Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kajian daerah tentang sistem pengelolaan data kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Ketua Tim Kajian Daerah Wantannas Hadian Ananta Wardhana mengemukakan, timnya telah memantau berbagai prestasi Banyuwangi, salah satunya terkait updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilainya telah dilakukan dengan baik.
"Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun. Banyuwangi pun mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan COVID-19," katanya.
Menurut dia, Banyuwangi dinilai juga juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis teknologi informasi (TI), sehingga semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.
Katanya, sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius, banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik.
"Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi. Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas," ujarnya.
Banyuwangi sendiri telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan yang dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.
"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah," tuturnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Menurutnya, dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran, dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.
"Kami punya sistem UGD kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur," kata Anas.
Ia mengemukakan, pemkab bersinergi dengan banyak pihak, dan apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain.
Di masa pandemi ini, data sangat bermanfaat dalam melakukan pendataan penerima bansos. Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK.
Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.
"Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, maka sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda," katanya.
Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti kantor camat, kantor desa dan tempat ibadah.
"Mereka yang belum berhak dan belum menerima, kami sediakan aplikasi pelaporan daring. Mereka silakan memasukkan datanya. Sistem akan langsung membaca, kalau ternyata mereka sudah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Jadi sistem ini bisa meminimalisir masalah ketidaktepatan sasaran," paparnya.
Rombongan Tim Kajian Daerah Wantannas diketuai Hadian Ananta Wardhana, didampingi Laksma TNI Supendi, pakar tata kota Dr. Yayat Supriatna serta para anggota tim lainnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Ketua Tim Kajian Daerah Wantannas Hadian Ananta Wardhana mengemukakan, timnya telah memantau berbagai prestasi Banyuwangi, salah satunya terkait updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilainya telah dilakukan dengan baik.
"Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun. Banyuwangi pun mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan COVID-19," katanya.
Menurut dia, Banyuwangi dinilai juga juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis teknologi informasi (TI), sehingga semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.
Katanya, sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius, banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik.
"Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi. Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas," ujarnya.
Banyuwangi sendiri telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan yang dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.
"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah," tuturnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Menurutnya, dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran, dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.
"Kami punya sistem UGD kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur," kata Anas.
Ia mengemukakan, pemkab bersinergi dengan banyak pihak, dan apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain.
Di masa pandemi ini, data sangat bermanfaat dalam melakukan pendataan penerima bansos. Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK.
Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.
"Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, maka sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda," katanya.
Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti kantor camat, kantor desa dan tempat ibadah.
"Mereka yang belum berhak dan belum menerima, kami sediakan aplikasi pelaporan daring. Mereka silakan memasukkan datanya. Sistem akan langsung membaca, kalau ternyata mereka sudah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Jadi sistem ini bisa meminimalisir masalah ketidaktepatan sasaran," paparnya.
Rombongan Tim Kajian Daerah Wantannas diketuai Hadian Ananta Wardhana, didampingi Laksma TNI Supendi, pakar tata kota Dr. Yayat Supriatna serta para anggota tim lainnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020