Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Maskur Rasid meminta agar instruksi Presiden RI tentang percepatan lelang proyek di masing-masing daerah harus terlaksana, agar pelaksanaan dan kualitas pembangunan lebih baik.
"Pemkab harus berupaya melaksanakan itu demi untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik," katanya di Pamekasan, Senin.
Masykur menilai, instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang percepatan pelaksanaan lelang proyek 2020 saat rapat koordinasi (rakor) dengan Forkopimda se-Indonesia di Istana Bogor 13 November 2019 sangat positif terutama untuk pembangunan Pamekasan yang lebih baik.
Ia menyatakan, pemkab melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempersiapkan dengan baik, agar keinginan presiden mempercepat realisasi proyek infrastruktur bisa terlaksana dengan baik. Selain memang merupakan instruksi kepada negara yang harus diperhatikan, instruksi itu juga merupakan bentuk komitmen akan pelaksanaan pembangunan di negeri ini agar semakin baik.
"Kami menilai instruksi Presiden RI Jokowi tentang percepatan proyek itu positif, karena dengan percepatan, maka pengerjaannya bisa terkontrol dan tidak terburu-buru," kata pria yang biasa di panggil "Hamas" ini
Sebelumnya dalam rakor nasional bersama Forkopimda Se-Indonesia yang digelar di Istana Bogor pada 13 November 2019, Kepala Negara meminta agar pada 2020 nanti, lelang proyek di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia mulai Januari.
Eksekusi pelaksanaan, demikian kata Presiden kala itu, maksimal pada bulan Maret, bukan menumpuk di akhir tahun sebagai menjadi kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Maskur Rasid menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah pernah menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi dengan mitra kerjanya di eksekutif, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemkab Pamekasan beberapa waktu lalu.
"Dalam rapat waktu itu, kami mendorong, agar dinas bisa mempercepat pelaksanaan proyek, sehingga pekerjaan tidak akan seperti biasanya yang menumpuk di akhir tahun,tahun 2019 ini saja jumlahnya ratusan proyek fisik yg tidak terealisasi,shg harus di jadwal ulang 2020, kedepan hal itu jangan sampai hal ini terulang dan terulang lagi” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini mengaku percaya, Pemkab Pamekasan bisa melalukan itu semua, mengingat semangat untuk bekerja cepat dan melayani menjadi semangat dan perhatian duwet pemimpin Pamekasan, yakni Baddrut Tamam dan Raja'e.
Menurut Hamas, jika semangat duwet pemimpin Pamekasan ini seirama dengan semangat para pimpinan OPD selaku penyelenggara teknis di lapangan, kami yakin keinginan kepala negara bisa berjalan dengan baik, sesuai harapan,"
Hal lain yang juga perlu diperhatikan karena menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun anggaran 2020 nanti adalah pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan kesehatan, seperti pemberantasan stunting dan kurang gizi, juga keselamatan ibu hamil saat melahirkan.
Kawasan ekonomi khusus, pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM, juga menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Pemkab harus berupaya melaksanakan itu demi untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik," katanya di Pamekasan, Senin.
Masykur menilai, instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang percepatan pelaksanaan lelang proyek 2020 saat rapat koordinasi (rakor) dengan Forkopimda se-Indonesia di Istana Bogor 13 November 2019 sangat positif terutama untuk pembangunan Pamekasan yang lebih baik.
Ia menyatakan, pemkab melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempersiapkan dengan baik, agar keinginan presiden mempercepat realisasi proyek infrastruktur bisa terlaksana dengan baik. Selain memang merupakan instruksi kepada negara yang harus diperhatikan, instruksi itu juga merupakan bentuk komitmen akan pelaksanaan pembangunan di negeri ini agar semakin baik.
"Kami menilai instruksi Presiden RI Jokowi tentang percepatan proyek itu positif, karena dengan percepatan, maka pengerjaannya bisa terkontrol dan tidak terburu-buru," kata pria yang biasa di panggil "Hamas" ini
Sebelumnya dalam rakor nasional bersama Forkopimda Se-Indonesia yang digelar di Istana Bogor pada 13 November 2019, Kepala Negara meminta agar pada 2020 nanti, lelang proyek di berbagai instansi pemerintahan, termasuk di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia mulai Januari.
Eksekusi pelaksanaan, demikian kata Presiden kala itu, maksimal pada bulan Maret, bukan menumpuk di akhir tahun sebagai menjadi kebiasaan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Maskur Rasid menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah pernah menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi dengan mitra kerjanya di eksekutif, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemkab Pamekasan beberapa waktu lalu.
"Dalam rapat waktu itu, kami mendorong, agar dinas bisa mempercepat pelaksanaan proyek, sehingga pekerjaan tidak akan seperti biasanya yang menumpuk di akhir tahun,tahun 2019 ini saja jumlahnya ratusan proyek fisik yg tidak terealisasi,shg harus di jadwal ulang 2020, kedepan hal itu jangan sampai hal ini terulang dan terulang lagi” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini mengaku percaya, Pemkab Pamekasan bisa melalukan itu semua, mengingat semangat untuk bekerja cepat dan melayani menjadi semangat dan perhatian duwet pemimpin Pamekasan, yakni Baddrut Tamam dan Raja'e.
Menurut Hamas, jika semangat duwet pemimpin Pamekasan ini seirama dengan semangat para pimpinan OPD selaku penyelenggara teknis di lapangan, kami yakin keinginan kepala negara bisa berjalan dengan baik, sesuai harapan,"
Hal lain yang juga perlu diperhatikan karena menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun anggaran 2020 nanti adalah pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan kesehatan, seperti pemberantasan stunting dan kurang gizi, juga keselamatan ibu hamil saat melahirkan.
Kawasan ekonomi khusus, pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM, juga menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019