DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada pemerintah kota setempat agar skema bantuan sembako untuk warga di Kota Pahlawan, Jatim, terdampak COVID-19 yang sudah dibuat bisa direalisasikan tepat sasaran.
"Wali Kota Surabaya saat rapat teleconference dengan DPRD pada 6 April lalu sempat menyampaikan skema bantuan sembako itu. Kini saya berpikir bagaimana skema itu bisa direalisasikan tepat sasaran," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu.
Reni berharap selama pembagian sembako tidak ada warga Surabaya yang membutuhkan terlewati tidak tersentuh bantuan.
Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan disamping menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), juga melakukan screening ekonomi digital melalui laman Tim Gugus Tugas COVID-19 Surabaya
"Jika terindikasi kuat, pemkot agar segera memverifikasi karena bisa jadi yang tidak masuk data MBR sejatinya juga terdampak dan butuh bantuan," ujarnya.
Dengan screening itu, kata Reni, akan menjadi dasar penetapan anggaran pengamanan sosial ekonomi warga terdampak COVID-19, bagi warga status MBR maupun yang bukan MBR.
Menurut Reni, anggaran untuk jaring pengaman sosial ekonomi yang dipaparkan wali kota saat rapat teleconference senilai Rp160 miliar untuk pemenuhan sembako dinilai masih kurang atau belum mampu menangani COVID-19.
"Saya rasa Surabaya mampu mengatasi hal ini. Pos anggaran yang tidak begitu penting di APBD Surabaya bisa dialihkan sementara untuk penanganan COVID-19," katanya.
Ia mencontohkan, seperti pos anggaran untuk pembebasan lahan bisa digeser sementara untuk penangan COVID-19. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Wali Kota Surabaya saat rapat teleconference dengan DPRD pada 6 April lalu sempat menyampaikan skema bantuan sembako itu. Kini saya berpikir bagaimana skema itu bisa direalisasikan tepat sasaran," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu.
Reni berharap selama pembagian sembako tidak ada warga Surabaya yang membutuhkan terlewati tidak tersentuh bantuan.
Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan disamping menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), juga melakukan screening ekonomi digital melalui laman Tim Gugus Tugas COVID-19 Surabaya
"Jika terindikasi kuat, pemkot agar segera memverifikasi karena bisa jadi yang tidak masuk data MBR sejatinya juga terdampak dan butuh bantuan," ujarnya.
Dengan screening itu, kata Reni, akan menjadi dasar penetapan anggaran pengamanan sosial ekonomi warga terdampak COVID-19, bagi warga status MBR maupun yang bukan MBR.
Menurut Reni, anggaran untuk jaring pengaman sosial ekonomi yang dipaparkan wali kota saat rapat teleconference senilai Rp160 miliar untuk pemenuhan sembako dinilai masih kurang atau belum mampu menangani COVID-19.
"Saya rasa Surabaya mampu mengatasi hal ini. Pos anggaran yang tidak begitu penting di APBD Surabaya bisa dialihkan sementara untuk penanganan COVID-19," katanya.
Ia mencontohkan, seperti pos anggaran untuk pembebasan lahan bisa digeser sementara untuk penangan COVID-19. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020