Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong daerah untuk membentuk Layanan Umum Daerah (BLUD) tentang Pengelolaan Persampahan sebagai upaya terlaksananya pengelolaan sampah yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Mohammad Ardian dalam sosialisasi secara virtual Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) tentang pengelolaan persampahan yang dilaksanakan di Banyuwangi dan dibuka Bupati Abdullah Azwar Anas sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis.
"BLUD adalah salah satu opsi kelembagaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sampah," ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Mohammad Ardian dalam sambutannya.
Menurut ia, BLUD tentang pengelolaan persampahan belum banyak dibuat oleh OPD di kabupaten/kota di Indonesia, padahal BLUD memiliki banyak manfaat. Selain lebih efisien dan produktif, sistem ini juga membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan roh pelayanan publik.
Oleh karena itu, lewat sosialisasi ini, ia mendorong daerah untuk membentuk BLUD pengelolaan persampahan demi terlaksananya pengelolaan persampahan yang lebih baik.
Dengan BLUD, katanya, daerah dapat melakukan akselerasi pelayanan pengelolaan sampah dan dari sisi pengelolaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan produktif.
"BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan sampahnya," kata Ardian.
Ia menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang berada di bawah pemerintah BLUD dapat menerima pendanaan yang reguler untuk menjamin keberlanjutannya, dan BLUD juga bisa bisa melakukan pengelolaan sampah hingga level kabupaten, tidak hanya sebatas desa-desa.
"Dengan berbagai keunggulan BLUD ini, kami mendorong agar kabupaten/kota agar membuat BLUD pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan persampahannya," tuturnya.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale yang turut bergabung dalam sosialisasi itu menyampaikan, sampah telah menjadi isu global, untuk itulah aksi-aksi pengelolaan sampah secara holistik dan komprehensif sangat diperlukan secara bersama di seluruh belahan dunia.
"Ini bisa kita lakukan secara bersama. Kemitraan menjadi opsi penting ketimbang kita melakukannya sendiri-sendiri," katanya.
Vegard juga mengapresiasi Bupati Banyuwnagi yang mulai memperhatikan masalah sampah. Salah satu contohnya Banyuwangi bersama PT Systemiq Lestari Indonesia melalui program STOP melakukan piloting pemilahan sampah dan kampanye perubahan perilaku di wilayah pesisir Kecamatan Muncar.
Sementara itu, Bupati Azwar Anas menyambut baik PPK-BLUD tentang persampahan ini, dan ia berharap sosialisasi PPK-BLUD bisa menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya.
"Masalah sampah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di 2021. Apalagi, sampah masuk dalam isu prioritas di sektor lingkungan hidup. Kami semua akan terus berupaya," kata Azwar Anas.
Sejak tahun lalu, Organisasi non-pemerintah dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq, Banyuwangi terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar melalui program STOP. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah.
"Kami akan mengikuti arahan Kemendagri untuk membuat BLUD persampahan. Saat kita sedang menyiapkan instrumennya, salah satunya membentuk UPT persampahan," tuturnya.
Dalam sosialisasi PPK-BLUD itu juga dihadiri Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, tim dari PT Systemiq Lestari Indonesia, dan hadir pula sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kemendagri Budi Santosa, Direktur SUPD I Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Pengelolaan Persampahan KLHK Dr. Novrizal Tahar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Hal ini disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Mohammad Ardian dalam sosialisasi secara virtual Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) tentang pengelolaan persampahan yang dilaksanakan di Banyuwangi dan dibuka Bupati Abdullah Azwar Anas sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis.
"BLUD adalah salah satu opsi kelembagaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sampah," ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Mohammad Ardian dalam sambutannya.
Menurut ia, BLUD tentang pengelolaan persampahan belum banyak dibuat oleh OPD di kabupaten/kota di Indonesia, padahal BLUD memiliki banyak manfaat. Selain lebih efisien dan produktif, sistem ini juga membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan roh pelayanan publik.
Oleh karena itu, lewat sosialisasi ini, ia mendorong daerah untuk membentuk BLUD pengelolaan persampahan demi terlaksananya pengelolaan persampahan yang lebih baik.
Dengan BLUD, katanya, daerah dapat melakukan akselerasi pelayanan pengelolaan sampah dan dari sisi pengelolaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan produktif.
"BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan sampahnya," kata Ardian.
Ia menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang berada di bawah pemerintah BLUD dapat menerima pendanaan yang reguler untuk menjamin keberlanjutannya, dan BLUD juga bisa bisa melakukan pengelolaan sampah hingga level kabupaten, tidak hanya sebatas desa-desa.
"Dengan berbagai keunggulan BLUD ini, kami mendorong agar kabupaten/kota agar membuat BLUD pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan persampahannya," tuturnya.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale yang turut bergabung dalam sosialisasi itu menyampaikan, sampah telah menjadi isu global, untuk itulah aksi-aksi pengelolaan sampah secara holistik dan komprehensif sangat diperlukan secara bersama di seluruh belahan dunia.
"Ini bisa kita lakukan secara bersama. Kemitraan menjadi opsi penting ketimbang kita melakukannya sendiri-sendiri," katanya.
Vegard juga mengapresiasi Bupati Banyuwnagi yang mulai memperhatikan masalah sampah. Salah satu contohnya Banyuwangi bersama PT Systemiq Lestari Indonesia melalui program STOP melakukan piloting pemilahan sampah dan kampanye perubahan perilaku di wilayah pesisir Kecamatan Muncar.
Sementara itu, Bupati Azwar Anas menyambut baik PPK-BLUD tentang persampahan ini, dan ia berharap sosialisasi PPK-BLUD bisa menjadi momentum daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampahnya.
"Masalah sampah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di 2021. Apalagi, sampah masuk dalam isu prioritas di sektor lingkungan hidup. Kami semua akan terus berupaya," kata Azwar Anas.
Sejak tahun lalu, Organisasi non-pemerintah dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq, Banyuwangi terus melakukan pendampingan penanganan sampah laut di Kecamatan Muncar melalui program STOP. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas warga desa dalam masalah pengelolaan sampah.
"Kami akan mengikuti arahan Kemendagri untuk membuat BLUD persampahan. Saat kita sedang menyiapkan instrumennya, salah satunya membentuk UPT persampahan," tuturnya.
Dalam sosialisasi PPK-BLUD itu juga dihadiri Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, tim dari PT Systemiq Lestari Indonesia, dan hadir pula sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kemendagri Budi Santosa, Direktur SUPD I Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Pengelolaan Persampahan KLHK Dr. Novrizal Tahar, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020