Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi akuntansi akrual di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan diikuti 206 peserta yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jumat, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Agus Fathoni mengatakan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan berbagai informasi mengenai penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan.
Sistem ini merupakan pelaporan keuangan pada saat transaksi terjadi meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan.
"Forum ini sebagai ajang berbagi pelaksanaan sistem akrual dan peraturan lainnya yang saling terkait. Karena ada daerah yang baru melaksanakan basis akrual, namun ada yang sudah lama menerapkan," katanya.
Banyuwangi sendiri telah lama menerapkan basis akrual ini dalam sistemnya, yakni sejak 2014. Penerapan sistem akrual telah menjadi penyokong diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
"Selama ini kan laporan keuangan Banyuwangi sudah meraih opini WTP berulang kali, dan ini salah satunya ditunjang penggunaan sistem berbasis akrual. Kami berharap, para peserta rakor bisa belajar proses itu," ujarnya.
Agus menilai, pelaksanaan rakor di Banyuwangi memiliki nilai tersendiri, sebab, selama di Banyuwangi para peserta rakor bisa melihat langsung beragam inovasi yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
"Banyuwangi ini sekarang sedang hangat diperbincangkan karena ragam inovasi daerahnya. Mereka yang hadir bisa langsung melihat best practice berbagai inovasi yang dikembangkan untuk bisa dibawa dan ditiru ke daerahnya. Seperti layanan mal pelayanan publik, Jelas ini akan menambah wawasan kami," kata Agus.
Rapat koordinasi yang dimulai sejak Kamis 21 November 2019 itu, para peserta diajak mengunjungi pusat infomasi pemerintahan yang berada di Lounge Pelayanan Publik serta Mal Pelayanan Publik, yang pertama dibangun oleh pemerintahan kabupaten di Indonesia.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menggelar rakor di Banyuwangi. Hal itu menunjukkan Banyuwangi sebagai tempat yang layak untuk menggelar pertemuan.
"Ini adalah bentuk dukungan positif pusat kepada daerah. Bagi kami, digelarnya berbagai pertemuan di Banyuwangi oleh pemerintah pusat ini akan memacu daerah untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami terus mendorong Banyuwangi menjadi tujuan wisata MICE dan terus perbaiki amenitas Banyuwangi," ujar Anas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jumat, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Agus Fathoni mengatakan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan berbagai informasi mengenai penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan.
Sistem ini merupakan pelaporan keuangan pada saat transaksi terjadi meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan.
"Forum ini sebagai ajang berbagi pelaksanaan sistem akrual dan peraturan lainnya yang saling terkait. Karena ada daerah yang baru melaksanakan basis akrual, namun ada yang sudah lama menerapkan," katanya.
Banyuwangi sendiri telah lama menerapkan basis akrual ini dalam sistemnya, yakni sejak 2014. Penerapan sistem akrual telah menjadi penyokong diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
"Selama ini kan laporan keuangan Banyuwangi sudah meraih opini WTP berulang kali, dan ini salah satunya ditunjang penggunaan sistem berbasis akrual. Kami berharap, para peserta rakor bisa belajar proses itu," ujarnya.
Agus menilai, pelaksanaan rakor di Banyuwangi memiliki nilai tersendiri, sebab, selama di Banyuwangi para peserta rakor bisa melihat langsung beragam inovasi yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
"Banyuwangi ini sekarang sedang hangat diperbincangkan karena ragam inovasi daerahnya. Mereka yang hadir bisa langsung melihat best practice berbagai inovasi yang dikembangkan untuk bisa dibawa dan ditiru ke daerahnya. Seperti layanan mal pelayanan publik, Jelas ini akan menambah wawasan kami," kata Agus.
Rapat koordinasi yang dimulai sejak Kamis 21 November 2019 itu, para peserta diajak mengunjungi pusat infomasi pemerintahan yang berada di Lounge Pelayanan Publik serta Mal Pelayanan Publik, yang pertama dibangun oleh pemerintahan kabupaten di Indonesia.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menggelar rakor di Banyuwangi. Hal itu menunjukkan Banyuwangi sebagai tempat yang layak untuk menggelar pertemuan.
"Ini adalah bentuk dukungan positif pusat kepada daerah. Bagi kami, digelarnya berbagai pertemuan di Banyuwangi oleh pemerintah pusat ini akan memacu daerah untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami terus mendorong Banyuwangi menjadi tujuan wisata MICE dan terus perbaiki amenitas Banyuwangi," ujar Anas. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019