Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim bersinergi dengan berbagai instansi dalam mempercepat penyerapan dana desa di provinsi setempat.
"Perlu sinergi berbagai pihak dalam percepatan penyerapan dana desa di Jawa Timur," katanya di sela serah terima jabatan kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin.
Ia mengemukakan, saat ini anggaran dana desa di Jawa Timur sekitar Rp7,5 triliun yang harus disebar di 7.724 desa.
"Kami berharap bisa segera dilaksanakan program yang ada, padat karya di tingkat desa," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya audit keuangan tersebut sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo, yakni send and delivery.
"Ada kepemimpinan baru menjadi warning system untuk amanat belanja supaya terkawal dengan baik," katanya.
Oleh karenanya, kata dia, jika pemprov mendapatkan mandat berbagai proyek APBN dan APBD bisa terus termonitor dari apa yang dilakukan tim BPK dalam melakukan program pengawasan perjalanan pelaksanaan anggaran.
"Pemeriksaan belanja infrastruktur, pemeriksaan proses bagian kawal bagaimana mandat pesan Presiden, send and delivery bisa rasakan manfaatnya," katanya.
Selain dana desa, kata dia, program lain yang harus mendapatkan pengawalan dan intervensi khusus adakah bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan disampaikan kepada masing-masing kepala sekolah.
"Kemungkinan manajemen pendampingan kepala sekolah itu penting dan manajemen BOS sekolah bisa berjalan dengan baik," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Jatim sebelumnya dijabat oleh Harry Purwaka yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Sumsel dan Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Perlu sinergi berbagai pihak dalam percepatan penyerapan dana desa di Jawa Timur," katanya di sela serah terima jabatan kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin.
Ia mengemukakan, saat ini anggaran dana desa di Jawa Timur sekitar Rp7,5 triliun yang harus disebar di 7.724 desa.
"Kami berharap bisa segera dilaksanakan program yang ada, padat karya di tingkat desa," ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya audit keuangan tersebut sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo, yakni send and delivery.
"Ada kepemimpinan baru menjadi warning system untuk amanat belanja supaya terkawal dengan baik," katanya.
Oleh karenanya, kata dia, jika pemprov mendapatkan mandat berbagai proyek APBN dan APBD bisa terus termonitor dari apa yang dilakukan tim BPK dalam melakukan program pengawasan perjalanan pelaksanaan anggaran.
"Pemeriksaan belanja infrastruktur, pemeriksaan proses bagian kawal bagaimana mandat pesan Presiden, send and delivery bisa rasakan manfaatnya," katanya.
Selain dana desa, kata dia, program lain yang harus mendapatkan pengawalan dan intervensi khusus adakah bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan disampaikan kepada masing-masing kepala sekolah.
"Kemungkinan manajemen pendampingan kepala sekolah itu penting dan manajemen BOS sekolah bisa berjalan dengan baik," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Jatim sebelumnya dijabat oleh Harry Purwaka yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Sumsel dan Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalbar.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020