![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/404570/gas-jatim-soroti-pengelolaan-dana-hibah-provinsi-2019&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/08/07/07-hibah_1.jpg&description="Gas Jatim" soroti pengelolaan dana hibah provinsi 2019){kind=link}
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jawa Timur (Gas Jatim) menyoroti pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jatim, khususnya yang teralokasi untuk kawasan Madura.
"Menurut kami, pengelolaan dana hibah sampai sekarang ada yang belum jelas, bahkan berdasarkan catatan kami ada yang tidak memilik laporan pertanggungjawaban," ujar Ketua Center for Islam and Democracy study (CIDE) Ahmad Annur ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis pagi.
Mantan aktivis PMII tersebut berharap Pemprov dan DPRD Jatim segera melakukan perbaikan tata kelola penggunaan dana hibah.
Hal ini, kata dia, agar tidak ada persepsi masyarakat bahwa secara administrasi bermasalah dan pelaksanaannya jangan sampai tidak sesuai peruntukan, bahkan disebut fiktif.
"Ini penting dikawal dan kami awasi karena menyangkut uang rakyat serta harus bermanfaat untuk rakyat," ucapnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan langkah koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar semakin baik serta tepat sasaran.
"Kami juga merencanakan berkomunikasi dengan DPRD Jatim, termasuk rapat dengar pendapat agar semuanya jelas," katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Madura KH Imron Fattah ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan bahwa dirinya melihat belum muncul dampak signifikan dari hasil dana hibah di "Pulau Garam".
"Dana hibah yang masuk triliunan rupiah, tapi kehidupan masyarakat Madura belum juga membaik," katanya.
Pria asal Bangkalan tersebut menyampaikan masih banyak ditemukan masyarakat di empat kabupaten di Madura hidup di bawah garis kemiskinan.
Begitu juga sarana infrastruktur jalan, irigasi dan sebagainya yang disebutnya dalam kondisi memprihatinkan.
"Kami berharap anggaran hibah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ini tepat sasaran dan Madura tidak lagi menjadi daerah termiskin di Jatim," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi menyatakan siap mengklarifikasi jika ada temuan atau indikasi mengarah terhadap kerugian negara, khususnya di kawasan Madura.
"Kami akan mengoordinasi dan menglarifikasikan agar pengelolaan dana hibah benar-benar tepat sasaran serta dampaknya dirasakan masyarakat," tutur legislator asal Fraksi Keadilan Bintang Sejahtera tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Menurut kami, pengelolaan dana hibah sampai sekarang ada yang belum jelas, bahkan berdasarkan catatan kami ada yang tidak memilik laporan pertanggungjawaban," ujar Ketua Center for Islam and Democracy study (CIDE) Ahmad Annur ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis pagi.
Mantan aktivis PMII tersebut berharap Pemprov dan DPRD Jatim segera melakukan perbaikan tata kelola penggunaan dana hibah.
Hal ini, kata dia, agar tidak ada persepsi masyarakat bahwa secara administrasi bermasalah dan pelaksanaannya jangan sampai tidak sesuai peruntukan, bahkan disebut fiktif.
"Ini penting dikawal dan kami awasi karena menyangkut uang rakyat serta harus bermanfaat untuk rakyat," ucapnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan langkah koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar semakin baik serta tepat sasaran.
"Kami juga merencanakan berkomunikasi dengan DPRD Jatim, termasuk rapat dengar pendapat agar semuanya jelas," katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Madura KH Imron Fattah ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan bahwa dirinya melihat belum muncul dampak signifikan dari hasil dana hibah di "Pulau Garam".
"Dana hibah yang masuk triliunan rupiah, tapi kehidupan masyarakat Madura belum juga membaik," katanya.
Pria asal Bangkalan tersebut menyampaikan masih banyak ditemukan masyarakat di empat kabupaten di Madura hidup di bawah garis kemiskinan.
Begitu juga sarana infrastruktur jalan, irigasi dan sebagainya yang disebutnya dalam kondisi memprihatinkan.
"Kami berharap anggaran hibah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ini tepat sasaran dan Madura tidak lagi menjadi daerah termiskin di Jatim," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi menyatakan siap mengklarifikasi jika ada temuan atau indikasi mengarah terhadap kerugian negara, khususnya di kawasan Madura.
"Kami akan mengoordinasi dan menglarifikasikan agar pengelolaan dana hibah benar-benar tepat sasaran serta dampaknya dirasakan masyarakat," tutur legislator asal Fraksi Keadilan Bintang Sejahtera tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020