Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta petugas penyuluh keluarga berencana (KB) untuk bersama-sama membantu mencegah penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19, terutama dari klaster keluarga.

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng berbagai pihak, khususnya Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk mengerahkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk terus menyosialisasikan program 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19," katanya pada kegiatan Temu Bareng Penyuluh KB Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Rabu.

Ia mengemukakan program nasional adalah "Bersatu lawan COVID-19", sedangkan untuk Jawa Timur adalah "Bergotong-royong Lawan COVID-19" sebab untuk melawan virus ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bergotong-royong dan bahu-membahu.

"Yang harus diwaspadai adalah lahirnya klaster keluarga, apalagi ada 19 kabupaten atau kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember nanti. Untuk itu, diharapkan penyuluh KB bisa melakukan sinergitas dengan petugas masing-masing di kampung dan di wilayah kerjanya," katanya.

Ia menjelaskan penyuluh KB ini tugasnya multi, multi dan multi karena seorang penyuluh KB, adalah sosok yang sangat luar biasa, sebab seorang Penyuluh KB adalah orang yang memiliki kemampuan konseling luar biasa.

"Masyarakat kalau sudah berkonsultasi akan lama dan bisa semua hal dikonsultasikan," katanya.

Bahkan di era digital ini, kata Khofifah, tugas penyukuh KB semakin seru, dimana muncul permasalahan baru, yaitu banyaknya anak yang sudah kecanduan dengan gawai. Untuk itu, kemampuan penyuluh KB juga harus terus ditingkatkan sebab tantangan ke depan akan semakin sulit.

"Penyuluh KB ini harus sangat advance tapi sayang kurang tereksplor. Untuk itu, para penyuluh KB harus berani mengeksplor diri sendiri," katanya.

Khofifah menjelaskan, menurut data yang ada, sebanyak 86 persen masyarakat sangat tahu bagaimana penyebaran COVID-19, namun 46 persen lebih mengkhawatirkan soal ekonomi dan hanya 43 persen saja yang mementingkan masalah kesehatan.

"Inilah Pak Teguh (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, red), penyuluh KB sangat dibutuhkan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Jawa Timur Sukaryo Teguh Santoso mengatakan selain pengaruhnya kehidupan keluarga, pandemi COVID-19 yang dimulai sejak Februari 2020 telah berdampak pada program KB. Angka drop out kepesertaan KB selama enam bulan terakhir terjadi kenaikan.

Hasil laporan SR BKKBN, Bulan Juli terdapat drop out KB sebesar 10,46 persen angka tersebut naik 9,33 persen dari kondisi Februari 2020 sebesar 1,13 persen. Kenaikan DO KB tersebut berdampak pada meningkatkan prosentase PUS Hamil.

Untuk itu, sambung Teguh, pihaknya selalu menyerukan kepada masyarakat untuk menunda kehamilan selama pandemi saat ini.

"Sebab, tri semester pertama di masa kehamilan banyak keluhan dan imunitas ibu akan menurun dan ini sangat berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Apalagi, saat ini, di Jawa Timur juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka stunting.

“Bila angka kehamilan selama masa pandemi ini terus meningkat maka baby boom sangat berpontensi untuk terjadi," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020