Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial bagi warga terdampak COVID-19 berupa pembagian sembako secara transparan agar tidak menimbulkan gejolak sosial menjelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, di Surabaya, Rabu, mengatakan Pemkot Surabaya harus membuka secara transparan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR yang akan diberi sembako.
"Jangan sampai kejadian di Serang, Banten terjadi di Surabaya. Ada warga yang meninggal dunia karena dua hari tidak makan," ujar Aning.
Menurut dia, dengan dibukanya data MBR yang akan mendapat sembako pengurus RT/RW bisa mengatur di lingkungannya masing-masing, mana warga MBR yang belum dapat sembako dan harus menunggu antrean atau warga yang tidak masuk MBR tapi terdampak COVID-19
"Transparansi data dan mekanisme pembagian serta jadwal ini penting. Agar struktur RW dan RT yang ada di bawah bisa memastikan semua warganya yang terdampak COVID-19 bisa diatasi, baik bab kebutuhan dasarnya maupun upaya pencegahan lainnya," ujarnya.
Aning menuturkan selaku anggota dewan dirinya banyak mendapatkan keluhan dari perangkat RT RW karena minimnya sosialisasi dari Pemkot Surabaya, sehingga mereka khawatir saat pembagian sembako terjadi keributan di RT/RW mereka.
"Keributan bisa terjadi karena data pembagian sembako tidak sebanding dengan jumlah warga terdampak COVID-19 yang riil di lapangan," ujar politikus PKS ini.
Untuk itu, Aning berpendapat perlu keterlibatan banyak pihak, khususnya DPRD Surabaya dalam upaya pengawasan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir munculnya masalah-masalah di lapangan, baik pelibatan dalam sosialisasi aktif, maupun saat proses pembagian.
"Sekaligus memastikan semua yang terdampak COVID-19 tersolusikan. Sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan dalam waktu sepekan ini pemkot harus menyiapkan pendataan bagi warga mendapat sembako agar rencana PSBB bisa menenangkan warga.
"Saya usulkan tiga pola yang dijalankan secara paralel karena waktu hanya sepekan menjelang PSBB yakni MBR reguler, screening ekonomi digital (warga bisa isi list mandiri secara daring) lanjut disurvei kelurahan dan hotline 112 COVID-19. Dengan demikian siapapun bisa terdata." katanya.
Menurut Reni, hingga saat ini siapa penerima bantuan sembako, Pemkot Surabaya belum mendata secara proaktif siapa saja warga terdampak ekonomi namun belum masuk data MBR.
Sedangkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Eddy Christijanto sebelumnya mengatakan untuk sembako lebih dari 200 ton itu nanti memang digunakan utamanya untuk MBR dan itu akan didistribusikan.
"Saat ini masih proses pengepakan dari DP5A," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, di Surabaya, Rabu, mengatakan Pemkot Surabaya harus membuka secara transparan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR yang akan diberi sembako.
"Jangan sampai kejadian di Serang, Banten terjadi di Surabaya. Ada warga yang meninggal dunia karena dua hari tidak makan," ujar Aning.
Menurut dia, dengan dibukanya data MBR yang akan mendapat sembako pengurus RT/RW bisa mengatur di lingkungannya masing-masing, mana warga MBR yang belum dapat sembako dan harus menunggu antrean atau warga yang tidak masuk MBR tapi terdampak COVID-19
"Transparansi data dan mekanisme pembagian serta jadwal ini penting. Agar struktur RW dan RT yang ada di bawah bisa memastikan semua warganya yang terdampak COVID-19 bisa diatasi, baik bab kebutuhan dasarnya maupun upaya pencegahan lainnya," ujarnya.
Aning menuturkan selaku anggota dewan dirinya banyak mendapatkan keluhan dari perangkat RT RW karena minimnya sosialisasi dari Pemkot Surabaya, sehingga mereka khawatir saat pembagian sembako terjadi keributan di RT/RW mereka.
"Keributan bisa terjadi karena data pembagian sembako tidak sebanding dengan jumlah warga terdampak COVID-19 yang riil di lapangan," ujar politikus PKS ini.
Untuk itu, Aning berpendapat perlu keterlibatan banyak pihak, khususnya DPRD Surabaya dalam upaya pengawasan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir munculnya masalah-masalah di lapangan, baik pelibatan dalam sosialisasi aktif, maupun saat proses pembagian.
"Sekaligus memastikan semua yang terdampak COVID-19 tersolusikan. Sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan dalam waktu sepekan ini pemkot harus menyiapkan pendataan bagi warga mendapat sembako agar rencana PSBB bisa menenangkan warga.
"Saya usulkan tiga pola yang dijalankan secara paralel karena waktu hanya sepekan menjelang PSBB yakni MBR reguler, screening ekonomi digital (warga bisa isi list mandiri secara daring) lanjut disurvei kelurahan dan hotline 112 COVID-19. Dengan demikian siapapun bisa terdata." katanya.
Menurut Reni, hingga saat ini siapa penerima bantuan sembako, Pemkot Surabaya belum mendata secara proaktif siapa saja warga terdampak ekonomi namun belum masuk data MBR.
Sedangkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Eddy Christijanto sebelumnya mengatakan untuk sembako lebih dari 200 ton itu nanti memang digunakan utamanya untuk MBR dan itu akan didistribusikan.
"Saat ini masih proses pengepakan dari DP5A," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020