PT Pupuk Indonesia (Persero) siap mendukung langkah Kementerian Pertanian yang tengah berupaya meningkatkan akurasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Kementerian Pertanian untuk implementasi penggunaan Kartu Tani yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.
"Lewat Kartu Tani, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih disiplin dan akuntabel sebagaimana yang selalu disampaikan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo," kata Bakir di Jakarta, Sabtu.
Terkait dengan pelaksanaan Kartu Tani, Bakir menjelaskan Pupuk Indonesia telah menugaskan produsen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di wilayah-wilayah yang sudah mengimplementasikan Kartu tersebut.
Wilayah tersebut meliputi 7 provinsi, 30 kabupaten/kota dan 208 kecamatan. Selain itu, BUMN industri pupuk dalam negeri itu juga telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan data Kios Pupuk secara lengkap sebagai basis data yang dibutuhkan dalam penerapan Kartu Tani.
"Kami juga menargetkan agar semua jaringan kios kami bisa menjadi kios pupuk lengkap, di mana saat ini progressnya telah mencapai 83 persen," kata Bakir.
Bakir menambahkan, di sisi lain Pupuk Indonesia Grup juga terus berupaya meningkatkan efisiensi guna menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk sehingga dapat turut meringankan beban subsidi Pemerintah.
"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menurunkan harga gas dan Alhamdulilah saat ini harga gas untuk industri pupuk sudah turun," kata dia.
Upaya lain yakni dengan melakukan pengadaan bersama untuk bahan baku dan jasa angkutan, serta menerapkan kebijakan reposisi gudang. Upaya efisiensi ini juga dapat menurunkan beban subsidi Pemerintah.
Ada pun Kementan melalui Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian (PSP) berkomitmen untuk menguatkan sektor pertanian, salah satunya melalui penyaluran kartu tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhi menegaskan penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup melalui Kartu Tani merupakan tindak lanjut dari surat edaran KPK. Maka dari itu, ia berharap pelaksanaan kartu tani untuk menebus pupuk secara tertutup bisa dijalankan secara bertahap.
"Kartu tani ini perlu dipercepat. Kami optimistis program kartu tani untuk penebusan secara tertutup pupuk bersubsidi akan berjalan baik. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga menekankan mengenai program kartu tani ini," kata Sarwo Edhi.
Sarwo Edhy menegaskan segera menyosialisasikan informasi mengenai Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup di masing-masing wilayah. Ia pun tak menampik dibutuhkan kerja keras dan kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan program ini. Kendati begitu, Sarwo Edhy mengaku optimistis program kartu tani dapat berjalan mulus. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Kementerian Pertanian untuk implementasi penggunaan Kartu Tani yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.
"Lewat Kartu Tani, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih disiplin dan akuntabel sebagaimana yang selalu disampaikan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo," kata Bakir di Jakarta, Sabtu.
Terkait dengan pelaksanaan Kartu Tani, Bakir menjelaskan Pupuk Indonesia telah menugaskan produsen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di wilayah-wilayah yang sudah mengimplementasikan Kartu tersebut.
Wilayah tersebut meliputi 7 provinsi, 30 kabupaten/kota dan 208 kecamatan. Selain itu, BUMN industri pupuk dalam negeri itu juga telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan data Kios Pupuk secara lengkap sebagai basis data yang dibutuhkan dalam penerapan Kartu Tani.
"Kami juga menargetkan agar semua jaringan kios kami bisa menjadi kios pupuk lengkap, di mana saat ini progressnya telah mencapai 83 persen," kata Bakir.
Bakir menambahkan, di sisi lain Pupuk Indonesia Grup juga terus berupaya meningkatkan efisiensi guna menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk sehingga dapat turut meringankan beban subsidi Pemerintah.
"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menurunkan harga gas dan Alhamdulilah saat ini harga gas untuk industri pupuk sudah turun," kata dia.
Upaya lain yakni dengan melakukan pengadaan bersama untuk bahan baku dan jasa angkutan, serta menerapkan kebijakan reposisi gudang. Upaya efisiensi ini juga dapat menurunkan beban subsidi Pemerintah.
Ada pun Kementan melalui Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian (PSP) berkomitmen untuk menguatkan sektor pertanian, salah satunya melalui penyaluran kartu tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhi menegaskan penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup melalui Kartu Tani merupakan tindak lanjut dari surat edaran KPK. Maka dari itu, ia berharap pelaksanaan kartu tani untuk menebus pupuk secara tertutup bisa dijalankan secara bertahap.
"Kartu tani ini perlu dipercepat. Kami optimistis program kartu tani untuk penebusan secara tertutup pupuk bersubsidi akan berjalan baik. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga menekankan mengenai program kartu tani ini," kata Sarwo Edhi.
Sarwo Edhy menegaskan segera menyosialisasikan informasi mengenai Kartu Tani untuk penebusan pupuk bersubsidi secara tertutup di masing-masing wilayah. Ia pun tak menampik dibutuhkan kerja keras dan kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan program ini. Kendati begitu, Sarwo Edhy mengaku optimistis program kartu tani dapat berjalan mulus. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020