Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) unjuk rasa menuntut Bupati Jember Faida mundur dari jabatannya dan aksi tersebut digelar di depan rumah dinas bupati di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat siang hingga sore.
Sebagian massa membawa sejumlah poster yang bertuliskan desakan mundur Bupati Jember dan membawa sebuah patung perempuan yang bertuliskan "Jember Empire" yang menyindir kepempimpinan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.
"Kami mengkritik kebijakan Bupati Jember yang dinilai tidak sesuai dengan aturan, karena mayoritas kegiatan yang dilakukan Pemkab Jember tidak selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun," kata koordinator GRJ Kustiono Musri di Jember.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Bupati Jember Faida yang mengubah kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) juga sudah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, namun teguran itu diabaikannya.
"Secara tegas, Mendagri meminta Bupati Jember mencabut SOTK baru dan mengembalikannya kepada SOTK 2016 agar sesuai aturan karena kebijakan bupati perempuan pertama di Jember itu dinilai menabrak aturan," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, Gerakan Reformasi Jember menuntut Faida lengser dari jabatannya sebagai Bupati Jember, kemudian menyeret semua komplotan yang menghabiskan uang rakyat, dan tuntutan ketiga yakni memulihkan Jember dari cengkeraman rezim yang dinilai antidemokrasi.
Pantauan di lapangan, aksi ratusan warga tersebut mendapat pengawalan yang ketat dari aparat Kepolisian Resor Jember untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkhis dari pengunjuk rasa.
Sementara itu, Bupati Jember Faida dikabarkan tidak berada di Kabupaten Jember karena sedang ada tugas di luar kota, sehingga tidak ada satupun pejabat yang menemui pengunjuk rasa di depan pendapa Wahyawibawagraha Jember.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Sebagian massa membawa sejumlah poster yang bertuliskan desakan mundur Bupati Jember dan membawa sebuah patung perempuan yang bertuliskan "Jember Empire" yang menyindir kepempimpinan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.
"Kami mengkritik kebijakan Bupati Jember yang dinilai tidak sesuai dengan aturan, karena mayoritas kegiatan yang dilakukan Pemkab Jember tidak selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun," kata koordinator GRJ Kustiono Musri di Jember.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Bupati Jember Faida yang mengubah kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) juga sudah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, namun teguran itu diabaikannya.
"Secara tegas, Mendagri meminta Bupati Jember mencabut SOTK baru dan mengembalikannya kepada SOTK 2016 agar sesuai aturan karena kebijakan bupati perempuan pertama di Jember itu dinilai menabrak aturan," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, Gerakan Reformasi Jember menuntut Faida lengser dari jabatannya sebagai Bupati Jember, kemudian menyeret semua komplotan yang menghabiskan uang rakyat, dan tuntutan ketiga yakni memulihkan Jember dari cengkeraman rezim yang dinilai antidemokrasi.
Pantauan di lapangan, aksi ratusan warga tersebut mendapat pengawalan yang ketat dari aparat Kepolisian Resor Jember untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkhis dari pengunjuk rasa.
Sementara itu, Bupati Jember Faida dikabarkan tidak berada di Kabupaten Jember karena sedang ada tugas di luar kota, sehingga tidak ada satupun pejabat yang menemui pengunjuk rasa di depan pendapa Wahyawibawagraha Jember.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020