Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengapresiasi pemerintah kota setempat memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memproduksi sendiri masker dari kain untuk dibagikan secara gartis kepada warga Kota Pahlawan, Jawa Timur.
"Beberapa UMKM yang terlibat juga kontak saya, mereka antusias bisa bisa turut andil membantu warga disamping bisa menghidupkan aktifitas UMKM-nya," kata Wakil Ketua DPRD Surabya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, pihaknya masih teringat di awal Maret 2020, Wali Kota Surabaya pernah menyampaikan akan membagikan dan menyiapkan masker kepada warga Kota Surabaya. Pada waktu itu informasinya akan dibagikan melalui kelurahan-kelurahan.
Namun hampir sebulan masker tersebut belum dibagikan. Keterlambatan tersebut karena memang ketersediaan masker sangat terbatas dan masker medis yang semula di kelurahan dialihkan ke tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit.
"Solusinya pemkot menggantinya dengan pembagian masker kain," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan beberapa waktu yang lalu gugus tugas pusat COVID-19 dan WHO menyarankan agar warga wajib menggunakan masker. Ketika ada kewajiban, lanjut dia, maka tentu pemerintah daerah perlu hadir untuk menyediakan masker bagi warga khususnya bagi warga yang membutuhkan mau menggunakan masker.
Berkaitan dengan pembagian masker tersebut, Reni memberikan beberapa catatan yang sekiranya dapat diperhatikan oleh Pemkot Surabaya yakni pembagian masker perlu dibarengi dengan sosialisasi.
"Jadi setiap warga yang menerima masker harus dipastikan telah teredukasi dan mendapatkan sosialiasi hidup bersih dan sehat, disiplin menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembagian masker memprioritaskan warga Kota Surabaya masih harus melakukan aktivitas di luar rumah, seperti pedagang di pasar, pedagang PKL, pengemudi ojek daring dan pekerja lainnya yang harus bekerja di luar rumah.
Selanjutnya kepada masyarakat umum yang mempunyai aktivitas sosial di luar, seperti pengurus RT, RW, kader kesehatan yang masih harus memberikan layanan dan menjadi kepanjangan tangan program pemerintah dan masyarakat umum diluar kedua kategori diatas.
"Sisi lain warga yang bisa mandiri membeli masker kain bisa juga berbagi dengan sekitarnya," katanya.
Pembagian masker ini, kata dia, diharapkan jangan sampai menjadi kontraproduktif dengan imbauan untuk di rumah saja. Phisycal distancing dengan di rumah saja dan jaga jarak harus utama dilakukan.
"Jangan sampai dengan dibagikan masker, masyarakat merasa aman dan keluar rumah. Masker hanya digunakan ketika keluar yang bersifat darurat," ujarnya.
Dengan memakai masker dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, ia berharap laju penyebaran COVID-19 tertahan dan terus menurun dan segera usai pandemi ini dan kita bisa kembali ke aktivitas normal seperti semula. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Beberapa UMKM yang terlibat juga kontak saya, mereka antusias bisa bisa turut andil membantu warga disamping bisa menghidupkan aktifitas UMKM-nya," kata Wakil Ketua DPRD Surabya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, pihaknya masih teringat di awal Maret 2020, Wali Kota Surabaya pernah menyampaikan akan membagikan dan menyiapkan masker kepada warga Kota Surabaya. Pada waktu itu informasinya akan dibagikan melalui kelurahan-kelurahan.
Namun hampir sebulan masker tersebut belum dibagikan. Keterlambatan tersebut karena memang ketersediaan masker sangat terbatas dan masker medis yang semula di kelurahan dialihkan ke tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit.
"Solusinya pemkot menggantinya dengan pembagian masker kain," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan beberapa waktu yang lalu gugus tugas pusat COVID-19 dan WHO menyarankan agar warga wajib menggunakan masker. Ketika ada kewajiban, lanjut dia, maka tentu pemerintah daerah perlu hadir untuk menyediakan masker bagi warga khususnya bagi warga yang membutuhkan mau menggunakan masker.
Berkaitan dengan pembagian masker tersebut, Reni memberikan beberapa catatan yang sekiranya dapat diperhatikan oleh Pemkot Surabaya yakni pembagian masker perlu dibarengi dengan sosialisasi.
"Jadi setiap warga yang menerima masker harus dipastikan telah teredukasi dan mendapatkan sosialiasi hidup bersih dan sehat, disiplin menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembagian masker memprioritaskan warga Kota Surabaya masih harus melakukan aktivitas di luar rumah, seperti pedagang di pasar, pedagang PKL, pengemudi ojek daring dan pekerja lainnya yang harus bekerja di luar rumah.
Selanjutnya kepada masyarakat umum yang mempunyai aktivitas sosial di luar, seperti pengurus RT, RW, kader kesehatan yang masih harus memberikan layanan dan menjadi kepanjangan tangan program pemerintah dan masyarakat umum diluar kedua kategori diatas.
"Sisi lain warga yang bisa mandiri membeli masker kain bisa juga berbagi dengan sekitarnya," katanya.
Pembagian masker ini, kata dia, diharapkan jangan sampai menjadi kontraproduktif dengan imbauan untuk di rumah saja. Phisycal distancing dengan di rumah saja dan jaga jarak harus utama dilakukan.
"Jangan sampai dengan dibagikan masker, masyarakat merasa aman dan keluar rumah. Masker hanya digunakan ketika keluar yang bersifat darurat," ujarnya.
Dengan memakai masker dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, ia berharap laju penyebaran COVID-19 tertahan dan terus menurun dan segera usai pandemi ini dan kita bisa kembali ke aktivitas normal seperti semula. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020