Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pelaku industri di kawasan Surabaya Raya mengatur proses kerja untuk membatasi aktivitas kerja di kantor perusahaan atau pabrik selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mengendalikan penularan COVID-19.
"Kami telah melakukan evaluasi dan ingin mengoordinasikan agar sektor industri dan perkantoran turut melakukan pembatasan proses kerja di tempat kerja dengan melakukan pengaturan ulang shift kerja," kata Gubernur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.
Baca juga: Pemprov Jatim evaluasi hari pertama PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Video)
Pemerintah Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dengan mengundang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemilik industri padat karya untuk menyinergikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Menurut hasil evaluasi, mobilitas penduduk Surabaya pada hari pertama PSBB masih tinggi, antara lain karena sebagian warga masih harus keluar rumah untuk bekerja.
Baca juga: Kemacetan terjadi di Bunderan Waru Surabaya saat hari pertama PSBB
Guna mengurangi risiko penularan virus corona, Khofifah mengatakan bahwa pembatasan aktivitas kerja mesti dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur.
"Proses bekerja di tempat kerja atau kantor diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk tetap menjaga produktivitas maupun kinerja pekerja," katanya.
Kalau industri membatasi jumlah pegawai yang harus bekerja di tempat kerja, kata Khofifah, maka mobilitas warga bisa turun signifikan.
Gubernur menjelaskan bahwa pembatasan aktivitas kerja selama PSBB tidak mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor seperti kesehatan, energi, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, perbankan, asuransi, media informasi, penyediaan dan distribusi pangan, dan pertahanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami telah melakukan evaluasi dan ingin mengoordinasikan agar sektor industri dan perkantoran turut melakukan pembatasan proses kerja di tempat kerja dengan melakukan pengaturan ulang shift kerja," kata Gubernur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.
Baca juga: Pemprov Jatim evaluasi hari pertama PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Video)
Pemerintah Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dengan mengundang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemilik industri padat karya untuk menyinergikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Menurut hasil evaluasi, mobilitas penduduk Surabaya pada hari pertama PSBB masih tinggi, antara lain karena sebagian warga masih harus keluar rumah untuk bekerja.
Baca juga: Kemacetan terjadi di Bunderan Waru Surabaya saat hari pertama PSBB
Guna mengurangi risiko penularan virus corona, Khofifah mengatakan bahwa pembatasan aktivitas kerja mesti dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur.
"Proses bekerja di tempat kerja atau kantor diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal untuk tetap menjaga produktivitas maupun kinerja pekerja," katanya.
Kalau industri membatasi jumlah pegawai yang harus bekerja di tempat kerja, kata Khofifah, maka mobilitas warga bisa turun signifikan.
Gubernur menjelaskan bahwa pembatasan aktivitas kerja selama PSBB tidak mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor seperti kesehatan, energi, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, perbankan, asuransi, media informasi, penyediaan dan distribusi pangan, dan pertahanan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020