol kesehatan, sejauh mana protokol kesehatan benar-benar diterapkan selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.
"Kami juga memastikan apakah penyelenggara serta pemilih telah menggunakan alat pelindung diri, apakah tiap-tiap TPS telah menyediakan alat mencuci tangan, sarung tangan, bilik khusus, serta pemeriksaan suhu tubuh pemilih saat hendak memasuki TPS," katanya.
Pihaknya, termasuk juga memantau apakah petugas keamanan dan pengawas TPS menjalankan fungsinya dengan baik, mencegah terjadinya kerumunan orang pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sementara pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai, yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen, yakni Partai Perindo. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020