Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengakui adanya pengurangan jumlah Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) di tahun ajaran 2020/2021, dari semula dianggarkan untuk 12 bulan menjadi hanya delapan bulan.
"Iya (ada pengurangan) hanya delapan bulan yang dicairkan karena dananya untuk kebutuhan (penanganan) COVID-19. Terkait pencairan tergantung sekolah akan mengajukan kapan," ujar Wahid dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.
Dengan adanya pengurangan BPOPP tersebut, kata Wahid, bagi sekolah yang sudah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah setahun terakhir bisa mengutamakan untuk operasional sekolah dan pembayaran honor guru tidak tetap (GTT) serta pegawai tidak tetap (PTT).
"Sedangkan pembangunan sarana prasarana bisa ditunda, termasuk gelaran wisuda atau study tour juga," ujarnya.
Dikatakan Wahid, meskipun ada pengurangan pada tahun ajaran 2020/2021, dana BPOPP masih ada untuk tahun 2021. Mengenai besarannya tergantung hasil rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.
Sebelumnya wali murid mengeluhkan biaya pendidikan di SMAN 10 Surabaya, karena separuh dari besaran biaya pendidikan yang diperuntukkan kegiatan sekolah selama setahun dibebankan kepada para wali murid. Terlebih besaran biaya juga bervariasi, tergantung kegiatan di setiap tingkat kelas.
Salah satu wali murid, Agus, mengaku akan mengajukan keringanan pembiayaan karena cukup berat jika harus mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp3,7 juta untuk saat ini.
"Kakaknya dulu sekolah di sini gratis, kaget juga sekarang bayar. Maunya minta keringanan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 bidang Kesiswaan Usman Hariyono menuturkan jika wali murid keberatan akan program sekolah, maka pihaknya bisa menghapus program tersebut.
"Ada outing class untuk menginspirasi kalau siswa mau memilih kampus. Dan memang butuh dana, tapi kalau orang tua keberatan ya kami hapus," katanya.
Tak hanya itu, sejumlah kegiatan juga rencananya akan dihapus sesuai dengan keluhan orang tua, seperti wisuda, buku kenangan hingga foto ijazah.
"Wisuda juga tetap kami programkan meskipun pandemi tapi kalau batal ya sudah. Wali murid kelas XII sepertinya memilih plafon paling minim dengan meniadakan wisuda," ujar Usman.
Jika sejumlah opsi dihapus, pihak sekolah akan mengambil opsi lain seperti anggaran foto ijazah dihapus maka pihak sekolah bisa membuat standar aturan dan siswa bisa mengumpulkan fotonya.
"Mungkin orang tua kaget dengan pembiayaan ini karena ada angsuran, padahal angsuran ini bisa ditentukan orang tua. Tidak harus tiap bulan dan hari ini juga banyak yang mengajukan keringanan," katanya.
Penghapusan sejumlah kegiatan ini menjadi alternatif untuk pembiayaan sekolah. Pasalnya ada pembiayaan gaji GTT dan PTT sebanyak 37 orang yang tidak bisa dikurangi.
"Beban sekolah juga semakin besar saat tahu kalau bantuan dari pemerintah BPOPP yang awalnya 12 bulan dijadikan enam bulan. Sekolah tahu ya saat mau sosialisasi pembiayaan ke orang tua," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020