Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan akses pinjaman menggunakan jaminan sertifikat tanah ke perbankan di Jatim dalam kurun setahun terakhir naik, setelah banyaknya warga yang menerima sertifikat dari pemerintah.
Menteri Agraria, saat penyerahan sertifikat tanah di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Kabupaten Gresik, Jatim, Senin mencatat pada 2018 akses pinjaman menggunakan sertifikat tanah ke perbankan mencapai Rp91 triliun, dan pada 2019 naik menjadi sekitar Rp109 triliun.
Selain itu, kata Menteri Agraria, pembagian sertifikat tanah juga membuat batas-batas desa terlihat jelas, sehingga menekan kasus sengketa tanah yang sering terjadi.
"Saat ini batas-batas desa terlihat jelas, sengketa tanah dapat terselesaikan. Serta meningkatkan pinjaman uang menggunakan jasa perbankan," katanya.
Sofyan mengaku akan terus mendorong program sertifikat tanah, salah satunya di wilayah Jatim dengan target hingga tahun 2024 harus terselesaikan.
"Saat ini di Jatim ada 10 juta bidang tanah, dan sekitar 9,4 juta lagi yang harus diselesaikan dengan target 2024," tuturnya.
Sementara salah satu warga penerima sertifikat tanah asal Porong, Sidoarjo, Jumain mengaku senang mendapatkan program sertifikat tanah secara gratis dari pemerintah.
Ia mengatakan, program sertifikat tanah di wilayahnya dilakukan secara cepat, hanya dengan waktu 6 bulan sudah keluar sertifikat tanah, serta langsung diberikan kepada pemilik secara gratis.
"Tanah saya di Porong diukur tahun 2019, serta langsung jadi dan diberikan ke pemilik secara gratis," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Menteri Agraria, saat penyerahan sertifikat tanah di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Kabupaten Gresik, Jatim, Senin mencatat pada 2018 akses pinjaman menggunakan sertifikat tanah ke perbankan mencapai Rp91 triliun, dan pada 2019 naik menjadi sekitar Rp109 triliun.
Selain itu, kata Menteri Agraria, pembagian sertifikat tanah juga membuat batas-batas desa terlihat jelas, sehingga menekan kasus sengketa tanah yang sering terjadi.
"Saat ini batas-batas desa terlihat jelas, sengketa tanah dapat terselesaikan. Serta meningkatkan pinjaman uang menggunakan jasa perbankan," katanya.
Sofyan mengaku akan terus mendorong program sertifikat tanah, salah satunya di wilayah Jatim dengan target hingga tahun 2024 harus terselesaikan.
"Saat ini di Jatim ada 10 juta bidang tanah, dan sekitar 9,4 juta lagi yang harus diselesaikan dengan target 2024," tuturnya.
Sementara salah satu warga penerima sertifikat tanah asal Porong, Sidoarjo, Jumain mengaku senang mendapatkan program sertifikat tanah secara gratis dari pemerintah.
Ia mengatakan, program sertifikat tanah di wilayahnya dilakukan secara cepat, hanya dengan waktu 6 bulan sudah keluar sertifikat tanah, serta langsung diberikan kepada pemilik secara gratis.
"Tanah saya di Porong diukur tahun 2019, serta langsung jadi dan diberikan ke pemilik secara gratis," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020