Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti siap mengevaluasi laporan yang masuk kepadanya terkait adanya peredaran telur infertil di wilayah Jawa Timur, sebab telur itu sangat berbahaya jika dikonsumsi.
La Nyalla kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengatakan aspirasi tersebut sudah dia terima dan akan dievaluasi.
"Jika kebijakan tersebut kewenangannya berada di pusat, akan saya koordinasi dengan kementerian terkait atau langsung kepada Presiden Joko Widodo," kata La Nyalla yang sebelumnya memantau penyembelihan kurban di Jatim.
Sementara, kata dia, jika kewenangannya berada di pemerintah daerah, maka DPD RI akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan dan Perikanan Kadin Jatim Ulya Abdillah mengatakan anjloknya harga daging dan telur ayam ras beberapa waktu lalu membuat mengalirnya distribusi daging ayam ras dan telur infertil dari pabrikan besar atau peternak integrator berskala besar, padahal telur ini harusnya tidak dijual karena berbahaya jika dikonsumsi.
"Telur infertil adalah telur yang awalnya diperuntukkan dalam pembibitan ayam ras, namun karena kebutuhannya turun, maka telur yang akan ditetaskan justru dijual di pasaran. Dan ini sangat berbahaya jika dikonsumsi," kata Ulya, menjelaskan.
Ia mengatakan kasus peredaran telur infertil di wilayah Jatim memang saat ini sedikit melandai, menyusul adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 tahun 2017, yang melarang peredaran telur infertil untuk konsumsi, namun masih ada yang beredar.
Sementara itu pada saat melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di wilayah Jatim beberapa waktu lalu La Nyalla mengakui sudah sesuai dengan protokol kesehatan.
"Saya sudah lihat pelaksanaannya sudah sesuai protokol kesehatan. Petugas seluruhnya menggunakan APD. Setiap tamu yang hadir di tempat pelaksanaan penyembelihan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh dan harus menggunakan masker. Selain itu, pendistribusian juga tidak menggunakan kupon, tetapi disalurkan langsung kepada penerima. Jadi tidak ada kerumunan massa dan antrian," ujarnya saat ditemui di Kantor Kadin Jatim.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
La Nyalla kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengatakan aspirasi tersebut sudah dia terima dan akan dievaluasi.
"Jika kebijakan tersebut kewenangannya berada di pusat, akan saya koordinasi dengan kementerian terkait atau langsung kepada Presiden Joko Widodo," kata La Nyalla yang sebelumnya memantau penyembelihan kurban di Jatim.
Sementara, kata dia, jika kewenangannya berada di pemerintah daerah, maka DPD RI akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan dan Perikanan Kadin Jatim Ulya Abdillah mengatakan anjloknya harga daging dan telur ayam ras beberapa waktu lalu membuat mengalirnya distribusi daging ayam ras dan telur infertil dari pabrikan besar atau peternak integrator berskala besar, padahal telur ini harusnya tidak dijual karena berbahaya jika dikonsumsi.
"Telur infertil adalah telur yang awalnya diperuntukkan dalam pembibitan ayam ras, namun karena kebutuhannya turun, maka telur yang akan ditetaskan justru dijual di pasaran. Dan ini sangat berbahaya jika dikonsumsi," kata Ulya, menjelaskan.
Ia mengatakan kasus peredaran telur infertil di wilayah Jatim memang saat ini sedikit melandai, menyusul adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 tahun 2017, yang melarang peredaran telur infertil untuk konsumsi, namun masih ada yang beredar.
Sementara itu pada saat melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di wilayah Jatim beberapa waktu lalu La Nyalla mengakui sudah sesuai dengan protokol kesehatan.
"Saya sudah lihat pelaksanaannya sudah sesuai protokol kesehatan. Petugas seluruhnya menggunakan APD. Setiap tamu yang hadir di tempat pelaksanaan penyembelihan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh dan harus menggunakan masker. Selain itu, pendistribusian juga tidak menggunakan kupon, tetapi disalurkan langsung kepada penerima. Jadi tidak ada kerumunan massa dan antrian," ujarnya saat ditemui di Kantor Kadin Jatim.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020