Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu delapan kali beruntun dan pencapaian tersebut diraih salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.
"Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh OPD mulai meningkat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu.
Menurut Anas, opini WTP dari BPK dapat memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, terlebih opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
Katanya, penilaian WTP murni yang diraih, salah satunya karena Pemkab Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," kata Anas.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Mahrus mengatakan bahwa keberhasilan Banyuwangi meraih opini WTP dari BPK juga berkat sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
"Baik eksekutif maupun legislatif sama-sama berupaya agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dan dilaporkan dengan baik. Legislatif turut mengarahkan serta memberikan masukan dan saran. Kita semua berharap dan berupaya agar capaian positif ini bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.
Penghargaan hasil audit BPK tersebut diterima Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi di Sidoarjo pada Jumat (19/6) dan penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu delapan kali beruntun dan pencapaian tersebut diraih salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.
"Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh OPD mulai meningkat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu.
Menurut Anas, opini WTP dari BPK dapat memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, terlebih opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
Katanya, penilaian WTP murni yang diraih, salah satunya karena Pemkab Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," kata Anas.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Mahrus mengatakan bahwa keberhasilan Banyuwangi meraih opini WTP dari BPK juga berkat sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
"Baik eksekutif maupun legislatif sama-sama berupaya agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dan dilaporkan dengan baik. Legislatif turut mengarahkan serta memberikan masukan dan saran. Kita semua berharap dan berupaya agar capaian positif ini bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.
Penghargaan hasil audit BPK tersebut diterima Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi di Sidoarjo pada Jumat (19/6) dan penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020