Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memprioritaskan penanganan banjir di sekitar Kali Lamong, sebab telah menjadi banjir tahunan di sejumlah daerah seperti di Mojokerto dan Gresik.
"Banjir dari luapan anak Sungai Bengawan Solo ini menjadi banjir tahunan. Di Gresik terdapat lima kecamatan yang terdampak. Untuk itu kami mendesak Pemprov Jatim agar ada penanganan prioritas, agar banjir di Gresik dapat segera teratasi," kata Sambari di Gresik, Sabtu.
Sambari sebelumnya telah bertemu Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, dan meminta agar ada perkembangan ke depan terkait dengan penanganan banjir, terutama di wilayah yang kritis dan ditentukan sesuai teknis.
Penanganan banjir Kali Lamong, kata Sambari, menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BPWS), dan Pemkab Gresik telah berupaya keras mencari solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi.
"Oleh karena itu, usai bertemu Wagub Jatim, kami optimistis dengan penanganan Kali Lamong pada perpres 80 tahun 2019 ini dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan solusi terbaik agar wilayah di Gresik tidak lagi terdampak banjir, katanya.
Sebelumnya, Emil mengatakan permasalahan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik perlu menjadi prioritas, dan masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim.
Oleh karena itu, dirinya mengajak semua komponen pemerintah di daerah untuk mengawal suksesnya Perpres 80 tersebut.
"Ini adalah salah satu upaya bersama wilayah terdampak banjir, utamanya Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan tanggul Kali Lamong membutuhklan dana yang besar dan melibatkan BPWS serta Kementerian terkait.
"Pembangunan tanggul Kali Lamong yang membentang dari Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa lebih ditekan dan sesuai dengan rencana," katanya.
Emil berharap adanya ketersediaan lahan yang paling rendah resiko dampak genangan air. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk, serta tak ada tanaman pangan seperti sawah.
"Bersama BPWS, kami akan lakukan identifikasi lahan yang paling rendah resiko terdampak genangan airnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Banjir dari luapan anak Sungai Bengawan Solo ini menjadi banjir tahunan. Di Gresik terdapat lima kecamatan yang terdampak. Untuk itu kami mendesak Pemprov Jatim agar ada penanganan prioritas, agar banjir di Gresik dapat segera teratasi," kata Sambari di Gresik, Sabtu.
Sambari sebelumnya telah bertemu Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, dan meminta agar ada perkembangan ke depan terkait dengan penanganan banjir, terutama di wilayah yang kritis dan ditentukan sesuai teknis.
Penanganan banjir Kali Lamong, kata Sambari, menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BPWS), dan Pemkab Gresik telah berupaya keras mencari solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi.
"Oleh karena itu, usai bertemu Wagub Jatim, kami optimistis dengan penanganan Kali Lamong pada perpres 80 tahun 2019 ini dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan solusi terbaik agar wilayah di Gresik tidak lagi terdampak banjir, katanya.
Sebelumnya, Emil mengatakan permasalahan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik perlu menjadi prioritas, dan masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim.
Oleh karena itu, dirinya mengajak semua komponen pemerintah di daerah untuk mengawal suksesnya Perpres 80 tersebut.
"Ini adalah salah satu upaya bersama wilayah terdampak banjir, utamanya Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan tanggul Kali Lamong membutuhklan dana yang besar dan melibatkan BPWS serta Kementerian terkait.
"Pembangunan tanggul Kali Lamong yang membentang dari Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa lebih ditekan dan sesuai dengan rencana," katanya.
Emil berharap adanya ketersediaan lahan yang paling rendah resiko dampak genangan air. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk, serta tak ada tanaman pangan seperti sawah.
"Bersama BPWS, kami akan lakukan identifikasi lahan yang paling rendah resiko terdampak genangan airnya," katanya.
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020