Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 merupakan kunci sukses pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua mulai Selasa (12/5) hingga Senin (25/5/).
Ketua LKNU Kota Surabaya dr. Sukma Sahadewa di Surabaya, Senin, mengatakan salah satu sinergi pemprov dan pemkot yang dibutuhkan saat ini adalah menyediakan ruang isolasi untuk pasien COVID-19.
"Gedung-gedung aset yang dimiliki Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya bisa digunakan untuk ruang isolasi," katanya.
Ia mencontohkan Asrama Haji, Islamic Centre atau tempat lain yang bisa dibuat untuk mengisolasi pasien-pasien terpapar COVID-19.
Selain itu, lanjut dia, dalam melakukan isolasi tersebut, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas sehingga tidak menganggap pengisolasian ini bukanlah sesuatu yang harus dikucilkan tetapi harus diberi kesembuhan dan tempat khusus.
Sukma mengataka hingga saat ini LKNU terus bergerak melawan COVID-19 sesuai garis instruksi pemerintah. Sebab itu, LKNU selalu memegang dan mengikuti pedoman dan petunjuk pemerintah supaya dapat berjalan saling beriringan.
"Kami (LKNU) tetap mengikuti instruski dari pemerintah karena pedoman dan petunjuk itu harus satu pintu supaya tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Sukma.
Sukma menjelaskan bahwa LKNU selama ini telah melakukan tindakan preventif dan promotif kepada warga dalam hal memutus mata rantai COVID-19 dengan cara memberikan brosur, informasi kesehatan yang benar, serta membentuk satgas di setiap ranting-ranting di Kota Surabaya.
Bagi Sukma, hal yang perlu dicermati oleh Pemkot Surabaya melihat peningkatan penyebaran virus ini semakin cukup besar adalah menyiapkan tempat isolasi yang dapat menampung pasien COVID-19.
"Supaya betul-betul masa inkubasinya itu diselesaikan di tempat isolasi tersebut. Kalau sudah sembuh baru dimasukkan ke lingkungan masyarakat kembali," ujarnya.
Sukma meminta suluruh lapisan masyarakat Surabaya agar terus menjaga dan disiplin diri dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan pemkot menyediakan 265 kamar hotel untuk dijadikan tempat isolasi diri bagi warga migran yang baru pulang dari luar negeri atau luar daerah.
"Kamar hotel yang disediakan tersebut untuk warga yang negatif, tapi keluarganya ada yang positif. Jadi, untuk memisahkan dari keluarganya, kami pindahkan ke hotel dulu, supaya tidak tertular juga," katanya.
Fikser mengatakan pemkot menyiapkan 265 kamar hotel untuk ruang isolasi menyusul ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit rujukan sempat mengalami overlaod atau kelebihan kapasitas.
Overload-nya ruang isolasi rumah sakit di Surabaya karena jumlah tempat tidur yang ada terbatas. Apalagi pasien orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19 harus dirawat di ruangan khusus untuk mencegah terjadinya penularan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Ketua LKNU Kota Surabaya dr. Sukma Sahadewa di Surabaya, Senin, mengatakan salah satu sinergi pemprov dan pemkot yang dibutuhkan saat ini adalah menyediakan ruang isolasi untuk pasien COVID-19.
"Gedung-gedung aset yang dimiliki Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya bisa digunakan untuk ruang isolasi," katanya.
Ia mencontohkan Asrama Haji, Islamic Centre atau tempat lain yang bisa dibuat untuk mengisolasi pasien-pasien terpapar COVID-19.
Selain itu, lanjut dia, dalam melakukan isolasi tersebut, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas sehingga tidak menganggap pengisolasian ini bukanlah sesuatu yang harus dikucilkan tetapi harus diberi kesembuhan dan tempat khusus.
Sukma mengataka hingga saat ini LKNU terus bergerak melawan COVID-19 sesuai garis instruksi pemerintah. Sebab itu, LKNU selalu memegang dan mengikuti pedoman dan petunjuk pemerintah supaya dapat berjalan saling beriringan.
"Kami (LKNU) tetap mengikuti instruski dari pemerintah karena pedoman dan petunjuk itu harus satu pintu supaya tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Sukma.
Sukma menjelaskan bahwa LKNU selama ini telah melakukan tindakan preventif dan promotif kepada warga dalam hal memutus mata rantai COVID-19 dengan cara memberikan brosur, informasi kesehatan yang benar, serta membentuk satgas di setiap ranting-ranting di Kota Surabaya.
Bagi Sukma, hal yang perlu dicermati oleh Pemkot Surabaya melihat peningkatan penyebaran virus ini semakin cukup besar adalah menyiapkan tempat isolasi yang dapat menampung pasien COVID-19.
"Supaya betul-betul masa inkubasinya itu diselesaikan di tempat isolasi tersebut. Kalau sudah sembuh baru dimasukkan ke lingkungan masyarakat kembali," ujarnya.
Sukma meminta suluruh lapisan masyarakat Surabaya agar terus menjaga dan disiplin diri dengan mengikuti anjuran pemerintah seperti cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan pemkot menyediakan 265 kamar hotel untuk dijadikan tempat isolasi diri bagi warga migran yang baru pulang dari luar negeri atau luar daerah.
"Kamar hotel yang disediakan tersebut untuk warga yang negatif, tapi keluarganya ada yang positif. Jadi, untuk memisahkan dari keluarganya, kami pindahkan ke hotel dulu, supaya tidak tertular juga," katanya.
Fikser mengatakan pemkot menyiapkan 265 kamar hotel untuk ruang isolasi menyusul ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit rujukan sempat mengalami overlaod atau kelebihan kapasitas.
Overload-nya ruang isolasi rumah sakit di Surabaya karena jumlah tempat tidur yang ada terbatas. Apalagi pasien orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19 harus dirawat di ruangan khusus untuk mencegah terjadinya penularan.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020