![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/339316/apkasi-dukung-penyusunan-omnibus-law-oleh-pemerintah-pusat&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/12/16/anas-apkasi.jpg&description=Apkasi dukung penyusunan "omnibus law" oleh pemerintah pusat){kind=link}
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung penuh upaya pemerintah pusat menyusun sejumlah konsep hukum perundang-undangan (omnibus law) untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air.
"Kita semua tahu, di mana-mana ada perlambatan ekonomi. Situasi ekonomi global serba tidak pasti, sehingga perlu antisipasi. Omnibus law yang sedang disiapkan pemerintah bisa menjadi daya ungkit bagi investasi di daerah, yang ujungnya adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.
Menurut Anas, omnibus law terkait dengan perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan omnibus law atau konsep hukum perundang-undangan itu bakal merevisi 82 UU sekaligus.
"Kami yakin dengan omnibus law yang akan diajukan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke DPR pada Desember 2019 dan Januari 2020 bakal menjadi tonggak baru yang menggeliatkan ekonomi daerah. Saya kira kawan-kawan bupati antusias menyambut ini dengan mendukung penyederhanaan regulasi pada klaster yang berkaitan dengan pemerintah daerah," paparnya.
mengenai investasi di daerah, lanjut Anas, daerah sudah semakin proaktif menata birokrasi dan sehingga perizinan investasi bisa semakin cepat.
"Daerah-daerah kini semua berbenah, spiritnya sudah sesuai arahan Pak Jokowi. Soal investasi, semuanya satu suara bahwa itu menjadi jawaban di tengah tantangan ekonomi yang berat saat ini. Dengan investasi tumbuh ada penciptaan lapangan, ujungnya ada peningkatan konsumsi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah," katanya.
Bukti keseriusan daerah dalam menata perizinan, menurut Anas, salah satunya adalah dengan semakin banyaknay kabupaten yang berpacu bikin Mal Pelayanan Publik, di mana perizinan diintegrasikan.
"Termasuk diintegrasikan dengan sistem ke pemerintah pusat," ujarnya.
Azwar Anas mengatakan bahwa daerah juga bertekad terus mengefisienkan biaya investasi.
"Banyak daerah berhasil menurunkan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR-nya, yang menunjukkan biaya investasi makin efisien. Memang belum semua, tapi ada paradigma bersama bahwa jangan lagi ada ekonomi biaya tinggi untuk menumbuhkan investasi," kata Bupati Banyuwangi itu.
Ia menambahkan, dengan segala keterbatasan fiskal, daerah akan bekerja keras menyambungkan infrastruktur yang telah dibantu pemerintah pusat ke berbagai sentra ekonomi di tingkat lokal, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/).
"Fokus pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD adalah koneksi dari infrastruktur besar yang dibangun pemerintah pusat seperti tol, bandara, atau pelabuhan ke kawasan sentra pertanian dengan berbagai sub-sektornya dan kawasan pariwisata. Untuk memberi nilai tambah ke ekonomi UMKM dan kawasan perdesaan. Apalagi dana desa juga terus ditambah oleh pemerintah pusat. Jadi skemanya nyambung," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kita semua tahu, di mana-mana ada perlambatan ekonomi. Situasi ekonomi global serba tidak pasti, sehingga perlu antisipasi. Omnibus law yang sedang disiapkan pemerintah bisa menjadi daya ungkit bagi investasi di daerah, yang ujungnya adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.
Menurut Anas, omnibus law terkait dengan perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan omnibus law atau konsep hukum perundang-undangan itu bakal merevisi 82 UU sekaligus.
"Kami yakin dengan omnibus law yang akan diajukan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke DPR pada Desember 2019 dan Januari 2020 bakal menjadi tonggak baru yang menggeliatkan ekonomi daerah. Saya kira kawan-kawan bupati antusias menyambut ini dengan mendukung penyederhanaan regulasi pada klaster yang berkaitan dengan pemerintah daerah," paparnya.
mengenai investasi di daerah, lanjut Anas, daerah sudah semakin proaktif menata birokrasi dan sehingga perizinan investasi bisa semakin cepat.
"Daerah-daerah kini semua berbenah, spiritnya sudah sesuai arahan Pak Jokowi. Soal investasi, semuanya satu suara bahwa itu menjadi jawaban di tengah tantangan ekonomi yang berat saat ini. Dengan investasi tumbuh ada penciptaan lapangan, ujungnya ada peningkatan konsumsi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah," katanya.
Bukti keseriusan daerah dalam menata perizinan, menurut Anas, salah satunya adalah dengan semakin banyaknay kabupaten yang berpacu bikin Mal Pelayanan Publik, di mana perizinan diintegrasikan.
"Termasuk diintegrasikan dengan sistem ke pemerintah pusat," ujarnya.
Azwar Anas mengatakan bahwa daerah juga bertekad terus mengefisienkan biaya investasi.
"Banyak daerah berhasil menurunkan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR-nya, yang menunjukkan biaya investasi makin efisien. Memang belum semua, tapi ada paradigma bersama bahwa jangan lagi ada ekonomi biaya tinggi untuk menumbuhkan investasi," kata Bupati Banyuwangi itu.
Ia menambahkan, dengan segala keterbatasan fiskal, daerah akan bekerja keras menyambungkan infrastruktur yang telah dibantu pemerintah pusat ke berbagai sentra ekonomi di tingkat lokal, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/).
"Fokus pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD adalah koneksi dari infrastruktur besar yang dibangun pemerintah pusat seperti tol, bandara, atau pelabuhan ke kawasan sentra pertanian dengan berbagai sub-sektornya dan kawasan pariwisata. Untuk memberi nilai tambah ke ekonomi UMKM dan kawasan perdesaan. Apalagi dana desa juga terus ditambah oleh pemerintah pusat. Jadi skemanya nyambung," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019