Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyiapkan tim akademisi yang terdiri dari pakar berbagai fakultas yaitu ekonomi, hukum, psikologi guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Tim ini akan membahas RUU ini baik secara kritis maupun akademis dan akan memberikan masukan-masukan kepada pihak terkait," kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih usai dialog publik "RUU Cipta Kerja, Meningkatkan Peluang Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di kampus setempat, Jumat.
Prof Nasih mengatakan bahwa pihaknya juga menyiapkan kerangka dan formulasi RUU Cipta Kerja ini. Pihaknya ingin kesenjangan yang selama ini masih ada akan bisa sedikit demi sedikit terkurangi dengan RUU tersebut.
"Kami cari formulasinya dan terus mendorong dengan berbagai kegiatan diskusi serta akan menindaklanjutinya," ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro menambahkan bahwa negara menjamin RUU Cipta Kerja tidak hanya mengakomodasi pihak investor atau pun pengusaha saja dan tidak mengorbankan para tenaga kerja atau buruh.
Menurut Umar, setiap kegiatan ekonomi yang yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat harus melibatkan pekerja dan para buruh yang jumlahnya jutaan.
"Jika selama ini dikaitkan dengan upah, tidak benar kalau mengorbankan pekerja, karena upah minimum tetap ada. Kalau hanya mementingkan investor ya tidak perlu upah minimum, orang orang pasti tetap ingin kerja," katanya.
Umar menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja ini mengambil jalan tengah dimana upah akan dikaitkan dengan produktivitas para pekerja.
"Sehingga kita bisa mendapatkan investasi yang lebih berkualitas, serta nilai tambah yang lebih tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika produktivitas para pekerja tinggi tentu penghasilan atau gaji akan ikut naik. Karena, pengusaha tidak mungkin memberikan upah lebih dari produktivitas.
"RUU Cipta Kerja ini bukanlah sapu jagad yang dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Kami masih perlu partisipasi semua pihak, karena kalau ini dijalankan satu kelompok saja tentu tidak akan jalan, kalau kita paksakan pasti gagal," kata Umar.
(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Tim ini akan membahas RUU ini baik secara kritis maupun akademis dan akan memberikan masukan-masukan kepada pihak terkait," kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih usai dialog publik "RUU Cipta Kerja, Meningkatkan Peluang Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di kampus setempat, Jumat.
Prof Nasih mengatakan bahwa pihaknya juga menyiapkan kerangka dan formulasi RUU Cipta Kerja ini. Pihaknya ingin kesenjangan yang selama ini masih ada akan bisa sedikit demi sedikit terkurangi dengan RUU tersebut.
"Kami cari formulasinya dan terus mendorong dengan berbagai kegiatan diskusi serta akan menindaklanjutinya," ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian, Umar Juoro menambahkan bahwa negara menjamin RUU Cipta Kerja tidak hanya mengakomodasi pihak investor atau pun pengusaha saja dan tidak mengorbankan para tenaga kerja atau buruh.
Menurut Umar, setiap kegiatan ekonomi yang yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat harus melibatkan pekerja dan para buruh yang jumlahnya jutaan.
"Jika selama ini dikaitkan dengan upah, tidak benar kalau mengorbankan pekerja, karena upah minimum tetap ada. Kalau hanya mementingkan investor ya tidak perlu upah minimum, orang orang pasti tetap ingin kerja," katanya.
Umar menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja ini mengambil jalan tengah dimana upah akan dikaitkan dengan produktivitas para pekerja.
"Sehingga kita bisa mendapatkan investasi yang lebih berkualitas, serta nilai tambah yang lebih tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika produktivitas para pekerja tinggi tentu penghasilan atau gaji akan ikut naik. Karena, pengusaha tidak mungkin memberikan upah lebih dari produktivitas.
"RUU Cipta Kerja ini bukanlah sapu jagad yang dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Kami masih perlu partisipasi semua pihak, karena kalau ini dijalankan satu kelompok saja tentu tidak akan jalan, kalau kita paksakan pasti gagal," kata Umar.
(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020