Aksi demonstrasi sekitar 30 orang mahasiswa Papua di bundaran DPRD Jember dijaga ketat aparat kepolisian dan kawat berduri dipasang mengelilingi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, mahasiswa Papua yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan orasi secara bergantian hingga menggelar aksi tearikal yang menggambarkan kekerasan yang dialami warga Papua.
"Kami mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia mengakui kesalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, sehingga kami menolak otonomi khusus jilid 2," kata korlap aksi Aliansi Mahasiswa Papua Midi Filex Kogoya di Jember.
Menurutnya, ada 13 tuntutan yang ingin disampaikan Aliansi Mahasiswa Papua di Jember, salah satunya menutup seluruh perusahaan asing di Papua Barat, termasuk PT Freeport.
"Kami juga minta pemerintah membuka dan memberikan akses masuk jurnalis asing dan nasional untuk melakukan peliputan di Papua karena selama ini akses jurnalis untuk masuk Papua sangat sulit sehingga hanya ada media lokal di Papua," tuturnya.
Aliansi Mahasiswa Papua Jember juga meminta pemerintah segara menarik seluruh militer organik dan non-organik di wilayah Papua, serta membebaskan seluruh tahanan politik antirasisme.
Sementara itu, ratusan personel polisi bersiaga di sekitar bundaran DPRD Jember, bahkan Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono turun langsung ke lokasi unjuk rasa mahasiswa Papua.
"Jumlah anggota Polri yang diterjunkan sebanyak 350 personel dan dibantu 1 peleton anggota TNI, 1 regu Satpol PP dan petugas Damkar yang siaga di lokasi demonstrasi," kata Kabag Ops Polres Jember Kompol Agus Supariyono.
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua sesuai dengan prosedur karena aparat kepolisian yang bersiaga tidak hanya mengamankan unjuk rasa, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
"Penutupan arus lalu lintas menuju bundaran DPRD Jember juga merupakan salah satu upaya agar pengunjuk rasa bebas menyuarakan aspirasinya dan masyarakat tidak terjebak kemacetan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, mahasiswa Papua yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan orasi secara bergantian hingga menggelar aksi tearikal yang menggambarkan kekerasan yang dialami warga Papua.
"Kami mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia mengakui kesalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, sehingga kami menolak otonomi khusus jilid 2," kata korlap aksi Aliansi Mahasiswa Papua Midi Filex Kogoya di Jember.
Menurutnya, ada 13 tuntutan yang ingin disampaikan Aliansi Mahasiswa Papua di Jember, salah satunya menutup seluruh perusahaan asing di Papua Barat, termasuk PT Freeport.
"Kami juga minta pemerintah membuka dan memberikan akses masuk jurnalis asing dan nasional untuk melakukan peliputan di Papua karena selama ini akses jurnalis untuk masuk Papua sangat sulit sehingga hanya ada media lokal di Papua," tuturnya.
Aliansi Mahasiswa Papua Jember juga meminta pemerintah segara menarik seluruh militer organik dan non-organik di wilayah Papua, serta membebaskan seluruh tahanan politik antirasisme.
Sementara itu, ratusan personel polisi bersiaga di sekitar bundaran DPRD Jember, bahkan Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono turun langsung ke lokasi unjuk rasa mahasiswa Papua.
"Jumlah anggota Polri yang diterjunkan sebanyak 350 personel dan dibantu 1 peleton anggota TNI, 1 regu Satpol PP dan petugas Damkar yang siaga di lokasi demonstrasi," kata Kabag Ops Polres Jember Kompol Agus Supariyono.
Menurutnya, pengamanan yang dilakukan dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua sesuai dengan prosedur karena aparat kepolisian yang bersiaga tidak hanya mengamankan unjuk rasa, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.
"Penutupan arus lalu lintas menuju bundaran DPRD Jember juga merupakan salah satu upaya agar pengunjuk rasa bebas menyuarakan aspirasinya dan masyarakat tidak terjebak kemacetan," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020