Sebanyak 382.795 warga Kota Surabaya, Jawa Timur, telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
Kepala Dinas Sosial Surabaya Suharto Wardoyo, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihak kelurahan sudah melakukan input DTKS melalui aplikasi SIKS NG setelah adanya survei.
"Input data itu ada historinya di aplikasi SIKS NG lengkap dengan waktu, tanggal, bulan dan tahunnya," katanya.
Menurut dia, data-data tersebut ditetapkan tiga bulan sekali, dan terakhir ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Desember 2019. Data terakhir hingga saat ini menyebut ada 382.795 jiwa yang terdaftar di DTKS.
Meski begitu, lanjut dia, masih ada sisa kuota bagi Pemkot Surabaya untuk menambahkan data tersebut. Apalagi, kata dia, saat ini ada surat permintaan perbaikan data kependudukan pada DTKS dari Kementerian Sosial kepada seluruh daerah di Indonesia.
Dalam surat tersebut, lanjut dia, seluruh daerah diminta untuk memperbaiki data kependudukan bagi anggota rumah tangga di DTKS yang teridentifikasi tidak padan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri.
"Hingga saat ini, pemadanan itu masih terus kami lakukan, dan pemadanan itu ditarget paling lambat 30 Maret 2020, jadi masih ada waktu," katanya.
Menurut Anang, data DTKS ini digunakan pemerintah pusat atau Kemensos untuk memberikan berbagai intervensi atau bantuan kepada masyarakat Indonesia, seperti BPJS PBI, PKH, KIP dan Sembako.
"Kami terus berkomitmen untuk memperbaiki dan melengkapi DTKS itu," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Kepala Dinas Sosial Surabaya Suharto Wardoyo, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihak kelurahan sudah melakukan input DTKS melalui aplikasi SIKS NG setelah adanya survei.
"Input data itu ada historinya di aplikasi SIKS NG lengkap dengan waktu, tanggal, bulan dan tahunnya," katanya.
Menurut dia, data-data tersebut ditetapkan tiga bulan sekali, dan terakhir ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Desember 2019. Data terakhir hingga saat ini menyebut ada 382.795 jiwa yang terdaftar di DTKS.
Meski begitu, lanjut dia, masih ada sisa kuota bagi Pemkot Surabaya untuk menambahkan data tersebut. Apalagi, kata dia, saat ini ada surat permintaan perbaikan data kependudukan pada DTKS dari Kementerian Sosial kepada seluruh daerah di Indonesia.
Dalam surat tersebut, lanjut dia, seluruh daerah diminta untuk memperbaiki data kependudukan bagi anggota rumah tangga di DTKS yang teridentifikasi tidak padan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri.
"Hingga saat ini, pemadanan itu masih terus kami lakukan, dan pemadanan itu ditarget paling lambat 30 Maret 2020, jadi masih ada waktu," katanya.
Menurut Anang, data DTKS ini digunakan pemerintah pusat atau Kemensos untuk memberikan berbagai intervensi atau bantuan kepada masyarakat Indonesia, seperti BPJS PBI, PKH, KIP dan Sembako.
"Kami terus berkomitmen untuk memperbaiki dan melengkapi DTKS itu," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020