![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/420069/kemenkop-bantu-11-juta-umkm-di-jatim-program-banpres-pum&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/09/30/309-menkop1.jpg&description=Kemenkop bantu 1,1 juta UMKM di Jatim program Banpres-PUM"){kind=link}
Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan bantuan kepada 1,1 juta UMKM di Jawa Timur berupa program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM).
"Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM selama pandemi COVID-19 dan program untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di sela kunjungan kerjanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.
Salah satunya, bagi UMKM yang bankable, pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak.
Sedangkan bagi UMKM yang unbankable, diberikan bantuan oleh Presiden melalui Banpres-PUM.
“UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 juta melalui Banpres-PUM. Untuk satu kabupaten/kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkannya,” ucapnya.
Untuk Jatim, kata Teten, saat ini sudah di atas rata rata dan apabila ada tambahan kuota maka akan diberi perhatian.
Menteri Teten berharap ke depan akan membuat model bersama dengan LPDB, yaitu menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan murah untuk UMKM atau setidaknya di seluruh Indonesia sebanyak 54 juta pelaku usaha mikro.
“Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin UMKM diurus satu per satu. Maka pemerintah membuat intervensi, melalui koperasi,” katanya.
Selain melalui Banpres-PUM, bantuan kepada usaha mikro juga diberikan berupa LPDB KUMKM yang terbagi dalam dua tahap.
Diawali tahap I pada Juli 2020 telah tersalurkan dana sebesar Rp86,769 miliar kepada 12 koperasi. Sedangkan tahap II di September ini akan disalurkan kepada delapan koperasi dengan total Rp138 miliar sehingga total Rp225,45 miliar akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.
Sementara itu, secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim dan diharapkan ke depan dapat memperoleh kuota tambahan UMKM memperoleh Banpres-PUM.
“Kami laporkan ke Presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim didukung oleh UMKM. Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan dan semoga dapat didukung 2 juta bantuan Produktif Usaha Mikro (PUM),” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dengan tingginya angka tersebut, Gubernur Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jatim.
“Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan COVID-19,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah bersama Menteri Teten Masduki juga menyerahkan secara simbolis LPDB KUMKM kepada delapan penerima yaitu, KUD Gondanglegi, KPRI Tut Wuri, KSU Artha Abadi, KUM Lestari Makmur Poncokusumo, KSPPS BMT NU Jatim, KSPPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Permata Jatim, dan KSPPS Mitra Usaha Ideal.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM selama pandemi COVID-19 dan program untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di sela kunjungan kerjanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.
Salah satunya, bagi UMKM yang bankable, pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak.
Sedangkan bagi UMKM yang unbankable, diberikan bantuan oleh Presiden melalui Banpres-PUM.
“UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 juta melalui Banpres-PUM. Untuk satu kabupaten/kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkannya,” ucapnya.
Untuk Jatim, kata Teten, saat ini sudah di atas rata rata dan apabila ada tambahan kuota maka akan diberi perhatian.
Menteri Teten berharap ke depan akan membuat model bersama dengan LPDB, yaitu menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan murah untuk UMKM atau setidaknya di seluruh Indonesia sebanyak 54 juta pelaku usaha mikro.
“Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin UMKM diurus satu per satu. Maka pemerintah membuat intervensi, melalui koperasi,” katanya.
Selain melalui Banpres-PUM, bantuan kepada usaha mikro juga diberikan berupa LPDB KUMKM yang terbagi dalam dua tahap.
Diawali tahap I pada Juli 2020 telah tersalurkan dana sebesar Rp86,769 miliar kepada 12 koperasi. Sedangkan tahap II di September ini akan disalurkan kepada delapan koperasi dengan total Rp138 miliar sehingga total Rp225,45 miliar akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.
Sementara itu, secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim dan diharapkan ke depan dapat memperoleh kuota tambahan UMKM memperoleh Banpres-PUM.
“Kami laporkan ke Presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim didukung oleh UMKM. Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan dan semoga dapat didukung 2 juta bantuan Produktif Usaha Mikro (PUM),” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dengan tingginya angka tersebut, Gubernur Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jatim.
“Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan COVID-19,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah bersama Menteri Teten Masduki juga menyerahkan secara simbolis LPDB KUMKM kepada delapan penerima yaitu, KUD Gondanglegi, KPRI Tut Wuri, KSU Artha Abadi, KUM Lestari Makmur Poncokusumo, KSPPS BMT NU Jatim, KSPPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Permata Jatim, dan KSPPS Mitra Usaha Ideal.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020