Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas berkeliling mengunjungi sejumlah kecamatan guna memantau mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Corona Virus Disease 19 atau COVID-19.
Kunjungan Bupati Anas tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, dimulai dari Kecamatan Cluring, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo Muncar hingga Kecamatan Kalibaru.
"Terima kasih ke bapak/ibu kepala desa. Beliau-beliau rela lembur memproses pendataan, yang biasanya malam hari tadarusan, sekarang mengisi data untuk membantu masyarakat miskin. Insya-Allah sama-sama berpahala," ujar Bupati Anas, saat bertemu kepala desa yang ada di Kecamatan Kalibaru dan Glenmore, Rabu.
Sehari sebelumnya, Azwar Anas juga melakukan kunjungan langsung di lima kecamatan di wilayah selatan, mulai dari Kecamatan Cluring, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, hingga Muncar.
Menurut ia, dalam pelaksanaan penyaluran bansos memang masih menghadapi sejumlah kendala teknis, misalnya terkait pendataan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Anas memilih bertemu langsung kepala desa dan operator desa guna menyamakan persepsi dengan sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian secara dinamis.
"Berbagai persoalan yang muncul pada penyaluran tahap pertama ini harus kita selesaikan, jangan sampai terulang pada tahap berikutnya. Memang kesalahan-kesalahan kecil adalah sesuatu yang manusiawi dan hampir semuanya mengalami problem yang sama. Tinggal bagaimana kita segera bertindak mencari solusi dan fokus kita adalah solusi, karena kalau berbicara masalah, nanti malah tidak selesai-selesai," tuturnya.
Anas menambahkan, jajaran yang ada di Pemkab Banyuwangi siap bersama semua kepala desa serta lurah, dan para kades diminta menyampaikan ke pemerintah daerah dan nantinya akan difasilitasi untuk komunikasi ke pusat.
Bupati Anas menjelaskan bahwa pendataan di masa pandemi COVID-19 bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi membuka kanal pengaduan, baik melalui daring maupun ke kantor desa/kelurahan atau kecamatan.
Bahkan, di kantor-kantor kecamatan sudah dipublikasikan nomor kontak camat dan jajaran yang menangani bantuan sosial.
"Ada kendala itu pasti, tapi saya mohon warga tidak usah menyalahkan dan memarahi bapak/ibu kades dan lurah atau camat. Mekanisme pengaduan sudah disediakan, silakan mengadu lewat telepon ke camat bisa, ke kantor bisa," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim menambahkan, salah satu persoalan yang muncul adalah tentang data para penerima, terutama pada Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos.
Pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa guna menentukan para penerimanya. Lantas data tersebut disetorkan melalui sistem Smart Kampung ke Pemkab Banyuwangi, dan selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Akan tetapi, lanjut dia, ada kendala teknis di pusat, sehingga data penerima yang datang sebagian berbeda dengan data yang telah disetor. Ada data lama yang masih dipakai, seperti halnya penerima yang sudah pindah rumah.
"Setiap hari kami berkoordinasi dengan kementerian untuk merampungkan hal tersebut. Kami pastikan untuk pencairan tahap kedua, semuanya sudah sesuai dengan hasil musdes," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Kunjungan Bupati Anas tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, dimulai dari Kecamatan Cluring, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo Muncar hingga Kecamatan Kalibaru.
"Terima kasih ke bapak/ibu kepala desa. Beliau-beliau rela lembur memproses pendataan, yang biasanya malam hari tadarusan, sekarang mengisi data untuk membantu masyarakat miskin. Insya-Allah sama-sama berpahala," ujar Bupati Anas, saat bertemu kepala desa yang ada di Kecamatan Kalibaru dan Glenmore, Rabu.
Sehari sebelumnya, Azwar Anas juga melakukan kunjungan langsung di lima kecamatan di wilayah selatan, mulai dari Kecamatan Cluring, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, hingga Muncar.
Menurut ia, dalam pelaksanaan penyaluran bansos memang masih menghadapi sejumlah kendala teknis, misalnya terkait pendataan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati Anas memilih bertemu langsung kepala desa dan operator desa guna menyamakan persepsi dengan sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian secara dinamis.
"Berbagai persoalan yang muncul pada penyaluran tahap pertama ini harus kita selesaikan, jangan sampai terulang pada tahap berikutnya. Memang kesalahan-kesalahan kecil adalah sesuatu yang manusiawi dan hampir semuanya mengalami problem yang sama. Tinggal bagaimana kita segera bertindak mencari solusi dan fokus kita adalah solusi, karena kalau berbicara masalah, nanti malah tidak selesai-selesai," tuturnya.
Anas menambahkan, jajaran yang ada di Pemkab Banyuwangi siap bersama semua kepala desa serta lurah, dan para kades diminta menyampaikan ke pemerintah daerah dan nantinya akan difasilitasi untuk komunikasi ke pusat.
Bupati Anas menjelaskan bahwa pendataan di masa pandemi COVID-19 bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi membuka kanal pengaduan, baik melalui daring maupun ke kantor desa/kelurahan atau kecamatan.
Bahkan, di kantor-kantor kecamatan sudah dipublikasikan nomor kontak camat dan jajaran yang menangani bantuan sosial.
"Ada kendala itu pasti, tapi saya mohon warga tidak usah menyalahkan dan memarahi bapak/ibu kades dan lurah atau camat. Mekanisme pengaduan sudah disediakan, silakan mengadu lewat telepon ke camat bisa, ke kantor bisa," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim menambahkan, salah satu persoalan yang muncul adalah tentang data para penerima, terutama pada Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos.
Pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa guna menentukan para penerimanya. Lantas data tersebut disetorkan melalui sistem Smart Kampung ke Pemkab Banyuwangi, dan selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Akan tetapi, lanjut dia, ada kendala teknis di pusat, sehingga data penerima yang datang sebagian berbeda dengan data yang telah disetor. Ada data lama yang masih dipakai, seperti halnya penerima yang sudah pindah rumah.
"Setiap hari kami berkoordinasi dengan kementerian untuk merampungkan hal tersebut. Kami pastikan untuk pencairan tahap kedua, semuanya sudah sesuai dengan hasil musdes," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020