Sejumlah elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim, Rabu, meminta pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga dihentikan, karena dinilai banyak merugikan warga.
"Dasar perpanjangan tahap ketiga PSBB karena penyebaran virus corona (COVID-19) tinggi kurang tepat. Sementara dampak dari PSBB pertama dan kedua banyak masyarakat jatuh miskin karena tidak bekerja, tidak dijadikan acuan," kata inisiator Warga Surabaya Menolak PSBB M. Sholeh saat di DPRD Surabaya.
Puluhan warga yang hadir di DPRD Surabaya tersebut meliputi perwakilan ojek daring, pedagang warung kopi, becak motor, buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan warga Surabaya terdampak PSBB.
Sholeh yang berprofesi advokat itu mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya PSBB, karena berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB tahap pertama dan kedua dinilai tidak berhasil. Selain penyebaran kasus positif corona masih tinggi, banyak warga secara ekonomi dirugikan.
"Faktanya PSBB juga tidak diimbangi adanya bantuan sosial secara merata dan advokasi. Kita minta PSBB dihentikan," katanya.
Sebagai solusi, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya melaksanakan gagasan Presiden Joko Widodo terkait new normal atau tatanan kehidupan baru dalam menghadapi COVID-19.
Melalui DPRD Surabaya, Sholeh meminta agar PSBB Surabaya tahap ketiga dihentikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Perwakilan pedagang kuliner Surabaya, Andi Setiawan, mengatakan sejak PSBB pertama dan kedua banyak pedagang merugi karena sepi pengunjung.
Ia berharap PSBB tahap ketiga yang dimulai 26 Mei dihentikan. "Kami minta tolong DPRD Surabaya memperhatikan nasib rakyat kecil," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan perwakilan ojek daring, Herry Rimantara, yang menyatakan adanya PSBB banyak pengemudi ojek daring tidak menerima pesanan. "Bagaimana dapat order-an, order makanan saja dibatasi hingga pukul 21.00 WIB," katanya.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menemui perwakilan elemen masyarakat di halaman depan gedung DPRD Surabaya.
"Kami siap menampung aspirasi. DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri, melainkan sudah melakukan sejumlah rapat virtual di komisi-komisi untuk mencari jalan tengah," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap warga yang menolak PSBB bisa mengirim surat ke DPRD Surabaya agar bisa ditindaklanjuti. "Kami akan serahkan laporan itu sesuai tupoksi di masing-masing komisi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dasar perpanjangan tahap ketiga PSBB karena penyebaran virus corona (COVID-19) tinggi kurang tepat. Sementara dampak dari PSBB pertama dan kedua banyak masyarakat jatuh miskin karena tidak bekerja, tidak dijadikan acuan," kata inisiator Warga Surabaya Menolak PSBB M. Sholeh saat di DPRD Surabaya.
Puluhan warga yang hadir di DPRD Surabaya tersebut meliputi perwakilan ojek daring, pedagang warung kopi, becak motor, buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan warga Surabaya terdampak PSBB.
Sholeh yang berprofesi advokat itu mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak setuju dengan adanya PSBB, karena berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB tahap pertama dan kedua dinilai tidak berhasil. Selain penyebaran kasus positif corona masih tinggi, banyak warga secara ekonomi dirugikan.
"Faktanya PSBB juga tidak diimbangi adanya bantuan sosial secara merata dan advokasi. Kita minta PSBB dihentikan," katanya.
Sebagai solusi, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya melaksanakan gagasan Presiden Joko Widodo terkait new normal atau tatanan kehidupan baru dalam menghadapi COVID-19.
Melalui DPRD Surabaya, Sholeh meminta agar PSBB Surabaya tahap ketiga dihentikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Perwakilan pedagang kuliner Surabaya, Andi Setiawan, mengatakan sejak PSBB pertama dan kedua banyak pedagang merugi karena sepi pengunjung.
Ia berharap PSBB tahap ketiga yang dimulai 26 Mei dihentikan. "Kami minta tolong DPRD Surabaya memperhatikan nasib rakyat kecil," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan perwakilan ojek daring, Herry Rimantara, yang menyatakan adanya PSBB banyak pengemudi ojek daring tidak menerima pesanan. "Bagaimana dapat order-an, order makanan saja dibatasi hingga pukul 21.00 WIB," katanya.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menemui perwakilan elemen masyarakat di halaman depan gedung DPRD Surabaya.
"Kami siap menampung aspirasi. DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri, melainkan sudah melakukan sejumlah rapat virtual di komisi-komisi untuk mencari jalan tengah," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap warga yang menolak PSBB bisa mengirim surat ke DPRD Surabaya agar bisa ditindaklanjuti. "Kami akan serahkan laporan itu sesuai tupoksi di masing-masing komisi," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020