Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk memetakan berbagai permasalahan hukum, hak asasi manusia dan keamanan di wilayah setempat.
"Kami tak sekadar menampung masalah di lapangan, tapi berdiskusi juga untuk mencari solusi," ujar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono, melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.
Pihaknya menyoroti lembaga permasyarakatan di Indonesia yang disebutya sudah bukan rahasia lagi bahwa kondisinya melebihi kapasitas, seperti di Medaeng dan Porong.
Selain itu, pada kunjungan kerja sekaligus reses komisi, juga dilakukan pertemuan dengan mitra kerja, di antaranya Kanwil Kemenkum HAM Jatim yang dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala PTUN dan Kepala Pengadilan Militer di wilayah setempat.
Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Polda Jatim yang dihadiri Polres-Polres se-Jatim dan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim serta jajaran.
Dari pertemuan dan diskusi itu, kata dia, diharapkan penegakan hukum ke depan bukan mengejar kuantitas semata, tapi harus ada re-orientasi penegakan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang semakin tertib dan sistem hukum lebih baik.
BDH, sapaan akrabnya, mengaku sempat mengunjungi salah satu lokasi pelayanan masyarakat milik Satlantas Polrestabes Surabaya di Satpas Colombo 4 Surabaya.
Selama kurang lebih dua jam, rombongan melihat langsung bagaimana proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
'Semakin mudah dan sistem berjalan dengan baik sehingga pemohon SIM baru ataupun perpanjangan terlayani secara adil dan nyaman," ucap mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami tak sekadar menampung masalah di lapangan, tapi berdiskusi juga untuk mencari solusi," ujar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono, melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.
Pihaknya menyoroti lembaga permasyarakatan di Indonesia yang disebutya sudah bukan rahasia lagi bahwa kondisinya melebihi kapasitas, seperti di Medaeng dan Porong.
Selain itu, pada kunjungan kerja sekaligus reses komisi, juga dilakukan pertemuan dengan mitra kerja, di antaranya Kanwil Kemenkum HAM Jatim yang dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala PTUN dan Kepala Pengadilan Militer di wilayah setempat.
Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Polda Jatim yang dihadiri Polres-Polres se-Jatim dan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim serta jajaran.
Dari pertemuan dan diskusi itu, kata dia, diharapkan penegakan hukum ke depan bukan mengejar kuantitas semata, tapi harus ada re-orientasi penegakan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang semakin tertib dan sistem hukum lebih baik.
BDH, sapaan akrabnya, mengaku sempat mengunjungi salah satu lokasi pelayanan masyarakat milik Satlantas Polrestabes Surabaya di Satpas Colombo 4 Surabaya.
Selama kurang lebih dua jam, rombongan melihat langsung bagaimana proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
'Semakin mudah dan sistem berjalan dengan baik sehingga pemohon SIM baru ataupun perpanjangan terlayani secara adil dan nyaman," ucap mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019