Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya mengukuhkan Satuan Tugas Antipolitik Uang jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di wilayah setempat.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Surabaya Yusuf Lakaseng menyebut sekitar 300 prang kadernya tergabung dalam satgas ini.
"Mereka akan efektif bekerja mulai hari tenang, yaitu tanggal 6 hingga hari pemilihan 9 Desember 2020," katanya setelah mengukuhkan Satgas Antipolitik Uang di Surabaya, Jumat malam.
Yusuf menjelaskan para kadernya yang tergabung dalam Satgas Antipolitik Uang sebelum dikukuhkan telah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan.
"Di antaranya saat pelatihan kami beri penjelasan bawah politik uang itu dilarang. Pihak pemberi maupun penerimanya bisa dipidana," ujarnya.
Sebanyak 300 orang kader PSI yang tergabung dalam Satgas Antipolitik Uang tersebut tersebar di berbagai kampung wilayah Kota Surabaya. Yusuf menandaskan, nantinya mereka akan memantau transaksi politik uang dari kampung atau tempat tinggalnya masing-masing.
"Ada tiga nomor yang kami sediakan sebagai Call Center atau pusat informasi. Hasil temuan mereka, baik itu berupa rekaman video atau foto, nantinya akan dikirim di tiga nomor call center itu, untuk selanjutnya kami serahkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu," ucap Yusuf.
Pada Pilkada Kota Surabaya 2020, PSI mendukung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Eri Cahyadi - Armuji (Erji), yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Yusuf, elektabilitas Erji unggul 11,8 persen dibandingkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin - Mujiaman, yang diusung koalisi delapan partai politik (PKB, PPP, PAN, PKS. Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem), berdasarkan hasil survei terbaru yang diumumkan Lembaga Survei “Surabaya Survey Center” (SSC).
"Jangan sampai kemenangan Erji yang sudah di depan mata berdasarkan hasil survei itu ternodai oleh politik uang. Kami tidak ingin hati nurani rakyat dibeli oleh politik uang," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Surabaya Yusuf Lakaseng menyebut sekitar 300 prang kadernya tergabung dalam satgas ini.
"Mereka akan efektif bekerja mulai hari tenang, yaitu tanggal 6 hingga hari pemilihan 9 Desember 2020," katanya setelah mengukuhkan Satgas Antipolitik Uang di Surabaya, Jumat malam.
Yusuf menjelaskan para kadernya yang tergabung dalam Satgas Antipolitik Uang sebelum dikukuhkan telah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan.
"Di antaranya saat pelatihan kami beri penjelasan bawah politik uang itu dilarang. Pihak pemberi maupun penerimanya bisa dipidana," ujarnya.
Sebanyak 300 orang kader PSI yang tergabung dalam Satgas Antipolitik Uang tersebut tersebar di berbagai kampung wilayah Kota Surabaya. Yusuf menandaskan, nantinya mereka akan memantau transaksi politik uang dari kampung atau tempat tinggalnya masing-masing.
"Ada tiga nomor yang kami sediakan sebagai Call Center atau pusat informasi. Hasil temuan mereka, baik itu berupa rekaman video atau foto, nantinya akan dikirim di tiga nomor call center itu, untuk selanjutnya kami serahkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu," ucap Yusuf.
Pada Pilkada Kota Surabaya 2020, PSI mendukung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Eri Cahyadi - Armuji (Erji), yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Yusuf, elektabilitas Erji unggul 11,8 persen dibandingkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin - Mujiaman, yang diusung koalisi delapan partai politik (PKB, PPP, PAN, PKS. Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem), berdasarkan hasil survei terbaru yang diumumkan Lembaga Survei “Surabaya Survey Center” (SSC).
"Jangan sampai kemenangan Erji yang sudah di depan mata berdasarkan hasil survei itu ternodai oleh politik uang. Kami tidak ingin hati nurani rakyat dibeli oleh politik uang," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020