Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Dhito) dengan pasangannya calon Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa memaparkan tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam debat publik ketiga yang digelar oleh KPU Kabupaten Kediri.
Pada debat publik ketiga yang digelar di sebuah hotel wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (1/12) malam, Dhito menegaskan jika dirinya dipercaya sebagai pemimpin di Kabupaten Kediri akan bertindak tegas jika ada pegawai yang terbukti melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
Ia juga meminta instansi untuk tertib administrasi demi menghindari temuan dari BPK. Motivasi untuk tertib administrasi akan terus digalakkan demi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.
"Tidak bisa dipungkiri, Kabupaten Kediri empat tahun dapatkan WTP. Tugas untuk mempertahankan hal tersebut. Dari sisi administrasi, pelaksanaan kami pantau terus kinerja dari dinas di Kabupaten Kediri. Jika terbukti KKN akan dipecat," kata Dhito.
Ia berjanji akan memanfaatkan berbagai macam ruang untuk dialog dengan warga. Dengan demikian, bisa diketahui berbagai macam masalah, sehingga bisa segera dicari jalan keluarnya.
"Untuk membangun Kabupaten Kediri, kami hadir tidak dengan pandangan kami saja melainkan ada pandangan lain. Kami bukan antikritik, jadi akan diskusi, dialog. Jumat ngopi, ngobrol persoalan dan solusi. Ini demi membangun Kediri bersama tanpa tebang pilih. Satu pilihan atau tidak, pandangan kami hanya satu selama demi kepentingan Kabupaten Kediri," ujar dia.
Dhito juga menegaskan dalam membuat aturan nantinya akan mengambil langkah-langkah agar tidak tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.
"Selama regulasi dibutuhkan oleh pemda, oleh masyarakat akan kami keluarkan. Itu pun kami lihat regulasi oleh Pemprov Jatim. Regulasi yang kami keluarkan akan konsultasikan ke pusat dan provinsi. Kami tidak mungkin berani mengeluarkan perda bertabrakan dengan peraturan dari pusat dan provinsi," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar debat pamungkas atau yang ketiga sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 9 Desember 2020.
Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi mengatakan debat ini sebagai sarana masyarakat untuk lebih tahu terkait dengan visi misi pasangan calon yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan masyarakat Kabupaten Kediri dalam menentukan pilihan.
"Kesuksesan dan keberhasilan pemilihan bupati ini adalah tanggung jawab kita bersama, untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk hadir di TPS (tempat pemungutan suara), jangan golput, apapun pilihannya tentukan dengan sebaik-baiknya," kata Ninik.
Pelaksanaan debat tersebut, lanjut dia, merupakan debat pamungkas karena agenda tersebut adalah debat yang terakhir. Debat sudah berlangsung tiga kali ini, sebelum pelaksanaan pemberian hak suara, 9 Desember 2020. Kegiatan debat berlangsung di sebuah hotel di Kota Kediri.
Di Kabupaten Kediri, pilkada hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa. Calon bupati Hanindhito merupakan putra dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
KPU Kabupaten Kediri berharap dengan penyampaian debat bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memahami visi misi dari pasangan calon yang ikut pilkada ini.
Debat tersebut mengambil tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan beberapa tema misalnya kebijakan bidang hubungan lembaga vertikal dan lembaga horizontal, kebijakan bidang manajemen pemerintahan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan beberapa sub tema lainnya.
KPU Kabupaten Kediri melibatkan lima panelisnya, yakni Dian Fericha (akademisi), Kukuh Budi Mulya (akademisi), Muflihul Hadi (Ombudsman RI Perwakilan Jatim), Iskandar Tsani (akademisi), dan Yana S Hijri (akademisi).
Acara debat tersebut juga dihadiri jajaran KPU Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri, dan tamu undangan lainnya. Acara digelar dengan protokol kesehatan ketat karena masa pandemi COVID-19.
Pilkada Kabupaten Kediri akan diikuti 1.231.512 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Aspirasi mereka akan disalurkan pada 3.311 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Pada debat publik ketiga yang digelar di sebuah hotel wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (1/12) malam, Dhito menegaskan jika dirinya dipercaya sebagai pemimpin di Kabupaten Kediri akan bertindak tegas jika ada pegawai yang terbukti melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
Ia juga meminta instansi untuk tertib administrasi demi menghindari temuan dari BPK. Motivasi untuk tertib administrasi akan terus digalakkan demi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK.
"Tidak bisa dipungkiri, Kabupaten Kediri empat tahun dapatkan WTP. Tugas untuk mempertahankan hal tersebut. Dari sisi administrasi, pelaksanaan kami pantau terus kinerja dari dinas di Kabupaten Kediri. Jika terbukti KKN akan dipecat," kata Dhito.
Ia berjanji akan memanfaatkan berbagai macam ruang untuk dialog dengan warga. Dengan demikian, bisa diketahui berbagai macam masalah, sehingga bisa segera dicari jalan keluarnya.
"Untuk membangun Kabupaten Kediri, kami hadir tidak dengan pandangan kami saja melainkan ada pandangan lain. Kami bukan antikritik, jadi akan diskusi, dialog. Jumat ngopi, ngobrol persoalan dan solusi. Ini demi membangun Kediri bersama tanpa tebang pilih. Satu pilihan atau tidak, pandangan kami hanya satu selama demi kepentingan Kabupaten Kediri," ujar dia.
Dhito juga menegaskan dalam membuat aturan nantinya akan mengambil langkah-langkah agar tidak tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.
"Selama regulasi dibutuhkan oleh pemda, oleh masyarakat akan kami keluarkan. Itu pun kami lihat regulasi oleh Pemprov Jatim. Regulasi yang kami keluarkan akan konsultasikan ke pusat dan provinsi. Kami tidak mungkin berani mengeluarkan perda bertabrakan dengan peraturan dari pusat dan provinsi," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar debat pamungkas atau yang ketiga sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, 9 Desember 2020.
Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi mengatakan debat ini sebagai sarana masyarakat untuk lebih tahu terkait dengan visi misi pasangan calon yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan masyarakat Kabupaten Kediri dalam menentukan pilihan.
"Kesuksesan dan keberhasilan pemilihan bupati ini adalah tanggung jawab kita bersama, untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk hadir di TPS (tempat pemungutan suara), jangan golput, apapun pilihannya tentukan dengan sebaik-baiknya," kata Ninik.
Pelaksanaan debat tersebut, lanjut dia, merupakan debat pamungkas karena agenda tersebut adalah debat yang terakhir. Debat sudah berlangsung tiga kali ini, sebelum pelaksanaan pemberian hak suara, 9 Desember 2020. Kegiatan debat berlangsung di sebuah hotel di Kota Kediri.
Di Kabupaten Kediri, pilkada hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa. Calon bupati Hanindhito merupakan putra dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
KPU Kabupaten Kediri berharap dengan penyampaian debat bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memahami visi misi dari pasangan calon yang ikut pilkada ini.
Debat tersebut mengambil tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan beberapa tema misalnya kebijakan bidang hubungan lembaga vertikal dan lembaga horizontal, kebijakan bidang manajemen pemerintahan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan beberapa sub tema lainnya.
KPU Kabupaten Kediri melibatkan lima panelisnya, yakni Dian Fericha (akademisi), Kukuh Budi Mulya (akademisi), Muflihul Hadi (Ombudsman RI Perwakilan Jatim), Iskandar Tsani (akademisi), dan Yana S Hijri (akademisi).
Acara debat tersebut juga dihadiri jajaran KPU Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri, dan tamu undangan lainnya. Acara digelar dengan protokol kesehatan ketat karena masa pandemi COVID-19.
Pilkada Kabupaten Kediri akan diikuti 1.231.512 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Aspirasi mereka akan disalurkan pada 3.311 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020